Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PKMS PEMBERDAYAAN KELOMPOK "KARAWO INDAH" DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PELATIHAN, MANAJEMEN USAHA DAN INOVASI PEMASARAN Arsana, I Kadek Satria; Nggilu, Rukiah; Nusu, Olgha S.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (J-PMas)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-pmas.v1i1.10

Abstract

Terobosan pemerintah dalam penanganana kemiskinan adalah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dimana masyarakat dapat memanfaatkan dan mengikuti kube yang sesuai denga keahlian yang didukung dengan kondisi yang dilaksanakan secara berkelompok. (Kementerian Sosial RI, 2016) Salah satu kelompok KUBE yang masih berjalan meskipun dimasa pandemic Covid-19 adalah kelompok KUBE “Karawo Indah“ yang berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara.yang beranggotakan pengrajin kerawang (Karawo) sebanyak 10 Orang Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membuat kemeja krawang, gamis krawang dan jilbab krawang. Kerawang atau Karawo merupakan salah satu pakaian ciri khas masyarakat Gorontalo dengan cara disulam, sehingga menghasilkan bunga dan motif yang bervariasi. Kerawang (karawo) sering digunakan oleh masyarakat Gorontalo di kegiatan-kegiatan formal lainnya serta kerawang juga merupakan ole-ole Provinsi Gorontalo sehingga sangat diminati oleh bukan hanya masyarakat yang ada di Gorontalo namun banyak yang berminat dari daerah-daerah lain. Adapun permasalahan yang dihadapi mitra adalah anggota kelompok kurang termotivasi dalam mengkreasikan motif dan bunga krawang yang diminati sehingga berdampak pada produksi krawang masih kurang, serta kurang adanya keterampilan yang dimiliki oleh anggota, manajemen usaha yang dilakukan oleh ketua dan anggota belum maksimal, dimana mengelolaan keuangan kelomok tidak teratur, sehingga kelompok tidak berkembang, pemasaran produk hanya bersifat manual, sehingga produk krawang yang dihasilkan hanya menumpuk di etalase. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pengusul kepada mitra adalah memberikan pelatihan ketrampilan kepada ketua dan anggota kelompok agar meningkatkan ketrampilan dari segi mengkreasikan motif, bunga dan ide, memiliki manajemen yang baik, dengan pemberian pelatihan pembukuan agar manajemen usaha dapat berkembang, solusi selanjutnya memberikan pelatihan inovasi pemasaran melalui facebook, Instagram dan website, agar produk yang dihasilakn dapat dikenal bukannya di kalangan lokal tapi bisa dikenal di kalangan nasional.
Pengaruh Sistem Reward dan Punishment Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Ramli, Rizal; Nusu, Olgha S.
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v1i3.21

Abstract

This research aims to determine the influence of the reward and punishment system on improving service quality at the Gorontalo Province Health BPJS Office. The analytical method used is a quantitative method, with primary data sources and secondary data and uses a deductive approach. The population in this study were all employees of the BPJS Health Office of Gorontalo Province with a total of 42 respondents. The sampling technique used a saturated sampling technique. Based on the results of the analysis, it can be seen that the t count of the Reward Variable is obtained t count 5.419 > t table 1.682 and with a significance level of 0.000 < 0.05, so in this case the Ha1 hypothesis is accepted, which means that Rewards have a significant effect on improving the quality of service at the Gorontalo Province Health BPJS Office. Meanwhile, giving punishment has no significant effect on improving the quality of services at the Gorontalo Province BPJS Health Office. This is proven by the tcount of 0.311 which is smaller than the ttable value of 1.682 indicating a significance level value of 0.757 which is greater than 0.05, so the hypothesis (Ha2) is rejected. which means that the Punishment system has no significant effect on the level of Service Quality at the Gorontalo Province Health BPJS Office. Based on the results of the ANOVA test, the calculated F value was 10.535 with a significance level of 0.000.
Dampak Digitalisasi Administrasi Publik Terhadap Pelayanan Prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo Nusu, Olgha S.; Bakari, Luthfia; Igirisa, Apdul Gandi
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i2.212

Abstract

Digitalisasi administrasi publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi administrasi publik terhadap pelayanan prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan Puskesmas Limba, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan prima di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik memberikan kontribusi sebesar 46,2% terhadap peningkatan pelayanan prima, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem administrasi berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi administrasi publik perlu terus dilakukan dengan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan prima dapat terwujud secara berkelanjutan.