Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MEREK Agung Sujatmiko; Fiska Silvia RR
Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v4i1.2020.8-12

Abstract

The legal protection for trademark in Indonesia is regulated in Law Number 20 Year 2016. According to the legal system which has adopted, this Act requires that legal protection of trademark available to be obtained through the registration, on the other words that there is an obligation for the owners to register their own trademarks. In fact, several small and medium entrepreneurs (SMEs) in Kediri still do not have awarnesse to register their own trademark yet, due to lack of the literation about the legal system of trademark, the procedure and its application. Unfortunately, it is common for the SMEs in Kediri used to use the other parties' trademark without any permission. The application of the trademark without permission is a violation in the perspective of intellectual property law. This situation will be facing the dispute among the parties, especially the claim from the genuine trademark owner who have registered their trademark first. The dispute will spend the time, energy and alot of money. For this reason, it is necessary to do a community service as assistance or accompaniment action, namely assist the SMEs in Tofu Industries in order to register the trademark which apply at Kediri Regency. The main goal of this community service is the SMEs will have legal awareness about the ownership of trademark certificate.AbstrakPerlindungan hukum atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasar sistem konstitutif yang dianut, undang-undang itu mensyaratkan bahwa perlindungan hukum atas merek bisa diperoleh melalui pendaftaran, artinya ada kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Banyak pengusaha kecil dan menengah di Kediri belum memiliki merek sendiri, sehingga tidak jarang menggunakan merek pihak lain tanpa izin. Penggunaan merek tanpa izin merupakan pelanggaran. Untuk itu itu perlu dilakukan pendampingan pendaftaran merek bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang Tahu di Kabupaten Kediri. Penggunaan merek sendiri akan menunjang pendapatan pelaku usaha kecil dan menenngah. Hal itu didapat dari penggunaan merek yang aman dan bebas dari gugatan pihak lain yang sangat menyita waktu, tenaga dan uang. Atas dasar itu, penganbdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi tentang fungsi pendaftaran merek dan manfaat sertifikat merek. Selain sosialisasi dilakukan juga pendampingan pengurusan sertifikat merek. Tujuannya agar para pengusaha kecil dan menengah memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya kepemilikan sertifikat merek.
PARALLEL IMPORTS IN TRADEMARKS Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.406 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16076

Abstract

According to Article 3 of Act Number 15 of 2001 on Trademark, the exclusive nature of trademark rights legalizes monopoly. Based on this exclusivity, the right holders of trademarks can decide when and where they can first introduce a trademarked product to the market. This right is known as a distribution right. Once marketed however, the right holder cannot prevent their trademarked product being imported outside of the initial chosen market (exhaustion of rights). Menurut Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa hak atas merek bersifat khusus. Hak tersebut bersifat monopoli. Berdasarkan hak eksklusifnya, pemegang hak merek dapat memutuskan kapan dan dimana dia akan meletakkan produk yang terkait dengan kreasi intelektualnya di pasaran untuk pertama kalinya. Hal itu dinamakan hak distribusi. Manakala telah diputuskan pemasarannya, maka yang bersangkutan tidak dapat mencegah produk kreasi intelektualnya itu diimpor diluar wilayah pemasaran yang telah dipilihnya pertama kali (exhaustion right).
PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.207 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16140

Abstract

Exclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract. Strengthening the principles as the basis for the creation and implementation of a mark license agreement is required given the continuity of the implementation of a mark licensing agreement is highly dependent on the goodwill of the parties to implement the agreement. Strengthening of the principles can be achieved when the parties are honest and fully undertake to honour the agreement which they had agreed together. Hak eksklusif pada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.201 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16212

Abstract

Well-known marks are trademarks that are registered and advertised in numerous jurisdictions and media. Consumers trust them as they have high quality assurance. However, well-known marks are frequently violated, which not only injures trademark owners, but also harms the state. Therefore, management of well-known marks through licensing agreement is needed.  Merek terkenal adalah merek yang didaftarkan di berbagai negara, disebarluaskan di banyak media, serta dipercayai oleh banyak konsumen karena mutunya yang terjamin. Di sisi lain, sering terjadi pelanggaran merek terkenal yang tidak hanya merugikan pemegang merek, tetapi juga negara. Oleh karenanya, diperlukan penanganan pelanggaran merek melalui pembuatan perjanjian lisensi.
Perjanjian Lisensi Merek Terkenal Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.26 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16228

Abstract

Licensing agreement is an approach to protect the exclusive right of trademark. This agreement contains the principles of freedom of contract, mutualism, the utmost good faith, consensualism, and equality. Any dispute regarding the licensing agreement of a well-known mark may be resolved in a court trial or in an arbitration. Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM LISENSI MEREK Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.568 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16299

Abstract

Trademark rights  is an exclusive right. This exclusive right covers two things that are right to use the trademark and right to give license to other people to use trademark. Therefore, one method to use other peoples trademark securely and legally is by concluding a license agreement. A license agreement is a contract which is concluded by licensor and licensee, followed by the payment of royalty,  which has to be paid by licensee to the licensor. The licensee agreement regulates rights and duties of the parties. This agreement has to be registered to the Directorat General Intellectual Property Rights (DG IPR) Department of Law and Human Rights. If it is not registered, this  agreement has no legal effects. As a contract, this agreement has to based on contract principles, such as : freedom of contract; consensualism; pacta sunt servanda; equity; profit of contract and good faith.
TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS MEREK AGUNG SUJATMIKO
Jurnal Media Hukum Vol 18, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v18i2.15499

Abstract

As part of Intellectual Property Rights, trademarks is an exclusive right. The rights contens two rights; to use and to license the trademarks. According to Jeremy Bentham all of property is based on utility or happiness for majority people. On the other hand, according to Rousseau the property has social functions. The philosophy aspects of trademarks as property can be used as guide that a trademark must be protected from infringement. The protection of trademarks is very important, because trademarks has economic value.
Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Agung Sujatmiko
Yuridika Vol. 15 No. 4 (2000): Volume 15 No 4 Juli-Agustus 2000
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.206 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v15i4.14405

Abstract

Sebagai salah satu karya intelektual, hak atas merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Read More
The Tensions On The Protection Of Local-Traditional Indonesian Batik Ria Setyawati; Mas Rahmah; Rahmi Jened; Nurul Barizah; Agung Sujatmiko
Yuridika Vol. 36 No. 1 (2021): Volume 36 No 1 January 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.895 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i1.24077

Abstract

Batik artwork has been known for hundreds of years and has become part of the culture of Indonesian society. Some batik motifs in Indonesia have philosophical values and are part of traditional traditional ceremony activities. Along with the times, the creativity of batik artists has become varied even though ancient traditional motifs are still mass produced and used as inspiration. This research examines the legal protection for traditional batik in order to avoid the abuse of rights by certain parties who merely exploit it in order to benefit from the existence of traditional batik works. The formulation of the problem that will be examined in this research is whether traditional batik gets legal protection under the copyright regime in Indonesia? Are there any legal safeguards at the international level for traditional Indonesian batik works? In answering this problem formulation will use a conceptual approach and a statutory approach. This research is a legal research that will examine existing legal concepts and related legal rules in solving legal problems related to the protection of traditional batik.
TRADEMARK RIGHTS AS CREDIT COLLATERAL TO STRENGTHEN THE SELF-RELIANCE OF MSMES Usanti, Trisadini Prasastinah; Sujatmiko, Agung; Kurniawan, Ari
Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 Issue 2 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jssh.v3i2.534

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the Indonesian economy, and contribute significantly to Gross Domestic Product (GDP) and employment. However, MSMEs often struggle to access adequate financing to support the growth and sustainability of their businesses. One of the main issues is the limited assets that can be used as collateral to obtain credit. The objective of this research is to analyze the availability of trademark rights as credit collateral which can be a solution for MSME businesses that have difficulties in obtaining access to bank funding due to the inability to provide property collateral. This research is a normative research that uses a statutory and conceptual approach. The primary legal materials analyzed are the Trademark and Geographical Indications Law, the Law on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law), the Copyright Law, the Patent Law and their respective supporting regulations. The result of this research is that the trademark rights of MSME businesses that have been registered at the Directorate General of Intellectual Property and issued a trademark certificate, in addition to obtaining legal protection, can also be used as collateral for bank loans so as to obtain funding from banks, where such funding can help increase the independence of MSME businesses.