Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Royalti Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Wardoyo, Tri; Hidayat, Eko; Mu'in, Fathul
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i1.374

Salah satu kasus perceraian yang mendapat perhatian luas pada tahun 2023 adalah sengketa antara selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, majelis hakim memutuskan bahwa royalti yang diperoleh Virgoun dianggap sebagai harta bersama dan diberikan kepada Inara. Kasus ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana royalti dijadikan bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan royalti sebagai harta bersama serta menganalisisnya melalui prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan fikih terkait konsep syirkah dalam harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Menjelaskan bahwa “royalti termasuk dalam hak ekonomi yang berasal dari hak cipta. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan”. Kemudian Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Menurut Imam mazhab harta bersama dapat diqiyaskan dengan konsep syirkah. Keputusan ini mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern yang menegakkan prinsip keadilan dan syirkah dalam hukum keluarga Islam.

Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim: Sebagai Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Fauzi, Mohammad Yasir; Hidayat, Eko
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5852

Normatively, there is no provision in granting a mandatory will for non-Muslims. This legal vacuum encourages the Supreme Court to grant inheritance to non-Muslims through a mandatory will. 3 (three) Supreme Court cassation decisions grant mandatory wills to non-Muslim heirs. This decision is inconsistent with Islamic law and positive law in Indonesia. The provisions of mandatory wills in KHI article 209 are only intended for adopted children and adoptive parents. Islamic law prohibits non-Muslim heirs from inheriting property from a Muslim testator. This study aims to reconstruct the mandatory will law in Indonesia. This study is a field and library research, using a qualitative approach. Data were collected through interviews with 3 (three) Supreme Court Judges who tried and decided the case. The data were supported by 3 (three) Supreme Court Decisions, namely No. 368 K/AG/1995, No. 51 K/AG/1999, No. 16K/AG/2010, and Compilation of Islamic Law (KHI), Civil Code (KUHPdt). Data analysis using Miles and Hubermen analysis. The results of the study indicate that there are no legal provisions for heirs for non-Muslims through mandatory wills in the KHI, KUHPdt or Islamic law. 3 (Three) Supreme Court Decisions that allow heirs for non-Muslims through mandatory wills are decisions that are responsive to social conditions, equality and justice in society. Therefore, it is necessary to reconstruct Article 209 Paragraph (3) of the KHI to be illegitimate children, stepchildren and children of different religions with the testator who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 of the testator's inheritance. This reconstruction can be a consideration for the government in renewing inheritance law in Indonesia

The Uniqueness of Primogeniture in Traditional Inheritance Systems Rozali, Ahmad; Marwin Marwin; Hidayat, Eko
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i2.12094

The uniqueness of primogeniture in traditional inheritance systems is urgent to examine, as it reflects enduring gendered power structures that persist amid legal modernization and evolving social norms. This research analyzes the uniqueness and resilience of the primogeniture inheritance system in traditional communities, particularly in Ratenggaro Traditional Village, Indonesia. It is situated within the legal pluralism context of Indonesia and the human rights-based critique of customary laws that prioritize male heirs. The study is urgent because modernization challenges traditional norms, demanding a reevaluation of gender equity in inheritance. Using a descriptive qualitative method with in-depth interviews and participant observation, this study finds that primogeniture governs not only material assets but also spiritual roles and kinship status. Despite modern pressure, elders uphold it as a symbol of identity and harmony. A unique finding is that although women do not inherit property, they are symbolically acknowledged through ritual practices involving gifts such as woven cloth and livestock. This study offers novelty by providing a legal-anthropological analysis of primogeniture in a remote indigenous context, contributing to discussions on legal pluralism, gender justice, and cultural sustainability. It suggests the need for dialogical reform that harmonizes adat law with constitutional equality.

Review of the Theory Maṣlaḥah of Program In Vitro Fertilization Through Surrogacy Sudistina, Sillah; Hidayat, Eko; Miswanto
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.911-920

Knowledge and technology in the field of medicine are developing rapidly and have a significant impact on humanity. One of these advancements is the discovery of a new method to address the issue of couples who are unable to conceive naturally, known medically as in vitro fertilization. This study analyzes the in vitro fertilization program through surrogacy from the perspective of the maṣlaḥah theory in Islamic law. The aim of this research is to assess the compatibility of this practice with maqāṣid al-syarī’ah, particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasl). Using a literature review method with a qualitative approach, the study finds that surrogacy offers benefits for couples who cannot have children naturally. However, the practice also carries significant risks to the clarity of lineage (nasab), which could lead to negative consequences within the Islamic family law system. Based on the maṣlaḥah theory, surrogacy is more likely to fall under the category of maṣlaḥah mulghāh (rejected benefit), because, although it has potential advantages, its negative impacts outweigh the benefits. Therefore, in the context of Islamic law, this practice is not acceptable as it contradicts the principles of maqāṣid al-syarī’ah in preserving the purity of nasab.

KAPABILITAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA HIDAYAT, EKO
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1217

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Produk hukum inilah berupa Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.Kata Kunci: Kapabilitas, TUN, Peradilan

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Hidayat, Eko
ASAS Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i2.1249

Abstrak: Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlidungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Kata Kunci: HAM, Hukum

DISHARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Kewenangan Pengawasan MA Dan KY Hidayat, Eko; Mukhlisin, Ahmad
ASAS Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v10i01.3269

Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang memiliki fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim seringterjadi konflik dengan fungsi pengawasan secara internal yang diakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu bekerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim.Penulisan ini bertujuan untuk: bertujuan untuk: (1) hubungan Komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2) kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar tidak terjadi disharmonisasi dalam bidang pengawasan di masa depan.Penulisan merupakan penulisan dokrinal/normatif.Penulisan ini menganalisis Disharmonisasi Kewenangan Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.Kata Kunci: Disharmonisi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NASIONAL Hidayat, Eko
ASAS Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i2.3278

Ditetapkannya kompilasi hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, telah memberi warna dalam perkembangan hukum nasional khususnya hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang memuat 3 buku, mengatur tentang perkawinan, pewarisan dan perwakafan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dalam agama Islam. Permasalahan pokok yang dikemukakan adalah terkait dengan kedudukan kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam sistem perundang-undangan serta peranan dari kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan agama.Kata Kunci:KHI, Sistem, Hukum

KONTRIBUSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA Hidayat, Eko
ASAS Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v10i02.4536

Diskursus tentang upaya pembangunan hukum saat ini di Indonesia bukan permasalahan yang sederhana, Kita memaknai bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum adalah pencapaian tertinggi dari hukum yaitu hakikat hukum dan keadilan. Penelitian ini membahas politik hukum dalam pembangunan hukum saat ini khususnya melihat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Melalui gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Raharjdo, akan dijelaskan bahwa gagasan ini tepat untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai Bagaimanakah sejarah pemikiran hukum progresif di Indonesia? Bagaimana kontribusi politik hukum dalam pembangunan hukum progresif di Indonesia?. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teori yaitu teori politik hukum oleh Moh. Mahfud MD dan teori hukum progresif yang kemukakan oleh Satjipto Rahardjo.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainyang menggunakan data perpustakaan sebagai sumber data dan proses dengan empat langkah berikut, sebelumnya (a) editing; memeriksa kembali bahan hukum berdasarkan terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan penelitian, (b) pengkodean; memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (hukum atau dokumen) yang sesuai dengan urutan masalah penelitian, (c) rekonstruksi; menata ulang materi politik hukum dalam pembangunan hukum yang progresif secara teratur, secara berurutan, logis, sehingga mudah dimengerti, (d) sistematisasi; menempatkan hukum pencatatan perkawinan secara berurutan sesuai dengan kerangka kerja sistematis diskusi berdasarkan urutan masalah dalam penelitian ini. Logika deduktif digunakan sebagai metode analisis.Hasil studi ini sebagai berikut ini yaitu Pertama, Pemikiran hukum responsif di Indonesia dimulai pada periode era orde baru yaitu pada tahun 1980-an dan mengalami perkembangan sampai adanya pemikiran hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian yang cukup lama terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Kedua, Karakteristik politik hukum nasional secara konfigurasi politik yang terjadi pada saat ini ke arah demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif populistik. Ketiga, Kontribusi politik hukum secara sebagian sudah tercermin dalam bentuk upaya-upaya pemerintah mengaplikasikan karakter responsif dalam setiap pembentukan perundang-undangan.Kata Kunci: Politik Hukum, Hukum, Progresif

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI ERA OTONOMI DAERAH Hidayat, Eko
ASAS Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i2.8277

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kemudian memunculkan masalah-masalah perkotaan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Secara umum kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota/kab untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan seluruh warganya. Persoalan lain yang timbul sebagai akibat semakin pesatnya jumlah penduduk kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari- hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang masyarakat konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat.Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan? Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah? Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Untuk menganalisis dan merumuskan solusi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Kepala dinas dan masyarakat Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan dan al-Qur’an yang relevan dengan topik yang dibahas dan yang disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pringsewu dan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lampung Selatan, Masyarakat di TPA di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan. Dalam penelitian ini yang dijadikan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 Orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan terakhir adalah dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis data Kualitatif Miles dan Huberman.Hasil temuan penelitian ini yaitu Strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kab. Pringsewu dan pemerintah Kab. Lampung Selatan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah di era Otonomi Daerah Strategi yaitu dengan Program jangka pendek dan jangka panjang. Selain strategi lain yang dilakukan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak pakai dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di era otonomi daerah yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah, Otonomi Daerah

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search