Articles
<![CDATA[Questioning the Customary Inheritance Law After Law No. 3 of 2006 about Religious Jurisdiction ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Triyono, Triyono]]>;
<![CDATA[Muhyidin, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v3i1.45728
<![CDATA[Customary inheritance dispute might occur when the heirs cannot reach agreement between divisions of property or during inheritance law point which will be used. Indonesia acknowledges 3 existing inheritance laws which are western civil inheritance law, Moslem’s inheritance law, and customary inheritance law. Legal action of inheritance law is usually resolved by deliberation but if there is no agreement reached between these processes, therefore court mechanism can be used to make law suit and dispute resolution. UU No 3 of 2006 about religious jurisdiction is a legal product that is issued to provide improvement (Amendment) against UU No 7 of 1989 about religious jurisdiction. UU No 3 of 2006 is giving significant impact against the existence of custom inheritance law in Indonesia. Before this constitution is created, religious jurisdiction can accept customary inheritance disputes for Moslem people according to the criteria which have been stated in UU No 7 of 1989. Since UU No 3 of 2006 is created, therefore customary inheritance law, even though the heirs are Moslem, must follow the district court mechanism. This will provide increasingly narrow space for the existence of customary law in the future. This program is held in Pati, Central Java, where custom inheritance law still exists and is being used in Pati community. Dissemination and harmonization regarding customary law is important to maintain sustainability and existence of customary law in Indonesia.]]>
<![CDATA[PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[ADHI, YULI PRASETYO]]>;
<![CDATA[PUJIONO, PUJIONO]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28421
<![CDATA[UMKM merupakan unit usaha kecil dan meneengah yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peranan menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Peranan yang cukup besar mengalami banyak kendala bagi UMKm untuk memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Pengembangan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri besar, diantaranya yaitu dari segi permodalan. UMKM mengembangkan usahanya dengan modal usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan industri besar. Penggunaan teknologi yang relatif tidak tinggal mengakibatkan UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengadakan penggunaan teknologi tinggi. Kebutuhan akan permodalan tetap menjadi bahan pertimbangan UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar dibandingkan dengan industri besar. Kebutuhan UMKM akan permodalan mengalami banyak kendala diantaranya akses dan informasi yang sangat minim terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kesulitan memenuhi persyaratan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, dll. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang melatarbelakangi UMKM belum mampu memanfaatkan fasilitas kredit dari perbankan. Upaya untuk menanggulangi hal tersebut perlu untuk dilakukan oleh UMKM diantaranya yaitu dengan mencari akses dan informasi perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, mengembangkan pola kemitraan, mengembangkan unit usahanya dengan meningkatkan daya saing.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Fidiyani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): . ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934
<![CDATA[Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.]]>
<![CDATA[Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi]]>;
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v17i2.4381
<![CDATA[Hukum tanah nasional ( UUPA) tidak diatur bahwa hak guna usaha perusahaan dapat diusahakan diatas tanah hak pengelolaan dan tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian pengusahaan tanah ulayat oleh perusahaan dan status tanah ulayat apabila perjanjian antara perusahaan dan masyarakat hukum adat terkait pengusahaan tanah ulayat telah berakhir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya, serta kamus dan ensiklopedia. Hasil penelitian proses usaha tanah diawali dengan perjanjian pemanfaatan tanah, tanah digunakan usaha perusahaan kemudian pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat terkait Hak Pengelolaan oleh Masyarakat hukum adat dan Hak Guna Usaha oleh Perusahaan, sedangkan status tanah ulayat setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka tanah hak pengelolaan yang diatasnya berlaku hak guna usaha perusahaan akan kembali menjadi tanah ulayat masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global ]]>
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Utami, Melliniarini Dibura]]>;
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.8042
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce, dan analisis hukum terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui e-commerce. Masalah difokuskan analisis pada hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa perdagangan e-commerce. Untuk menganalisis permasalahan yang ada maka digunakan metode yuridis normatif yang mendasarkan pada norma-norma positif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa electronic commerce atau yang disebut dengan e-commerce merupakan pasar tanpa batas yang dapat melampaui semua batas, seperti perbedaan waktu, perbedaan bahasa, perbedaan mata uang dan perbedaan peraturan. Masyarakat umumnya melakukan e-commerce karena banyaknya kemudahan yang ada di dalamnya, banyaknya pengguna juga semakin bervariasi. Negara telah mengatur mengenai perlindungan dalam transaksi e-commerce yaitu melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen. Transaksi E-Commerce tanpa batas yang melampaui perbedaan regional jika terjadi dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, expert judgement, dan arbitrase. Praktik penyelesaian sengketa pada e-commerce dengan Alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan tepat bagi para pelaku usaha dan konsumen yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, murah, dan bersifat rahasia. Penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dengan didasari itikad baik kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[DIGITAL TRANSFORMATION IN LEGAL EDUCATION: DEVELOPMENT DIRECTIONS AND CHALLENGES ]]>
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>
<![CDATA[ Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru Vol. 15 No. 1 (2023): TING XV 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In this research the author examines the direction and challenges of developing legal education in the era of digital transformation. The aim of this research is to describe and analyze the challenges of developing legal education in the era of digital transformation. Learning through the use of technology is a consideration in itself to achieve the required competencies. The main aim of digitizing legal education is to implement and develop digitalization in legal learning. The method used in this research is socio legal. Legally, it will review laws and regulations related to the digitalization of education. Socio-wise, it will analyze the needs and challenges faced by students in digitalizing legal education. This research uses qualitative data analysis. The results of this research show that legal education cannot be separated from digital transformation which brings legal education towards business and provides a wider reach. The challenges of developing digital transformation in legal education can be seen in two big challenges, namely internal and external. Internal challenges are human resources related to technology in learning, facilities and infrastructure related to learning, effective use of technology, changes in the role of educators, etc. External challenges are stakeholder needs for graduates, public education, the emergence of artificial intelligence in the world of education, and digital program security]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Maruliana, Kerin Rumondang]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akta Autentik sebagai perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan dan/atau oleh pejabat negara menjadi salah satu hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bisnis. Akta Autentik mengandung legalitas dan unsur pembuktian yang sempurna, lebih kuat dari perjanjian lisan maupun akta dibawah tangan oleh karena mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat. Akta Autentik paling sedikitnya harus memuat lima unsur, yakni awal akta, komparisi, premis, isi akta dan penutup. Komparisi merupakan salah satu bagian akta autentik yang sangat penting karena memuat identitas dari para pihak serta kedudukan para pihak dalam bertindak atas akta tersebut. Tidak ada bentuk yang baku dalam pembuatan komparisi, sehingga terdapat berbagai bentuk komparisi yang seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili. Berdasarkan hal tersebut, penulisan komparisi dalam akta autentik harus dilakukan secara tepat dan cermat sebab komparisi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak autentik.Kata Kunci: Komparisi, Akta Autentik, Pembuktian]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Angi, Ratu Setya Arum]]>;
<![CDATA[Renanda, Ariane Indira]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejatinya para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, isi, dan jenis klausula yang akan diatur dalam sebuah kontrak. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Namun para pihak seringkali menemui keraguan dalam mencantumkan suatu klausula yang belum memiliki dasar hukum spesifik di Indonesia. Misalnya keinginan para pihak untuk mencantumkan Klausula Rebus Sic Stantibus ,di samping adanya Kalusula Force Majeure. Yang mana Rebus Sic Stantibus ini belum memiliki dasar hukum spesifik dalam KUHPerdata, berbeda dengan Force Majeure yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui implikasi hukum dari pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus dalam suatu kontrak privat di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (literature research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun dalam KUHPerdata belum mengatur secara spesifik tentang Rebus Sic Stantibus, namun para pihak tetap boleh mencantuman Klausula Rebus Sic Stantibusdalam sebuah kontrak dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdata sebagai basis kebebasan berkontrak dan tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat sepanjang para pihak menyepakatinya dalam kontrak.Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus.]]>
<![CDATA[Law Reform of Insider Trading and Market Manipulation in Legal Offer (Go Public) Process ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Nugraheni, Prasasti Dyah]]>;
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>;
<![CDATA[Rachmitasari, Diani Indah]]>;
<![CDATA[Ma’ruf, Amar]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jllr.v6i2.20117
<![CDATA[The initial legal offering process or Public Company is the process of offering various securities in the shape from various shares owned by the Company to investors. The process from selling various securities in the shape from various shares owned by the Company consists of the process from offering various securities in the shape from various shares for investors, the process from giving various securities in the shape from various shares, which have been adjusted by orders from investors, and the process of listing the various securities in the shape from shares that have been sold on the stock exchange. Besides, the stage of selling various securities in the shape from shares owned by the Company consists of the stage from initial pertaining to the preparatory process for the sale of various securities in the shape from shares owned by the Company, the stage of registration application pertaining to Capital Market Supervisory Agency as institution whose task is for regulate and supervise activities in the capital market sector, the stage from share offering pertaining to investors, and the stage of listing from shares pertaining to the stock exchange market an institution whose job is to trade various securities in the shape from various shares owned by a Company to investors. In writing this article, the author uses the normative-juridical research method, which is a research method that is carried out using various sources of library law or secondary sources of law to find solutions to existing legal problems.]]>
<![CDATA[Questioning the Customary Inheritance Law After Law No. 3 of 2006 about Religious Jurisdiction ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>;
<![CDATA[Triyono, Triyono]]>;
<![CDATA[Muhyidin, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 3 No. 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v3i1.23057
<![CDATA[Customary inheritance dispute might occur when the heirs cannot reach agreement between divisions of property or during inheritance law point which will be used. Indonesia acknowledges 3 existing inheritance laws which are western civil inheritance law, Moslem's inheritance law, and customary inheritance law. Legal action of inheritance law is usually resolved by deliberation but if there is no agreement reached between these processes, therefore court mechanism can be used to make law suit and dispute resolution. UU No 3 of 2006 about religious jurisdiction is a legal product that is issued to provide improvement (Amendment) against UU No 7 of 1989 about religious jurisdiction. UU No 3 of 2006 is giving significant impact against the existence of custom inheritance law in Indonesia. Before this constitution is created, religious jurisdiction can accept customary inheritance disputes for Moslem people according to the criteria which have been stated in UU No 7 of 1989. Since UU No 3 of 2006 is created, therefore customary inheritance law, even though the heirs are Moslem, must follow the district court mechanism. This will provide increasingly narrow space for the existence of customary law in the future. This program is held in Pati, Central Java, where custom inheritance law still exists and is being used in Pati community. Dissemination and harmonization regarding customary law is important to maintain sustainability and existence of customary law in Indonesia.]]>
