Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pradana Putra, Agus Iskandar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1502

Abstract

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi hukum lingkungan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Pengaturan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Kata Kunci : Hukum Lingkungan, AMDAL, Hukum Administrasi Negara  
Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance) Pradana Putra, Agus Iskandar; Roni, May
AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM Vol 11 No 2 (2021): AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/alidarah.v11i2.10065

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai dinamika serta konsep good University governance. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip Good University Governance di Indonesia khususnya untuk universitas baik negeri maupun swasta. Konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Penerapan Good University Governance harus disadari universitas-universitas yang ada di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Penerapan Good University Governance sudah semestinya menjadi sebuah sistem yang baik dan melekat dalam suatu universitas dimana sudah pasti akan ada proses didalamnya dan komponen-komponen Good University Governance menjadi landasan penting untuk tercapainya proses yang baik dan kompeten. Komponen-komponen dari Good University Governance, harus diterapkan secara berkesinambungan tanpa mengutamakan atau mengesampingkan salah satu komponen, karena seluruh komponen saling berkaitan. Komponen-komponen Good University Governance tersebut adalah, keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.
Penanganan Masalah Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 Hidayat, Eko; Syukur, Iskandar; Pradana Putra, Agus Iskandar
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i1.14365

Abstract

Banyaknya anak jalanan di Provinsi Lampung ini menunjukkan adanya  permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satu generasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian yaitu Model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui model pendekatan berbasis panti sosial, model pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat dan model pendekatan berbasis semi panti sosial, telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh pelaksana program dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah dan swasta terkait dan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program adalah Terbatasnya sumber daya manusia, Terbatasnya sarana dan prasarana, Sulitnya proses identifikasi, Sulitnya membina kesejahteraan penyandang sosial, minimnya tahap penyaluran ke keluarga. 
AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pradana Putra, Agus Iskandar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1502

Abstract

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi hukum lingkungan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Pengaturan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Kata Kunci : Hukum Lingkungan, AMDAL, Hukum Administrasi Negara