Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PRAKTIK POLIGAMI SECARA SIRI DI KUA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Muchtar, Subhanallah; Agustine, Hendra Karunia; Nafisah, Husnun
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 3 No. 1 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami melalui nikah siri menurut pandangan hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena, tidak memiliki bukti resmi dan tidak tercatat dalam sebuah Negara. Sehinggga dapat menyebabkan rapuhnya perkawinan serta rawan sekali terjadi pengingkaran atas hak-hak terhadap pasangan. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami nikah siri sah dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Poligami melalui nikah siri kerap terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Cilimus. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?;2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?;3) Bagaimana komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik poligami dengan nikah siri?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik poligami nikah siri menurut hukum positif dan hukum Islam, komparasi praktik poligami nikah siri, dan prosedur pencatatan isbat poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum poligami nikah siri dalam Hukum Positif dinyatakan tidak sah, karena tidak tercatat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memenuhi syarat administrasi dalam pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Islam, praktik poligami nikah siri dihukumi sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi.
Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan Agustine, Hendra Karunia; Supriyadi, Yadi
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 4 No. 1 (2023): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v4i1.173

Abstract

Kesetaraan dalam pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak antara suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan di iringi rasa sayang dan dekat diantara keduanya. Terdapat konsep kafa’ah dalam pernikahan untuk memilih calon pasangan, diantaranya adalah calon pasangannya baik agamanya atau sholih-sholihah. Selain itu, kriteria lainnya adalah pekerjaan, finansial stabil. Pemahaman generasi Z sendiri memiki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan. Faktanya saat ini ditemukan beberapa kriteria yang dipilih. Namun belum/kurang sesuai dengan norma yang diajarkan Islam. Akan tetapi Rasulullah Saw dalam anjurannya menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas keagamaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau flied research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sasaran dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu generasi Z masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Adapun hasil penelitian. Pertama, pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah kesetaraan pada faktor agama, karena generasi Z memandang empat faktor penting dalam menikah yaitu agama, nasab, harta, dan pekerjaan, tetapi faktor agama menurut mereka lebih penting dari yang lainnya Kedua, pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah masih sesuai dengan tuntunan agama, karena masih mempertimbangkan faktor agama sebagai faktor utama konsep kafa’ah dalam pernikahan.
Tinjauan Sharia Compliance terhadap Praktik Transaksi dalam Pembelian Hewan Kurban dengan Akad Murabahah di Aplikasi Instagram: (Studi Kasus di 7gembalafarm) Saleh, Mulyana; Agustine, Hendra Karunia; Fakhlevi Suwondo, Izzy Dwiki
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 5 No. 02 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i02.266

Abstract

Buying and selling is the most extensive gateway or door to transactions. The phenomenon of buying and selling in Islam has certainly experienced many changes and advances. Buying and selling transactions no longer rely on face-to-face buying and selling. One of those who take advantage of this progress in buying and selling is 7gembalafarm, where 7gembalafarm provides various types of sacrificial animals and sells them online through the marketplace, one of which is Instagram. The problem that arises is whether the application of the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals at 7gembalafarm is in accordance with sharia compliance so that people feel calm when buying sacrificial animals at 7gembalafarm and whether the application of transactions with the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals on the Instagram application is in accordance with sharia compliance or not, and can it cause potential usury elements or not, because these things are still uncertain. This study aims to determine how the transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm and how the sharia compliance review of transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm. This study uses a qualitative method with a field research type. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results of this study are: First, the transactions carried out by 7gembalafarm have been carried out transparently in explaining the types of transactions so that no one is harmed and there is a third party paylater in the transaction. Second, based on a review of sharia compliance with the purchase of sacrificial animals with a murabahah contract, when viewed from sharia compliance, it is not in accordance with the principles in sharia compliance because one of the principles of sharia compliance must be free from usury. Thus, the transactions at 7gembalafarm are not 100% in accordance with Sharia compliance because 7gembalafarm uses a third party paylater in its transactions.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Poin yang Diberikan kepada Mitra Payment Point Online Banking (PPOB) dalam Platform Bukakios Agustine, Hendra Karunia; Mahardika, Muhamad Azaria
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 6 No. 01 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v6i01.295

Abstract

Bukakios is a digital transaction service application or it is commonly recognized as PPOB (Payment Point Online Banking). In this application, the partners are able to earn points after initiating a transaction. With respect to its mechanism, the points earned by a Bukakios partner are still considered uncertain because it is still unclear regarding the status of the points. In other words, it is also probable that the aforementioned points contain elements of gharar or usury. The present study aims to investigate the mechanism for earning points in the Bukakios application. In addition, this study also aims to scrutinize the points earned by Bukakios partners from their transactions and how Islamic law perspective scrutinizes the points awarded to online banking payment point partners on this application. This study employs qualitative research by using field research design. The data were obtained through observation, interview, and documentation. According to the analysis of the sale and purchase agreement as well as wakalah bil ujrah (regarding the pillars and conditions), the findings indicate that the points awarded to PPOB partners on Bukakios application is considered as a mere sale and purchase agreement. It is because it already fulfills the pillars and conditions of selling and buying, hence, it is permissible in Islamic law point of view. These points, however, are categorized as an ujrah given by this application to its partners because they have sold Bukakios application products to consumers and they are legally acceptable in Islam since they have fulfilled the pillars and requirements of wakalah bil ujrah.
Implementasi Akad Qardh pada Transaksi Utang Piutang di Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarok Kabupaten Bekasi Agustine, Hendra Karunia; Mashudi, Yudi; Fadiyah, Afifatul
Al Barakat Vol 5 No 2 (2025): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v5i2.337

Abstract

Sedekah Nurul Falah Al-Mubarok Bank appeared to provide account receivable transaction facilities based on qardh agreement sourced from the alms funds of its members. However, there are issues regarding the suitability of the agreement used with sharia principles. This study aims to determine and analyze the implementation of the qardh agreement in account receivable transaction at Nurul Falah Al-Mubarok charity bank in Bekasi regency based on the principles of Islamic law (fiqh muamalah). The method used was a qualitative approach with a case study. The main sources of data and information were obtained through in-depth interviews with administrators, members, foundation advisors, and religious leaders. The results of this study showed that this charity bank applies the concept of "from members, by members, for members," which is in line with the principle of al-Muslimuna Ala Syurutihim. The mechanism of account receivable transaction includes loan applications by members, installment agreements, and relief policies in the form of extensions or write-offs for members who experience difficulties. Funds are collected using a tabarru agreement, while the implementation of the qardh agreement consists of three stages, namely Completing the administration, The qardh agreement process, The loan repayment process. The results of the study showed that the practice of qardh agreement in account receivable transactions at this charity bank has generally fulfilled its pillars and requirements and avoids any additional costs (interest) on repayment, thus indicating that the qardh agreement applied is free from elements of maisir, gharar, and riba because it is in accordance with Islamic law and has been determined to be in accordance with sharia rules in the fatwa of the Indonesian Ulema Councils National Sharia Board (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh.