Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Collegium Studiosum Journal Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Sihotang, Biner
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Construction of Arrangements for Limiting the Liability of Debtors and Individual Guarantors for Acts of Abuse of Circumstances in Debt and Receivables Agreements Sihotang, Biner
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.736

Abstract

Article 33 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 is a moral message and a cultural message in the constitution of the Republic of Indonesia in the field of economic life, including related to guarantors in debt and receivables agreements regulated in Articles 1820 to 1850 of the Civil Code with the provision that the guarantor is obliged to pay off the debtor's debt to the creditor if the debtor has run out of assets to pay his debts. In practice, the privilege, which is the privilege of the guarantor, is not easy to apply with an act of abuse of circumstances, so that the privilege of the guarantor can be released which results in uncertainty of the limitation of the guarantor's responsibility for the debtor's debt. The problem in this study is how to regulate the limits of legal liability of debtors and individual guarantors in debt and receivables agreements in Indonesia? How is the construction of the regulation of limiting the liability of debtors and individual guarantors in the future for acts of abuse of circumstances in debt and receivables agreements. This research method is normative using secondary data, and analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the construction of the regulation of limiting the liability of debtors and individual guarantors in the future for acts of abuse of circumstances in the debt and receivables agreement is that the guarantor only bears the principal and interest, with the provision that the creditor is obliged to confiscate and sell the debtor's goods first. This is because the characteristic of debt is the amount of payments made in each period consisting of interest and principal of debt. Therefore, there is a need for a Financial Services Authority Regulation that prohibits banks from making clauses in the guarantee agreement to release their privileges, as well as judicial review of Articles 1820, 1831, 1832 number 1 and Article 1833 of the Civil Code at the Constitutional Court related to the release of Guarantor's privileges is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force.
TINJAUAN PENERAPAN UUK-PKPU TERHADAP HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI AGUNAN Sihotang, Biner; Naiborhu, Mesa Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1650

Abstract

The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the lex posterior derogat legi priori principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.
Penyuluhan Hukum Kepada Warga RW 07 Kelurahan Papanggo: Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sihotang, Biner; Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung; Suliandi, Marwan; Kholifah, Nur; Ivanly, Ivanly
BERDIKARI Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v8i01.8568

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius di Indonesia, dengan data kasus tinggi di DKI Jakarta mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat. Pada RW 07 Kelurahan Papanggo, peningkatan pemahaman warga sangat diperlukan mengenai penanganan KDRT dan perlindungan hukum bagi korban, sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan memperkenalkan perlindungan hukum atas KDRT dan cara penanganannya. Penyuluhan dilaksanakan luring pada 18 Januari 2025 di Kantor RW 07, menggunakan metode presentasi (infografis, PPT), diskusi/konsultasi untuk dugaan kasus, dan sesi tanya jawab. Sebelum penyuluhan, warga RW 07 secara umum belum memahami ruang lingkup KDRT, perlindungan hukum korban, dan peran masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan, warga memperoleh pengetahuan dan pemahaman dasar yang lebih baik. Direkomendasikan adanya kontinuitas penyebarluasan informasi serta sosialisasi kesadaran hukum mengenai penanganan KDRT, mendorong perangkat RW dan peserta untuk menjadi agen penyampai pengetahuan ini demi menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi.
Akibat Hukum bagi Notaris dan PPAT Atas Pengalihan Hak Kepemilikan Sertifikat Dengan Akta Kuasa Jual Palsu Dalam Jual Beli Tanah Manan, Ferghinna Andienia Putri; Sihotang, Biner
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8198

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pengalihan hak kepemilikan atas sertifikat hak milik dengan menggunakan akta kuasa jual dan akta jual beli palsu. Studi ini berfokus pada kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, serta sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan Notaris dan PPAT dalam tindakan pemalsuan akta berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik Notaris dan PPAT guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong Widyaningrum, Tuti; Sihotang, Biner; Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung; Firman, Firman; Nababan, Roni Evander; Mailinda, Nur; Octaviani, Octaviani; Teturan, Regina Lisa Febrina
BERDIKARI Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v8i2.8722

Abstract

 ABSTRAK Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di Kecamatan Cigombong, masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip KIP, khususnya terkait penyampaian informasi penggunaan anggaran desa. Untuk itu, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama pihak Kecamatan Cigombong melaksanakan kegiatan sosialisasi KIP sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilaksanakan luring pada 11 Agustus 2025 di Aula Cigombong, dengan metode presentasi (infografis dan PPT), diskusi, konsultasi, serta tanya jawab. Sebelum sosialisasi, pemahaman perangkat desa terkait KIP masih terbatas. Setelah kegiatan, perangkat desa memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai regulasi dan penerapan KIP. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan secara konsisten dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dipercaya masyarakat.
Co-Authors Firman Firman Ivanly, Ivanly Mailinda, Nur Manan, Ferghinna Andienia Putri Nababan, Roni Evander Naiborhu, Mesa Indra NUR KHOLIFAH Octaviani Octaviani Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Suliandi, Marwan Teturan, Regina Lisa Febrina Widyaningrum, Tuti