Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN VONIS PIDANA ANAK PADA KASUS PIDANA NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B LUBUK SIKAPING Nurafni, Hj. Darlisma,SH.,MH
Menara Ilmu Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i76.297

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia danmerupakan salah satu sumber daya manusia untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negaraDalam pertimbangan penjatuhan pidana anak pengguna narkoba perlu penanganan danperhatian khusus. Hal ini diwujudkan dalam setiap keputusan hakim, dengan mengutamakanfaktor-faktor yang bersifat mendidik, mengayomi, dan membimbing terpidana anak, walaupunhukuman tetap tidak mungkin dihindari.Hasil penelitian tentang pertimbangan hakim untuk memutus pidana dalam kasustindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis.Pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasaldan peraturan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis seperti, latar belakang perbuatanterdakwa, kondisi diri, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam 2 (dua) kasus yangditeliti ternyata Hakim tidak menggunakan diskresi dan/atau diversi. Hakim memberikanputusan tidak untuk rehabilitasi kepada anak, karena putusan adalah sebagai bagiankebijaksanaan yang harus dilalui anak di Lembaga Pemasyarakatan.Walaupun satu persatu kasus telah diputus pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,namun aturan diversi sebagai aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak tidak dijalankan dalam kasus yang telah diteliti.Saran penelitikepada pengadilan Negeri Lubuk sikaping untuk kasus pengguna narkotika anak prosesdiversi harus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak. Demikian pula demi kepentingan terbaik anak diskresi tetap bisadilaksanakan, terutama untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial tanpa pidana penjara.

IMPLEMENTASI DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES PASAMAN Ronaldfri wiliam, Darlisma,
Menara Ilmu Vol 12, No 9 (2018): Vol. XII No. 9 Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i9.949

Diversion is the transfer of the settlement of the Child's case from the criminaljustice process to a process outside the criminal justice. At the level of investigation,prosecution, and examination of cases of children in the district court Diversion must besought. Diversion carried out in the event that a crime is carried out is threatened withimprisonment under seven years and is not a repeat of a criminal act. The purpose of thisstudy was to examine the implementation of Diversion conducted by Investigators onChildren as Actors of Criminal Acts and examine what obstacles faced by investigators inimplementing Diversion on Children as Actors of Crime. The research was carried outwith empirical juridical research methods. Empirical juridical research is legal researchconducted to find solutions to problems of legal problems that contain the gap betweenreality and what should be. Based on the results of the study it was found that theimplementation of diversion by investigators in completing criminal cases committed bychildren in Pasaman Regency has not been carried out in accordance with Law Number 11of 2012 concerning the Juvenile Justice System and is more likely to use the RestorativeJustice method / settlement of criminal cases with involving the perpetrator, victim, familyof the perpetrator or victim, and other related parties to jointly seek settlement. This is dueto the lack of supporting facilities and infrastructure so that it greatly influences theperformance of female and child service personnel in carrying out their duties ininvestigating cases related to children.Keywords: Diversion Implementation, Investigator, Child, Criminal Act

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN VONIS PIDANA ANAK PADA KASUS PIDANA NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B LUBUK SIKAPING Nurafni, Hj. Darlisma,SH.,MH
Menara Ilmu Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i76.297

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia danmerupakan salah satu sumber daya manusia untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negaraDalam pertimbangan penjatuhan pidana anak pengguna narkoba perlu penanganan danperhatian khusus. Hal ini diwujudkan dalam setiap keputusan hakim, dengan mengutamakanfaktor-faktor yang bersifat mendidik, mengayomi, dan membimbing terpidana anak, walaupunhukuman tetap tidak mungkin dihindari.Hasil penelitian tentang pertimbangan hakim untuk memutus pidana dalam kasustindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis.Pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasaldan peraturan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis seperti, latar belakang perbuatanterdakwa, kondisi diri, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam 2 (dua) kasus yangditeliti ternyata Hakim tidak menggunakan diskresi dan/atau diversi. Hakim memberikanputusan tidak untuk rehabilitasi kepada anak, karena putusan adalah sebagai bagiankebijaksanaan yang harus dilalui anak di Lembaga Pemasyarakatan.Walaupun satu persatu kasus telah diputus pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,namun aturan diversi sebagai aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak tidak dijalankan dalam kasus yang telah diteliti.Saran penelitikepada pengadilan Negeri Lubuk sikaping untuk kasus pengguna narkotika anak prosesdiversi harus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak. Demikian pula demi kepentingan terbaik anak diskresi tetap bisadilaksanakan, terutama untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial tanpa pidana penjara.

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Surya Darma Siregar, Darlisma
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.730

To support the creation of a sense of security for every individual within the scope of thehousehold, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (KDRT) explicitlyexplains that everyone is prohibited from domestic violence against persons within the scope oftheir household by: a. Physical Abuse b. Fsychic violence c. sexual assault and d. abandonment ofhousehold. In writing this essay, the authors categorize the two problems is how the process ofproof in the investigation of criminal acts of physical violence in the household and what the legalbasis added the witness other than the victim's witness in the investigation of criminal acts ofphysical violence in the household. The research method used is empirical juridical method, whiledata collection is obtained through interviews and written data sources from library or libraryresearch.From the research result, it can be seen that the proof process in the investigation of thecrime of physical violence in the household in Pasaman Police refers to Article 55 of Law Number23 Year 2004, which to determine a person as a suspect, the investigator can find evidence ofvictim testimony which is supplemented with other evidence of visum et repertum examinationresults. However, the investigator is also not wrong to add other witnesses other than victimwitnesses because there are no rules that prohibit about it.Keywords: Evidence, investigation, crime, physical violence in the household,

IMPLEMENTASI DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI POLRES PASAMAN Darlisma, Ronaldfri wiliam
Menara Ilmu Vol 12, No 9 (2018): Vol. XII No. 9 Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i9.949

Diversion is the transfer of the settlement of the Child's case from the criminaljustice process to a process outside the criminal justice. At the level of investigation,prosecution, and examination of cases of children in the district court Diversion must besought. Diversion carried out in the event that a crime is carried out is threatened withimprisonment under seven years and is not a repeat of a criminal act. The purpose of thisstudy was to examine the implementation of Diversion conducted by Investigators onChildren as Actors of Criminal Acts and examine what obstacles faced by investigators inimplementing Diversion on Children as Actors of Crime. The research was carried outwith empirical juridical research methods. Empirical juridical research is legal researchconducted to find solutions to problems of legal problems that contain the gap betweenreality and what should be. Based on the results of the study it was found that theimplementation of diversion by investigators in completing criminal cases committed bychildren in Pasaman Regency has not been carried out in accordance with Law Number 11of 2012 concerning the Juvenile Justice System and is more likely to use the RestorativeJustice method / settlement of criminal cases with involving the perpetrator, victim, familyof the perpetrator or victim, and other related parties to jointly seek settlement. This is dueto the lack of supporting facilities and infrastructure so that it greatly influences theperformance of female and child service personnel in carrying out their duties ininvestigating cases related to children.Keywords: Diversion Implementation, Investigator, Child, Criminal Act

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Darlisma Darlisma; Ernawati Ernawati
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

This legal research aims to find out about the legal protection of freedom of expression through the internet as regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions from the perspective of Human Rights. The problems raised in this study are (1) What are the limitations on freedom of expression through the internet according to Law No. 11 of 2008 and the Human Rights Perspective? (2) Does the protection of freedom of expression in Law No. 11 of 2008 contradict the freedom of expression in human rights? The method used in this research is the normative juridical method. Sources of data used include primary legal materials, secondary legal materials. Data collection techniques used are library research and cyber media. The data obtained is then analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation of the provisions contained in the ITE Law. The results of the study indicate that law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions cannot be said to have protected freedom of expression.

The Perspective of Human Rights and Criminal Law in Viewing the Criminal Law Policy on Chemical Castration Sanctions in Indonesia Darlisma Darlisma
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Sexual violence is one of the most severe crimes and is part of human rights violations. Especially when children become victims of this crime. Therefore, the government issued a regulation regarding the provision of sanctions for perpetrators of sexual violence, especially against children. This study aims to see the views of human rights and criminal law in Indonesia in implementing the criminal law of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence. This research will be carried out using a normative juridical approach. The data that will be used in this research come from different research results, previous studies, and laws that are relevant to this research. The results of this study found that the provision of castration law is something that is considered vile and inhumane. This is because this punishment can make the perpetrator lose confidence in returning to the community so that it is not following the purpose of the law, which seeks to maintain solidarity in the community.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020 (SATU STUDI DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PASAMAN BARAT) Hardimen Hardimen; Darlisma Darlisma; Fauzia Zainin; Feby Adriani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.407

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik, hampir dapat dipastikan bahwa tiada tahun politik tanpa tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilihan umum, Penyidikan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana Tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak Tindak pidana pemilihan umum, hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan, kesimpang siuran didalam hal penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat Feby Adriani Adriani; Darlisma Darlisma
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5326

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang menjadi perhatian khusus. Pemerintah telah membentuk berbagai kebijakan dan regulasi dalam upaya mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak, namun masih ditemukan terkait dengan kejahatan seksual terhadap sehingga perlu upaya non penal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1) Faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupten Pasaman Barat, 2) Bentuk aturan kebijakan non penal untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. penelitian ini dilakukan diKabupten Pasaman Barat. Metode yang digunakan yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: faktor kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor keluarga, 3) faktor masyarakat, 4) peraturan dan kebijakan 5) faktor sarana. Bentuk aturan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat yaitu: Memberikan ruang serta partisipasi anak diera digital, Pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum. Kata Kunci : Upaya Non Penal, anak, kejahatan seksual

The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection Hardimen; Fauzia Zainin; Darlisma
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2334

Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search