Articles
<![CDATA[Penyuluhan Tentang Pentingnya Imunisasi Pada Bayi Di Posyandu Pepaya Desa Pabuaran Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>;
<![CDATA[Rida Ridiawati]]>;
<![CDATA[Suhardi]]>
<![CDATA[ BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29040/budimas.v7i1.13613
<![CDATA[Imunisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu dengan memberikan vaksin. Vaksin yang diberikan Kementerian Kesehatan RI diproduksi di dalam negeri dan diawasi secara ketat oleh BPOM sehingga terjamin keamanannya. Penyuluhan imunisasi merupakan kegiatan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dalam mencegah penyakit menular. Penyuluhan ini dilakukan melalui metode pemaparan materi, sosialisasi kepada masyarakat, dan diskusi. Dalam penyuluhan imunisasi, informasi yang disampaikan meliputi manfaat imunisasi, jenis-jenis vaksin yang tersedia, serta metode untuk memperoleh vaksin secara aman dan terjangkau. Tujuan utama dari penyuluhan imunisasi adalah untuk meningkatkan tingkat cakupan imunisasi di masyarakat, sehingga dapat menciptakan dan melindungi populasi dari penyakit-penyakit menular. Penyuluhan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari ibu hamil, balita, kader, bidan, dan mahasiswa. Melalui penyuluhan imunisasi yang efektif, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mencegah ancaman penyakit menular serta terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui imunisasi.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>;
<![CDATA[Efriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Insan Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57248/jilpi.v1i3.130
<![CDATA[Perwalian adalah pengawasan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Berkenaan dengan perwalian ini, didasarkan penetapan dari pengadilan terkait orang yang berhak menjadi wali. Salah satu kewajiban seorang wali ialah mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya. Untuk itu diperlukan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas yang berfungsi sebagai pengawas wali dari mereka yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Jadi, BHP memiliki tugas selaku wali sementara dan wali pengawas. Secara hukum anak yang masih di bawah umur belum cakap untuk bertindak secara hukum dan perlu didampingi agar anak dapat mendapat perlindungan.. Metode penelitian yang kami terapkan adalah metode studi pustaka dan metode yuridis normatif. Pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen dan berdasarkan pada undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan penelitian yang kita peroleh maka agar anak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya. Dan mereka yang belum mampu bertindak secara hukum bisa dimanfaatkan oleh walinya. Untuk itu diperlukan juga peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas yang berfungsi sebagai pengawas wali dari mereka yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (Sim) C Secara Online pada Aplikasi Digital Korlantas sebagai Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>;
<![CDATA[Dwi Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (September) ]]>
Publisher : <![CDATA[Insan Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57248/jilpi.v2i1.261
<![CDATA[Every person who drives a motor vehicle on the road is required to have a Driver's License (SIM) in accordance with the type of motor vehicle being driven. Regulation of the Indonesian National Police Number 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of Driver's License (SIM), there are provisions for the issuance of renewal of Driver's License (SIM). The Indonesian National Police has developed technology by creating the korlantas digital application. The korlantas digital application in its presence has many advantages that can be used by its users and can be ensured to maintain the personal data of its users. This korlantas digital application has a Digital ID, or is a technological development to be able to represent digital from a physical identity that is stored online with an encrypted data security system. In addition, this korlantas digital application also develops biometric authentication or face recognition with a liveness feature that can be directly connected to the user's E-KTP biometric data and ensures user data is protected by the system. The reality in the field is that there are still many people who extend their SIM offline or come directly to SATPAS, so this service is carried out so that online SIM renewal can be done by all levels of society because it is proven to be effective and efficient. The method used in the implementation of this legal service is by conducting socialization or legal counselling regarding the importance of orderly driving by having a SIM and extending the sim c online. The purpose of this legal counselling service is to create awareness about the importance of traffic safety, the importance of having legal awareness and introducing Korlantas digital applications to students by involving the younger generation, safety messages can be spread more effectively.]]>
<![CDATA[Perkembangan Legalitas Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 5 No 1 (2025): JISHI - Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Infinite Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52436/1.jishi.161
<![CDATA[Teknologi blockchain telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan global, termasuk di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi perkembangan legalitas teknologi blockchain dalam industri keuangan Indonesia, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun blockchain menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang meningkat, adopsinya di Indonesia masih terhambat oleh kerangka regulasi yang belum komprehensif dan kurangnya pemahaman di kalangan regulator dan pelaku industri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah awal dengan mengeluarkan beberapa peraturan terkait aset kripto dan teknologi finansial, namun masih diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong inovasi dan mitigasi risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memfasilitasi adopsi teknologi blockchain yang lebih luas dalam industri keuangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Transformasi Digital Dan hak Cipta: Analisis Peredaran Sinematografi Di Telegram ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>
<![CDATA[ Primagraha Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Primagraha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59605/rxehce20
<![CDATA[Digital transformation has brought significant changes in the way people access, distribute and consume cinematographic works. Telegram, as one of the digital-based communication platforms, is often used as a means of circulating cinematographic works, both legally and illegally. This article aims to analyze the dynamics of the circulation of cinematographic works in Telegram, focusing on the legal implications related to copyright infringement as well as the challenges of monitoring and law enforcement in the digital ecosystem. This study uses normative and empirical juridical approaches to identify regulatory gaps and evaluate the mitigation measures that have been implemented. The results show that Telegram is a difficult platform to monitor due to its characteristics that support user privacy and anonymity. On the other hand, users' lack of awareness of the legal implications of illegal circulation of cinematographic works exacerbates the situation. This study recommends strengthening regulations, collaboration between stakeholders, and public education as strategic steps to protect copyright in the era of digital transformation]]>
<![CDATA[Implementasi Peran BKPSDM Terhadap Kedudukan Tenaga Guru Non-ASN Dalam Penataan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kota Tangerang ]]>
<![CDATA[Rizki, Muhamad]]>;
<![CDATA[Nurikah, Nurikah]]>;
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>
<![CDATA[ Primagraha Law Review Vol. 3 No. 1 (2025): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Primagraha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59605/8vwth760
<![CDATA[The services provided by the regional government in the appointment of honorary workers in the education sector, especially the appointment of non-ASN teachers to become PPPK are still colored by various obstacles and conditional interests, in Article 66 of Law Number 20 of 2023 non-ASN employees are required to complete their arrangements no later than December 2024. So, since this Law came into effect, Government Agencies are prohibited from appointing non-ASN employees or other names other than ASN Employees. The research method used is empirical juridical and the research specifications used are analytical descriptive. The results of this study indicate that the Tangerang City BKPSDM is currently arranging and determining the formation of non-ASN employees to take part in the PPPK selection, there are 5,186 non-ASN employees who will take part in PPPK in 2024. The conclusion in the arrangement of non-ASN workers, the Tangerang City government through the BKPSDM office does lack workers to carry out its duties, so then there is PPPK whose arrangement must be completed in 2024.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Kualitas Diri dengan Berpikir Positif: Sebuah Pendekatan Stoik ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): (Juni) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Insan Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57248/jishum.v3i4.609
<![CDATA[Self-quality has become an important issue in modern life, full of demands and complexities. One important aspect of developing self-quality is changing the way of thinking to be more positive. Positive and constructive thinking patterns can help individuals in facing various obstacles, making the right decisions, and achieve their goals. One approach that can help in developing positive thinking patterns is the core philosophy or Stoicism. Stoicism offers valuable guidance in improving positive thinking patterns and self-quality by living in harmony with nature, using reason, and living together with others in a good and reasonable manner. This study aims to explore the importance of improving positive thinking patterns and self-quality by applying the principles of the core philosophy. This research method uses a qualitative approach with text and comparative analysis. The results of this study indicate that by understanding and applying the principles of Stoicism, one can manage negative emotions, improve positive thinking patterns, and enhance self-quality. Thus, it is important to understand and apply the principles of Stoicism in daily life to achieve happiness and a better quality of life.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Aset Kripto Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya untuk Meningkatkan Literasi Hukum Digital ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>;
<![CDATA[Pertama, Azriel Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan Vol 2 No 2 (2025): JUPITER Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Informatika, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jupiter.2.2.70
<![CDATA[Penyuluhan hukum mengenai aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai bentuk peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap regulasi aset digital. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman publik terhadap aspek legal aset kripto, terutama dalam konteks perdagangan berjangka yang diatur oleh BAPPEBTI. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, simulasi kasus, dan diskusi terbuka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai keabsahan aset kripto, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap platform ilegal. Kegiatan ini berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat digital dan mendorong pemilihan platform perdagangan yang terdaftar resmi.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2023): September (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Insan Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57248/jishum.v2i1.260
<![CDATA[The right to mental health is an integral part of the right to health with the main responsibility for fulfilling it is the obligation of the state according toestablished right. The government as a tool of the state has an obligation to be responsible for the implementation of mental health efforts for its citizens. However, if you look atthe current condition of access to mental health services in Indonesia still does not meet the need for health services which are the responsibility of the government, such as the lack of quality, equitable and affordable health services. This study aims to find out more regarding the government's responsibility for community mental health and efforts to implement mental health. The research method used in this study is an empirical juridical research. This research will be conducted with an empirical approach supported by normative data. Based on the research that has been done An optimal strategy needs to be implemented for each individual, family and community with a comprehensive, integrated and sustainable promotive, preventive, curative and rehabilitative approach as an effort to tackle mental health in Indonesia]]>
<![CDATA[Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Kusumaningsih, Rila]]>;
<![CDATA[Yulianingsih, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Desember (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Insan Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57248/jishum.v2i2.311
<![CDATA[Era modern memiliki kelebihan dengan mulai nya teknologi yang semakin meningkat dimana terdapat inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang keuangan. Fintech (Finansial Teknologi) sebuah sebutan untuk pinjaman online. Fintech (Finansial Teknologi) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyediakan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Kemudahan teknologi yang dapat didapatkan tak menutup kemungkinan memperoleh polemik didalamnya. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menerapkan studi kasus hukum normatif berupa aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Sumber data dalam penulisan makalah ini ialah Data Sekunder yaitu Perundang-undangan terkait. Pinjaman online sendiri diatur lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Namun dalam pelaksanaannya dalam hal ini penyelenggara pelayanan pinjol melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan tidak jarang hak dari pengguna pinjol dalam hal ini diabaikan oleh penyedia layanan pinjol. Beberapa pelaksanaan yang dilakukan oleh layanan pinjol terhadap pengguna pinjol dengan secara tidak baik yaitu dalam pelaksanaannya terdapat suatu ancaman dan atau teror dari pihak penagih layanan pinjol kepada pengguna pinjol memberikan suatu ancaman kepada pengguna pinjol yang diberikan oleh layanan pinjol untuk menagih dana kepada pengguna pinjol. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman online telah diatur lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perlindungan terhadap pengguna pinjaman online dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Namun, masih saja banyak layanan pinjaman online ilegal yang melanggar hak privasi pengguna pinjaman online]]>
