Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Nelda Ningsih; Ardiansah; Sudi Fahmi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19055

Penelitian ini mengevaluasi implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diimplementasikan melalui berbagai strategi, termasuk upaya kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif), penyediaan sarana dan prasarana, serta penanganan ODGJ terlantar. Meskipun demikian, beberapa hambatan mengemuka, seperti ketiadaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa, minimnya pembiayaan kesehatan jiwa, dan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, kunjungan ke keluarga pasien, dan peningkatan alokasi dana Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK). Meskipun implementasi tanggung jawab pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif, penelitian ini merekomendasikan perluasan upaya sosialisasi, perumusan Peraturan Daerah yang mendukung, dan peningkatan pembiayaan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar.

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Annisa Berliani; Sudi Fahmi; Ardiansah
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1338

Pemberian ganti kerugian atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya. UU ini menetapkan prosedur, mekanisme, dan ketentuan terkait kompensasi yang adil bagi pemilik tanah. Sering terjadi perbedaan antara penilaian pemerintah dan ekspektasi masyarakat. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa hukum. Proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang rumit sering mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran kompensasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dinilai Layak Dalam Perspektif Keadilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberian Ganti Kerugian Yang Layak Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Keadilan bahwa dalam Pemberian ganti kerugian yang layak atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Dari perspektif keadilan, proses ini harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan distributif, komutatif, prosedural, dan substantif. Ganti kerugian yang layak tidak hanya memastikan bahwa pemilik tanah menerima kompensasi yang sesuai dengan nilai ekonomis dan emosional dari tanah, tetapi juga melindungi hak milik individu dan mengurangi potensi sengketa. Dampak hukum dari pemberian ganti kerugian yang layak mencakup kepastian hukum, perlindungan hak milik, minimasi sengketa, dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan legitimasi pemerintah. Dengan demikian, implementasi yang adil dan transparan dalam pemberian ganti kerugian mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Implementasi Pelaporan Likuidasi Dalam Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Melalui Self Assesment Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Per-20/Pj/2013 Di Kota Pekanbaru Lutfi Wijaya Akmal; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaporan likuidasi dalam penghapusan NPWP masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa apabila sesuai dengan yang tertera dalam pasal 9 ayat 4 Peraturan direktorat jenderal pajak PER-20/PJ/2013 tidak melakukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak, sehingga kewajiban atas pelaporan surat pemberitahuan tahunan baik masa ataupun tahunan tidak dijalankan dan mengakibatkan dikenakan sanksi maupun denda. Terhadap wajib pajak yang melakukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak tidak mengetahui bahwa atas permohonan tersebut dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk membuktikan atas nomor pokok wajib pajak tersebut telah hilang kewajiban subjektif maupun objektif perpajakan sehingga selama proses permohonan tersebut banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang masih aktif berproduksi namun tidak melaporkannya dikarenakan ingin menghindari kewajiban perpajakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, hambatan, upaya mengatasi hambatan dalam Pelaporan Likuidasi Dalam Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Melalui Self Assesment Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Per-20/Pj/2013 Di Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis

Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang Di Kabupaten Rokan Hulu Apri Irsandi; Sudi Fahmi; Ardiansah
Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i1.13865

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 7 warung remang – remang yang masih tetap beroperasional di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sampai 2022 disertai dengan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, yang diberikan hanya sanksi peringatan lisan saja

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Annisa Berliani; Sudi Fahmi; Ardiansah
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1338

Pemberian ganti kerugian atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya. UU ini menetapkan prosedur, mekanisme, dan ketentuan terkait kompensasi yang adil bagi pemilik tanah. Sering terjadi perbedaan antara penilaian pemerintah dan ekspektasi masyarakat. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa hukum. Proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang rumit sering mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran kompensasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, untuk menganalisis Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dinilai Layak Dalam Perspektif Keadilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberian Ganti Kerugian Yang Layak Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Keadilan bahwa dalam Pemberian ganti kerugian yang layak atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Dari perspektif keadilan, proses ini harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan distributif, komutatif, prosedural, dan substantif. Ganti kerugian yang layak tidak hanya memastikan bahwa pemilik tanah menerima kompensasi yang sesuai dengan nilai ekonomis dan emosional dari tanah, tetapi juga melindungi hak milik individu dan mengurangi potensi sengketa. Dampak hukum dari pemberian ganti kerugian yang layak mencakup kepastian hukum, perlindungan hak milik, minimasi sengketa, dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan legitimasi pemerintah. Dengan demikian, implementasi yang adil dan transparan dalam pemberian ganti kerugian mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

IMPLEMENTATION OF THE COMPOSITION OF JUDGES IN FORESTRY CRIMINAL CASE SETTLEMENT BASED ON REGULATIONS LEGISLATION Heri Bertus Nahak; Sudi Fahmi; Bahrun Azmi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Article 53 paragraph 1 has not been realized yet, the entry into force of Law Number 18 of 2013, because in the author's opinion that the government is not firm in dealing with forest destruction has not been implemented properly. After the enactment of this Law, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must nominate candidates for ad hoc judges who are appointed through a Presidential Decree to examine cases of forest destruction. As for the formulation of the problem in this research is how the implementation of the composition of judges in the settlement of forest criminal cases based on the legislation, how the legal consequences in the implementation of the composition of judges in the settlement of forest criminal cases based on the legislation. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the method of deductive thinking. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the composition of judges in the settlement of forest criminal cases based on the legislation that the existence of the composition of judges based on the legislation against the perpetrators in the law is recognized in practice.

Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Muhammad Arif; Ardiansyah; Sudi Fahmi
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12007

Trade is the main engine for the development of the national economy. Trading activities increase production, increase exports which increase foreign exchange, create jobs, distribute income, and strengthen the competitiveness of domestic products. The purpose of this study is to analyze how sanctions are applied to importers of non-new goods in Indragiri Hilir district based on Law Number 07 of 2014 concerning trade, and to analyze constraints and efforts in applying sanctions to importers of non-new goods in the district. Indragiri Hilir. The results in this study are imported used clothing is an item that is considered illegal in Indonesia. The meaning here is illegal, namely something that is not in accordance with applicable laws or regulations. What are the obstacles, namely Non-Juridical and Juridical Constraints, in the Non-Juridical constraints "the smuggling of used clothes in Inhil is a very serious problem besides causing losses to state finances it also has an impact on the health of users of used clothes because it is indicated there are several bacteria that can endanger human health. Seeing these problems, of course there are efforts made by local stakeholders, namely from non-juridical efforts of stakeholders to work together synergistically. In juridical constraints, it is found that efforts of stakeholders provide advice and input to legislators so that incidents in the field can be resolved by basic rules that strong. Keywords: Sanctions, Goods Importers, Trade.

THE GOVERNMENT'S LEGAL RESPONSIBILITY IN FULFILLING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Putri Bahari Derma; Ardiansyah Ardiansyah; Sudi Fahmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1000

Abstract: The high rate of Covid-19 infection that occurs today requires the fulfillment of health facilities for doctors and health workers, especially Personal Protective Equipment (PPE) in handling patients during the Covid-19 pandemic. PPE shortages were widely reported in some health care facilities in various regions. Not only in privately owned health service facilities, government hospitals and puskesmas are also not spared from experiencing limited PPE. This Study discusses how the Government's Legal Responsibility Arrangements in Fulfilling PPE (APD) for Doctors amidst the Covid-19 Pandemic. This study used normative legal as its research method. The results of this study indicated that there are no specific arrangements that regulate the government's responsibility in providing PPE (APD) for doctors during the Covid-19 period. The government's responsibility for providing PPE for doctors amidst the covid-19 period was a form of main responsibility. But it was still not done well. Ideally, the government’s responsibility in fulfilling physicians’ rights to health has emerged in accordance with the standards set by WHO in the form of providing appropriate personal protective equipment. It was important to Special monitoring is needed regarding the availability of existing PPE (APD) in the form of quantity and quality so that the safety and health rights of doctors can be fulfilled.Keywords: Job Characteristics, Individual Characteristics, Job Satisfaction, Civil Servant Performance. Abstrak: Tingginya angka infeksi Covid-19 yang terjadi saat ini menuntut pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien di masa pandemi Covid-19. Kekurangan APD dilaporkan secara luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga tidak luput mengalami keterbatasan APD. Kajian ini membahas bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan APD (APD) bagi Dokter di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD (APD) bagi dokter selama masa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan APD bagi para dokter di tengah masa Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab utama. Tapi itu masih belum dilakukan dengan baik. Idealnya, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dokter atas kesehatan telah muncul sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Penting Perlu pemantauan khusus mengenai ketersediaan APD (APD) yang ada dalam bentuk kuantitas dan kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.Kata kunci: Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu, Kepuasan Kerja, Sipil Kinerja Pelayan.

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER Nuzul Abdi; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1007

Abstract: Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.Keywords: legal liability, doctor's medical action Abstrak: Rumah sakit memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan, sehingga jika terbukti dokter melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.Kata kunci: tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search