Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Zakirah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah) Muhammad Rusli; Zakirah
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.381

Abstract

Artikel ini membahas tentang masa depan hukum waris dan wasiat di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang dapat memperbaiki sistem yang ada dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan manuskrip. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang membahas topik serupa untuk memastikan akurasi informasi. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi hukum waris agar lebih selaras dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini termasuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara adil dan setara, serta memastikan bahwa kepentingan anak-anak diutamakan dan bahwa hak mereka dilindungi secara tepat.
EKSISTENSI NEGARA ISRAEL : (Telaah Atas Siyasah Syar’iyyah) Tawakkal, Muhammad Iqbal; Zakirah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the views of the siyasah syar'iyyah regarding the existence of the Israeli state and correlate it with basic concepts in state theory. The aim of this writing is to provide a comprehensive understanding of how the State of Israel exists. A study of Siyasah Syar'iyyah. This research uses an empirical juridical approach using primary data, namely research results and legislation, and secondary data, namely books and journals and analyzed qualitatively. The results of this research show that the Israeli state theory can be considered as a state entity that meets basic characteristics. However, when viewed from the perspective of state existence theory, Israel's existence and development are greatly influenced by security factors, national identity and regional conflicts. Most views in the context of Siyasah Syar'iyyah basically reject the establishment of the State of Israel. This is often due to the belief that Israel's founding involved the expulsion and suffering of the pre-existing Palestinian population.
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 Selsa, Febi Lianda; Maloko, M Thahir; Zakirah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simultaneous general elections are electoral systems that hold several elections at the same time. The purpose of this study was to determine the views of siyasa syariyyah on the decision of the Constitutional Court No. 55/PUU-XVII/2019 regarding the 2019 simultaneous elections. This research uses normative, juridical, and syar'i research. The results of this study indicate that the concept of the 2019 simultaneous elections against the Constitutional Court's decision no. 55/PUU-XII/2019 encourages the strengthening of the presidential system and is more efficient, both in terms of financing and the time of holding simultaneous elections. However, in the community, this is the first simultaneous election that has been held, leaving several problems that still need to be evaluated and reconsidered until the next period. The view of the Syariyyah siyasa regarding simultaneous general elections has existed since time immemorial, although the implementation is not exactly the same today. Elections in Islam are called waqalah and the law is permissible (permissible). Elections have similarities with the bai'at method carried out at the time of the Prophet and Khulafa al-Rashidin. In addition, a more appropriate and efficient way has not been found to replace the election method.
Kontribusi Hukum Islam dalam Penyelesaian Konflik Sosial berbasis Agama dan Harmoni Masyarakat Indonesia Zakirah; Andi Fadhil Andi Aderus
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi hukum Islam dalam penyelesaian konflik sosial berbasis agama dan peranannya dalam memperkuat harmoni masyarakat Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mediasi konflik, serta memberikan alternatif penyelesaian yang adaptif dan inklusif bagi masyarakat plural. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-konseptual dengan pendekatan desk study, memanfaatkan literatur dan dokumen sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis konten untuk mengidentifikasi prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam mediasi konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mediasi, sulh, dan rekonsiliasi dalam hukum Islam efektif meredam konflik karena menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pemulihan hubungan sosial. Integrasi prinsip hukum Islam dengan praktik berbasis Hak Asasi Manusia dan nilai budaya lokal menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih diterima masyarakat dibanding pendekatan litigatif formal. Kesimpulannya, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang mampu membangun harmoni sosial dan perdamaian berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Syar’iyyah M.Dirmansyah; Hisbullah; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4212

Abstract

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu:Pertama, Apa dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Kedua, Apa tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Sinjai Nomor 13 Tahun 2021? Ketiga, Bagaimana penilaian perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fikih siyasah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sebagai landasan filosofis pembangunan kawasan perdesaan. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mengarahkan perencanaan pembangunan desa secara sistematis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, proses pembentukan dan substansi perda pada prinsipnya telah mencerminkan nilai maslahah, ‘adl (keadilan), amanah, dan syura (musyawarah), meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah perlu tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah Syar’iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Andi Fadhil Andi Aderus Hisbullah M.Dirmansyah Maloko, M Thahir Muhammad Rusli Selsa, Febi Lianda Tawakkal, Muhammad Iqbal