Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan Kusumaningsih, Rila
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): September (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i1.459

Abstract

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik tentang hukum dan keadilan. Melalui pemberitaan, analisis, dan penyajian informasi, media massa mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu hukum dan keadilan. Artikel ini mengkaji berbagai cara media mempengaruhi opini publik, termasuk melalui framing berita, agenda setting, dan representasi visual. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai isu hukum dengan cara yang dapat menimbulkan bias atau mempengaruhi pandangan publik terhadap keadilan. Peran media sosial juga semakin penting, di mana platform ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sekaligus memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi hukum. Melalui studi literatur dan analisis kasus, artikel ini menyoroti dampak positif dan negatif dari peran media dalam pembentukan opini publik tentang hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan media yang dapat mengarahkan pada distorsi fakta dan polarisasi opini publik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan literasi media di kalangan masyarakat agar dapat mengkritisi informasi yang diterima dan membentuk opini yang berdasarkan fakta.
Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Kusumaningsih, Rila
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Maret (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v3i3.550

Abstract

Penguatan kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui penerapan electronic government (e-government) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas peradilan administrasi. Implementasi e-government di PTUN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan sistem digital, PTUN dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi maladministrasi, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan pelayanan yang cepat serta tepat. Selain itu, digitalisasi di PTUN memungkinkan penyelesaian sengketa administrasi yang lebih efektif melalui sistem peradilan berbasis elektronik, seperti e-court dan e-litigation. Dengan adanya transformasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah, sementara lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien. Adopsi teknologi dalam sistem peradilan administrasi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan e-government di PTUN sebagai wujud modernisasi peradilan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, PTUN dapat semakin adaptif dalam menghadapi dinamika hukum dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang transparan serta akuntabel. 
Implementasi Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce Kusumaningsih, Rila
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 3 No 2 (2023): JISHI - Desember 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.125

Abstract

Salah satu potensi di bidang perpajakan adalah pajak atas transaksi E-Commerce. Transaksi E-Commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Pajak Pertambahan Nilai sama halnya pajak penghasilan. Berdasarkan itu permasalahannya adalah mengenai pengaturan pajak pertambahan niali terhadap transaksi E-Commerce. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang berarti memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data empiris yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari perundang-undangan ataupun suatu perangkat hukum yang mengikat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak pertambahan nilai diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada para pelaku bisnis online.
Penyuluhan Penggunaan ITE dan Batasan Batasanya Kepada Siswa Sekolah Menengah Atas Kusumaningsih, Rila; Luhur, Puntadewa Aji; Fachri, Muhamad; Setiawan, Mohamad Arif; Pantouw, Toar Bastian; Permana, Min Dhani; Pirgiawan, Obi
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Maret)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v2i3.337

Abstract

The ITE Law or Electronic Information and Transaction Law is a law that regulates electronic information and transactions. The ITE Law was first passed through Law No. 11 of 2008 before finally being revised with Law No. 19 of 2016. The stages of this counseling implementation are carried out for approximately 1 hour. In general, the implementation of activities is: Coordination and communication with the school to obtain a general description of students and identify problems that will be the basis for determining the theme of the activity. School students are one of the largest users of social media from the community, whose age range is 13-20 years. Which psychological condition at that age is still unstable in finding identity. With the ITE law, there are certain rules and restrictions on using social media, including the spread of immoral content, gambling, insults, blackmail / threats; the spread of fake news/hoaxes; personal threats of violence; unlawfully hacking someone else's electronic system; and so on. In addition, there are precautions so that we avoid ITE violations, namely being wise in social media, crosschecking the information obtained, not entering vulnerable personal data on social media, not using sentences that contain elements of sara.
Penyuluhan Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kusumaningsih, Rila; Rima Rinekasari
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (September)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v3i1.460

Abstract

The Healthy Living Community Movement (GERMAS) is an initiative The Healthy Living Community Movement (GERMAS) is an initiative introduced to encourage people to be more careful in maintaining their health. This movement covers various aspects, from managing physical and mental health, to managing a healthy environment. This health education aims to provide an understanding of how to live a healthy life in a healthy environment. This movement also aims to reduce environmental pollution that can cause disease, such as air pollution and polluted water. This can be done in various ways, starting from increasing public understanding of a healthy environment and increasing access to environmental services. In this extension we use the socialization method via PowerPoint media. Efforts to create a healthy society require active participation from all parties, especially the entire community. The Healthy Living Community Movement can play an important role in reducing health-related diseases such as heart disease, diabetes and cancer. And helps reduce environmental pollution that can cause disease. In this journal, we will discuss the implementation of the Healthy Living Community Movement and the appropriate steps that can be used to encourage people to be more competent in maintaining health.
Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja di Era Digitalisasi Kusumaningsih, Rila; Rida Ridiawati
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Maret)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v3i3.561

Abstract

Teenagers in this era of digitalization are increasingly behaving defiantly from existing rules and norms. It cannot be denied that increasingly sophisticated technology has a big influence on the problem of increasing juvenile delinquency in the era of digitalization. Various internal and external factors can trigger juvenile delinquency, especially the lack of existing knowledge and lack of support and relationships from both parents and teachers at school. Guidance from parents and the environment regarding juvenile delinquency can be an important role to increase awareness and provide insight to build good attitudes and not be easily influenced by juvenile delinquent behaviour. The objective of this activity is to educate students about the dangers of juvenile delinquency, raise awareness about its negative impacts, and equip them with the knowledge and skills to make better decisions in their daily lives. The method used in this activity is direct counselling to students at Rajapolah Middle School. The results and conclusions of this counselling are to provide insight and form a firm attitude and not easily fall into doing negative things to students at Tasikmalaya Middle School regarding preventing juvenile delinquent behaviour through understanding and knowledge regarding the bad impacts that can result from juvenile delinquent behaviour.
Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Mental dalam Mengatasi Beban Akademik pada Siswa Kelas 9 SMP Islam Tirtayasa Kusumaningsih, Rila
Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Juni
Publisher : LPPPM STAI Darul Hikmah Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35309/dharma.v4i2.287

Abstract

Mental health disorders are a form of dysfunction and disturbance in mental functions caused by the failure of adaptive mechanisms to respond to external stimuli and tensions, resulting in disorders in mental structure. Mental health disorders represent the totality of pathological mental expressions toward social stimuli, combined with other secondary factors. Mental health disorders in adolescent students in a school environment can be caused by various factors, such as bullying, family disharmony, academic burdens such as difficulty understanding a subject, parental pressure to achieve certain grades, and the emphasis on the need to perform as well as siblings. This Community Engagement activity was conducted in September 2022 in three stages: preparation, implementation, and evaluation. This service activity aims to provide an understanding of the importance of mental health among teenagers, especially in overcoming academic burdens. Mental health disorders were found among a random sample of 9th-grade students, with the majority experiencing mental health disorders due to academic burdens. There is a strong correlation between the mental health disorders they experience and academic burdens. Therefore, it is necessary to pay more attention to the mental health of 9th-grade students at Tirtayasa Islamic Junior High School.