Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT International Journal of Business, Law, and Education AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Karimah Tauhid
Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana
Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Muharrom, Muhammad Zihad; Adiwijaya, Achmad Jaka Santos; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17230

Abstract

Kejahatan perang adalah pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan melindungi penduduk sipil dan pihak non-kombatan dalam konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perang meliputi serangan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, dan penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala, seperti kurangnya kerja sama negara pelaku dan tekanan geopolitik. Diperlukan dukungan internasional dan penguatan institusi peradilan untuk meningkatkan efektivitas hukum humaniter internasional.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brimob yang Gugur pada Saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Supriatno, Heri; Mulyadi; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.16008

Abstract

Ketentuan Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2015 ada jaminan kesejahteraan bagi kelurga korban sebesar 275 juta bagi anggota brimob yang gugur dalam menjalankan tugas, namun belum jelas menyebutkan tugas apa saja yang dapat menerima bantuan sebesar itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, serta perspektif masyarakat mengenai perlindungan yang diberikan kepada mereka yang gugur dalam menjalankan tugas. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai kaidah atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara, dan juga menggunakan pendekatan teori, pendapat ahli serta hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan berupa kompensasi asuransi, jaminan kesehatan dan pendidikan, pensiun dan tunjangan. Terdapat beberapa tantangan yaitu: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial,  2) Prosedur Administratif yang Rumit, 3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi. Upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah: 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas, 2) Menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui, 3) Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal.
Analisis Yuridis Hak atas Pekerja yang Timbul Akibat Perusahaan Mengalami Kepailitan Syahputra, Roby Firlyando; Endeh Suhartini; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20573

Abstract

Penelitian ini menganalisis hak-hak pekerja yang muncul ketika perusahaan mengalami kepailitan. Kepailitan perusahaan sering kali membawa dampak signifikan terhadap posisi hukum pekerja, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka, seperti upah, pesangon, dan hak-hak lainnya yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Identifikasi masalah yang diambil yaitu Bagaimana Analisis Yuridis Hak Atas Pekerja Yang Timbul Akibat Perusahaan Mengalami Kepailitan? Dan Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pekerja Jika Tidak Memperoleh Hak-hak Pekerja pada Perusahaan Pailit?. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak-hak pekerja saat perusahaan pailit, terutama terkait prioritas pembayaran dan perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan yang ada untuk memperjelas posisi hukum pekerja dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan lebih baik dalam situasi kepailitan perusahaan.
Perlindungan Hukum kepada Anggota Polri sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan Dodi; Suhartini, Endeh; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15251

Abstract

Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala instruktur Korps Brimob dalam melaksanakan latihan jasmani bagi anggota peserta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Polri sebagai peserta diklat yang mengalami latihan fisik berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan. Perlindungan non fisik maliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, 3) sanksi pidana. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:  1) tidak adanya peraturan yang menngatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal, 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser melalui Social Media Platform Mariana, Dina; Gilalo, Jacobus Jopie; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19185

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong kemajuan transaksi ekonomi, termasuk jual beli tiket konser melalui media sosial. Kemudahan ini menghadirkan risiko seperti penipuan dan pemalsuan tiket, terutama karena banyak konsumen membeli dari pihak ketiga (calo) yang kerap menyembunyikan identitas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyediakan metode konsiliasi, arbitrase, dan mediasi sebagai tambahan dari pengadilan, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi-transaksi ini. Mengkaji hukum perlindungan konsumen, menentukan prosedur penyelesaian sengketa yang paling adil, dan mengidentifikasi risiko hukum bagi para pelanggar adalah tujuan dari penelitian ini. Pendekatan hukum normatif adalah metodologi yang digunakan, dengan penekanan pada undang-undang dan informasi terkait tentang penjualan tiket konser di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah ada melalui UUPK, implementasinya belum maksimal. Masih banyak pelanggaran terhadap hak konsumen oleh calo, dan penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui jalur pidana atau perdata umum seperti KUHP dan KUHPerdata, bukan melalui BPSK atau ketentuan UUPK. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah dilaksanakan namun belum efektif, dan belum terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang pihak ketiga (calo) dalam transaksi tiket konser secara daring.
Co-Authors Adiwijaya, Achmad Jaka Santos Destiana, Suhendri Zikri Dina Mariana Dodi Endeh Suhartini Habib, Yahya Abdul Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Rumatiga, Hidayat Sihotang, Sudiman Supriatno, Heri Syahputra, Roby Firlyando Waspada