Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Jurnal IMAJI International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Supriyanta
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Realitas Obyektif Imaji Fotografi Supriyanta
IMAJI Vol. 12 No. 3 (2021): Membingkai Realitas melalui Imaji Visual
Publisher : Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52290/i.v12i3.55

Abstract

Kemunculan fotografi merupakan salah satu jalan untuk menggapai cita-cita obyektifitas karena dipercaya mampu menghadirkan kembali realitas visual secara presisi. Imaji fotografi dianggap sebuah jiplakan kenyataan yang berada dalam medium permukaan dua dimensi. Dalam memindahkan imaji tersebut seorang fotografer di bantu dengan piranti mekanis kamera. Namun apakah imaji yang dihasilkan dari proses perekaman tersebut akan selalu obyektif. Apabila kamera mewakili mata fotografer, kemudian imaji yang dihasilkan merupakan medium untuk menyampaikan gagasan dan upaya untuk bercerita maka unsur subyektifitas telah melebur didalamnya. Diperlukan klasifikasi yang jelas terhadap obyektifitas itu sendiri dengan menjabarkan alur realitas dalam perekaman sebuah karya fotografi sehingga ada sebuah ketegasan tentang batasan obyektifitas dalam melihat realitas fotografi.
A Philosophical Juridical Study on the Best Interests of Children in the Juvenile Criminal Justice System Supriyanta
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 1: January 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i1.4473

Abstract

Children's rights must be upheld and implemented in all nations that have established conventions on children's rights. This includes taking all necessary legislative and other steps. This is because only children can determine whether a decision or policy will be applied to them, whether it is good or bad, it must be prioritized for the best interests of the child, one of which is by implementing the resolution of cases of children in conflict with the law, a child should not be punished, but they should given protection and assistance. The aim of this research is to find out how the principle of the best interests of children is regulated in the SPPA Law. The method used is normative juridical. The research found that cases involving children must be resolved according to the juvenile criminal justice system through diversion which must be pursued at every stage of the criminal justice system. This is important for the child's future fulfillment and opportunity to become a productive and responsible individual. Children need to be protected through the principle of the child's best interests. According to the principle of the best interests of the child, all decisions regarding children, including those made by parents, society and the government, must be made by considering the best interests of the child.
Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006 Supriyanta; Bambang Ali Kusumo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4441

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi tentang pengertian/makna unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 JuliI 2006. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis teoretis atas putusan MK tersebut terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, bahan penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materiil atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Periubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada makna ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dimana yang semula adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kembali kepada ajaran sifat melawan hukum yang formil, yaitu untuk adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ada peraturan tertulis yang dilanggar. Kata Kunci: Sifat melawan hukum, Tindak pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkembangan Fotografi sebagai Mata Perekam Objektif Penghadir Realitas Supriyanta
IMAJI Vol. 15 No. 2 (2024): Fotografi, Bahasa Visual dan Eksotisme
Publisher : Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52290/i.v15i2.200

Abstract

Perkembangan fotografi menjadi penghadir realitas yang mampu merekam realitas akurat berperan penting mempengaruhi cara pandang terhadap sejarah, pengetahuan, dan menjadi saksi visual perkembangan sejarah manusia. Untuk menyimpan memorabilia sejarah, menyampaikan emosi dan cerita, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman manusia tentang dunia di sekitar mereka. Dengan menganalisis foto-foto dengan pendekatan konsep interseksional untuk memahami saling keterkaitan antar faktor. Menyampaikan makna, mengevaluasi praktik fotografi, dan pengaruh fotografi dalam masyarakat. Fotografi bukan sekadar alat teknis saja, tetapi fotografi merupakan medium yang kaya akan makna, interpretasi, dan keindahan yang mampu memperkaya dan memperluas pemahaman manusia terhadap dunia di sekitarnya
Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006 Supriyanta; Bambang Ali Kusumo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4441

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi tentang pengertian/makna unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 JuliI 2006. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis teoretis atas putusan MK tersebut terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, bahan penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materiil atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Periubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada makna ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dimana yang semula adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kembali kepada ajaran sifat melawan hukum yang formil, yaitu untuk adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ada peraturan tertulis yang dilanggar. Kata Kunci: Sifat melawan hukum, Tindak pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi
Co-Authors Bambang Ali Kusumo