Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Periode Revolusi dan Liberal (1945-1959) Samsul Anwar
eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam Vol. 11 No. 2 (2017): Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.175 KB) | DOI: 10.20414/elhikmah.v11i2.55

Abstract

Pendidikan Islam yang kita lihat saat ini tidak bisa dilepaskan dari paktor politik yang mengitari bangsa Indonesia. Adanya paradigma politik yang berbeda-beda dari anak bangsa membuat pendidikan Islam berada pada posisi yang mandeg secara perkembangannya. Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada pperiode Revolusi dan Liberal.
DINAMIKA PERAN POLITIK TUAN GURU DI LOMBOK ERA REFORMASI Muh. Samsul Anwar
Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam Vol 18, No 2 (2017): Thaqãfiyyãt
Publisher : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.741 KB)

Abstract

Regional autonomy implementations have implications for local politic expression. Political actor and community participation in local politic increase, emerge local politic actors, and local politic culture that it play the role of local politics, such as “Tuan Guru” (teacher) in Lombok. Tuan Guru has the more prominent role from the others inside Lombok local politics.There are three kind of Tuan Guru who are involved in practical politics; first, a Tuan Guru who politician that he is focuses his activity in the practical politics. His political activity is more dominant than teach about religion to the pupils (jamaah) or the rasta (santri). Second, Tuan Guru who involve in the pratical politics, but only to be a vote gather. This one thought himself doesn’t has politic capacity, especially political politics. Some people as a vote gather gain aid for his “pesantren” (boarding school) and “madrasah” (school). He prefer to teach about religion for the pupils than do pratical politics activity. Third, Tuan Guru who doesn’t take part of politics. Tuan Guru focus on religion to keep his peace of soul, statics, and conservative. He prefer oriented for the akhirat’s life (dooms day), so he looks closed from outsider dynamic inside to determine politic affiliation
Tuan Guru in Lombok: Their Role and Influence in Education and Local Politics During the Reform Era Anwar, Muh. Samsul; Sukamdani, M.
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v8i2.2664

Abstract

This study explores the evolving role of Tuan Guru (Islamic leaders) in Lombok during the post-New Order era, emphasizing their influence in both education and local politics. During the New Order period, Tuan Guru's roles were largely symbolic, with limited impact in the legislative or executive realms dominated by the Menak group. However, political reforms led to a significant shift, enabling Tuan Guru to gain a more prominent role in Sasak society's political and educational spheres, alongside the resurgence of Islamic political activism. The candidacy and subsequent victory of TGB Muhammad Zainul Majdi in the 2008 West Nusa Tenggara regional elections exemplify this shift, showcasing the transition of Tuan Guru from purely religious leadership to a more integrated role in political and educational domains. His success marked a departure from the traditional Menak dominance, highlighting the appeal of Tuan Guru as credible and clean alternatives in an era of political corruption. This qualitative study employs descriptive analysis and extensive library research, utilizing primary and secondary sources such as books, journals, archival documents, and relevant writings. The research underscores Tuan Guru's growing influence in shaping both the educational landscape and local politics in Lombok within the broader context of Islamic movements in Indonesia.
Islam Dan Demokrasi Di Iran : (Wilayatul Faqih) Anwar, Samsul
Fikroh: (Jurnal Studi Islam) Vol. 8 No. 2 (2024): Desember: Fikroh Jurnal Studi Islam
Publisher : Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/fikroh.v8i2.1681

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi di Iran melalui konsep Wilayatul Faqih, sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih atau pemimpin agama. Dalam konteks Republik Islam Iran, konsep ini menjadi dasar teokrasi yang mendominasi politik negara tersebut, menggabungkan prinsip-prinsip agama dengan elemen-elemen demokrasi. Melalui analisis historis dan teoretis, artikel ini mengevaluasi bagaimana Wilayatul Faqih berinteraksi dengan proses demokrasi, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek demokrasi dalam struktur politik Iran, Wilayatul Faqih membatasi ruang gerak demokrasi secara signifikan, terutama dalam hal kekuasaan politik dan kebebasan individu.
Dinamika Islam dan Politik di Indonesia: Anlisis Historis dari Masa Kolonial hinnga Reformasi Samsul Anwar, Muh.
Fikroh Jurnal Studi Islam Vol. 9 No. 1 (2025): Juni 2025: Fikroh Jurnal Studi Islam
Publisher : Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/fikroh.v9i1.2389

Abstract

Tulisan ini mengkaji hubungan antara agama Islam dan politik di Indonesia, mulai dari masa awal kedatangan Islam hingga era reformasi. Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem kepercayaan individu, tetapi juga sebagai kekuatan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Terdapat tiga aliran pemikiran mengenai hubungan Islam dan negara: yang menganggap Islam sebagai sistem lengkap termasuk pemerintahan, yang memisahkan agama dari negara, dan yang melihat Islam sebagai sumber nilai etika bernegara. Sejarah menunjukkan bahwa Islam memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebijakan dan sistem politik Indonesia, mulai dari kerajaan-kerajaan Islam, masa kolonial, hingga kemerdekaan. Organisasi seperti Sarekat Islam (SI) dan partai politik seperti Masyumi menjadi wadah perjuangan umat Islam. Pada masa Orde Baru, Islam politik dikebiri, tetapi muncul gerakan kultural seperti DDII yang memengaruhi masyarakat. Era reformasi membuka ruang bagi partai-partai Islam untuk kembali berperan dalam demokrasi. Selain itu, tulisan ini juga membahas peran kelompok tarekat dan guru sufi dalam politik, terutama dalam mobilisasi massa dan legitimasi kekuasaan. Teori Weber tentang otoritas karismatik digunakan untuk menganalisis pengaruh guru tarekat dalam politik. Kesimpulannya, Islam dan politik di Indonesia memiliki hubungan simbiosis yang kompleks, di mana agama tidak hanya menjadi panduan spiritual tetapi juga kekuatan sosial-politik yang terus berkembang seiring perubahan zaman.
Evaluasi Program Madrasah Ramah Anak Dalam Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Nusa Tenggara Barat Siti Nurul Fitriani; Ahmad Hulaimi; Muh. Samsul Anwar
BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 7 No. 2 (2025): Badaa: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
Publisher : Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37216/badaa.v7i2.2359

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi program Madrasah Ramah Anak (MRA) di beberapa Madrasah Ibtidaiyah di NTB menggunakan model evaluasi Countenance Stake. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dalam aspek kebijakan, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, partisipasi siswa, dan hasil program. Proses wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, guru, siswa, dan pengawas di MIN 1 Lombok Tengah, MI Hamzanwadi 1 Pancor, MIN 1 Sumbawa, MIN 2 Sumbawa, MIN 3 Sumbawa, dan MIN 4 Sumbawa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan MRA telah disosialisasikan, namun pelatihan untuk guru masih minim dan sebagian besar inisiatif berasal dari guru sendiri. Guru secara aktif menerapkan prinsip ramah anak melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan inklusif, meskipun pelaksanaan belum sepenuhnya sistematis. Fasilitas pendukung seperti toilet bersih dan ruang bermain tersedia, namun belum optimal. Partisipasi siswa dalam kegiatan seperti literasi Al-Qur'an dan doa bersama cukup aktif. Dampak program terlihat pada penurunan kasus bullying, peningkatan kenyamanan siswa, dan penguatan hubungan sosial. Kendala utama mencakup keterbatasan pelatihan, pemahaman orang tua yang bervariasi, dan kurangnya dukungan fasilitas,dan penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan guru, optimalisasi fasilitas pendukung, dan penguatan kolaborasi antara madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan program.