Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Morality :Jurnal Ilmu Hukum Perdikan: Journal of Community Engagement Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Warkat
Rahmawati, Theadora
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015 Rahmawati, Theadora; ‘Aina, Qorry
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i2.3129

Abstract

Dewasa ini, pernikahan dini dijadikan tren bagi kaum remaja bahkan dijadikan ajang kebanggaan baik dari pelaku nikah dini maupun orang terdekatnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta satu-satunya KUA yang mendapat predikat Teladan di tahun 2013, sehingga ini juga yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. KUA Gondomanan merupakan KUA wilayah kota, di mana seharusnya pemikiran dan juga cara pandang masyarakat kota sudah seharusnya lebih maju dan berkembang dibanding dengan yang tinggal di pedesaan sehingga seharusnya praktik pernikahan dini tidak terjadi. Rumusan masalah yang diangkat, pertama, upaya apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta dalam menanggulangi pernikahan dini pada Tahun 2014-2015. Kedua, Bagaimana efektivitas dari upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Metode yang digunakan field research. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitik serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi. Subyek data penelitian ada empat narasumber yakni kepala lembaga-lembaga yang terkait seperti: KUA, BP4, PUSKESMAS dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana). Meskipun angka pernikahan dini tahun 2014-2015 tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun dalam hal ini tetap menjadi catatan tersendiri KUA Gondomanan untuk terus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini ini Upaya yang dilakukan oleh KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam meminimalisir angka pernikahan dini 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dengan konsentrasi terhadap remaja. 2) Melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap remaja maupun orang tua. 3) Kerja sama dengan instansi terkait seperti BP4, PUSKESMAS maupun PLKB. Adapun kendala yang dihadapi KUA Gondomanan dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 2) Ketersediaan waktu yang terbatas 3) Kurangnya relawan atau kader yang mampu diajak kerjasama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan) Rahmawati, Theadora; M. Makhrus Fauzi
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v3i2.4883

Abstract

Tulisan ini menganalisa dampak perkawinan siri dari segi keadilan terhadap istri dan anak-anak, serta perlindungan hukumnya yang dilakukan oleh TKI Pamekasan, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia ataupun dengan Warga Negara Asing. Dampak terhadap anak yaitu terjadinya diskriminasi baik dari lingkungan maupun keluarganya sendiri; anak tidak mendapatkan hak-hak sipilnya (akta lahir); sulit untuk menyatakan pendapatnya; sulit untuk melangsungkan kehidupan serta pendidikannya. (This paper analyzes the impact of unregistered marriages in terms of justice for their wives and children, as well as the legal protection carried out by Pamekasan TKI, both with fellow Indonesian citizens or with foreign nationals. The impact on children is the occurrence of discrimination both from the environment and their own families; the child does not get his civil rights (birth certificate); it is difficult to express his opinion; difficult to carry on life and education.)
Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia Rahmawati, Theadora; Zakiyuddin Abdul Adhim
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v5i2.12106

Abstract

This article focuses on the study of the right of ijbar for marriage guardians in arranged marriages referring to the right of women to choose their own life partners with cultural, social and religious perspectives. This research is a library research with literature sources using books, and related journals. It is descriptive-analytical in nature by describing ijbar rights in marriage and contextualized traditions. The formulation of the problem is first, the contextualization of the traditions regarding the mujbir guardian in Indonesia. Second, the factors behind arranged marriage in Indonesia. As a result, the contextualization of the authority of the right of ijbar given to the guardian to his daughter is a form of assistance and responsibility of parents to the child so that the child's household life becomes harmonious. In addition, it does not plunge children into parental choices that lead to mischief. Factors behind the occurrence of arranged marriage. First, Internal factors such as difficulties in finding a matchmaking partner Second, external factors, namely: social culture, religious understanding.)
Peningkatan pemahaman batas usia perkawinan dalam UU 16/2019 dan persiapan mental pra nikah santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan El Amin, Faris; Rahmawati, Theadora; Hosen; Fauzi, Achmad; Susylawati, Eka; Saputri, Videa Dewi; Yaqin, Ainol
PERDIKAN (Journal of Community Engagement) Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/pjce.v5i2.10122

Abstract

The latest law on marriage No. 16 of 2019 confirms that marriage can be legalized if the man and woman have reached the age of 19. However, this new regulation is still not widely known by the public, especially teenagers. This article is the result of community service activity in the form of outreach. The purpose of this community service is to provide understanding to students regarding the age limit for marriage and mental preparation in facing marriage, as well as preventing early marriage for teenagers at Daarul Lughoh Islamic Boarding School, Akkor Village, Palengaan Sub-District. This event has great benefits in increasing students' understanding of the importance of physical and mental preparation before going into a marriage, because a marriage is not only based on the principle of liking each other and consensual. Instead, a married life will definitely deal with many challenges and problems. Therefore, then it takes a mature personality and mentality to manage household life within the framework of sakinah mawaddah wa rahmah. (Undang-undang terbaru tentang perkawinan no 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki dan wanita sebagai calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, peraturan baru ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya para remaja. Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada santri terkait batas usia perkawinan dan persiapan mental dalam menghadapi perkawinan, serta mencegah adanya pernikahan dini dari para remaja di pondok pesantren Daarul Lughoh Desa Akkor Kecamatan Palengaan. Acara ini dinilai mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman para santri akan pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum melangsungkan pernikahan, karena sebuah pernikahan bukan hanya didasari atas prinsip suka sama suka saja. Akan tetapi, perlu disadari bahwa kehidupan pernikahan akan mengalami banyak tantangan dan masalah dalam bahtera rumah tangga sehingga dibutuhkan kepribadian dan mental yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dalam bingkai sakinah mawaddah wa rahmah.)
G Gender Analysis: of Polygamy Permit Based on the Reason of Benefit: (Case Study of Verdict Number: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)" Supraptiningsih, Umi; Rahmawati, Theadora; Fauzi, M. Mahrus; Zainab, Laily
Nurani Vol 23 No 2 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i2.16937

Abstract

Case Number 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt is interesting to discus because int his case, the applicant's first wife allowed her husband to practice polygamy despite the fact that she can carry out her obligations as a wife, give birth, and she is not disabled or suffering from an incurable disease ( as the conditions contained in the Compilation of Islamic Law). The purpose of this paper is to examine the maslaha of the first wife in allowing polygamy. This research is classified as normative legal research, with a case study approach and some literature reviews derived from laws and regulations, books, official documents, journals, and research findings. The data sources used in this research are primary, secondary, and tertiary data sources. This research shows that the judge's consideration is based on the main reason of the applicant, husband, for asking polygamy because his wife is deemed unable to fulfill his Biological needs regularly which only fulfill for once or twice per week. Because of this, the court argue that the applicant’s proposal for polygamy has satisfied the provisions of Article 4 paragraph (2) letter A of Law No. 1 year 1974 concerning Marriage which is in line with the provisions of Article 57 letter A Compilation of Islamic. From the gender analysis, the decision did not show justice for the respondent, it was normal for biological relations to be fulfilled twice in one week, but the judge did not see the side of the applicant who experienced hypersex, however, the respondent still stated that he did not mind polygamy.
Status IGNORED STATUS OF FIEF LAND IN THE NATIONAL LAND LAW SYSTEM Supraptiningsih, Umi; Fakhruzy , Agung; Ali, Suud; Rahmawati, Theadora
WARKAT Vol. 4 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v4n1.1

Abstract

Tanah perdikan adalah suatu bidang tanah yang mempunyai kedudukan tanah istimewa karena tanah perdikan ini tidak dikenakan pajak sebagaimana hak atas tanah lainnya. Tanah perdikan diberikan kepada mereka yang bekerja atau memberikan jasa (sebagai kawulo) kepada raja yang memerintah saat itu. Seiring berjalannya waktu, hingga saat ini belum ada lagi raja atau kerajaan, sedangkan tanah perdikan secara fisik masih ada dan dikelola oleh keturunan masyarakat yang sebelumnya merupakan penerima tanah perdikan tersebut. UUPA tidak lagi menyebut tanah Perdikan. Perlu dikaji perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang tanah perdikan dan kedudukan hukum tanah perdikan dalam sistem Hukum Pertanahan Nasional. Penggunaan gabungan yuridis normatif dan empiris dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang tanah perdikan akan diperoleh apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan hak atas tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Dalam sistem hukum pertanahan nasional tidak ada lagi penyebutan tanah Perdikan, dengan diundangkannya Undang-undang N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 1959 tentang penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Desa Pedukuhan/Perdikan di Karesidenan Madura Jawa Timur, maka tanah Perdikan menjadi tanah dikuasai langsung oleh Negara
Analisis Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Dalam Melindungi Dan Mendukung Korban Narkoba Rahmawati, Theadora; Supraptiningsih, Umi; Fauzi, M Makhrus
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Fokus masalah yang diangkat adalah pertama, faktor-faktor apa yang mendasari kenakalan remaja dalam hal narkoba. Kedua, apa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, Pertama, faktor-faktor yang mendasari adalah faktor internal (krisis identitas; lemahnya pengendalian diri) dan faktor eksternal (faktor keluarga; dan pengaruh lingkungan sekitar). Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak korban narkoba, yaitu: Peran Perlindungan: Menjamin keselamatan dan hak-hak korban anak. Peran Pendampingan: Memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu pemulihan korban. Peran Pemberdayaan: Memfasilitasi program yang meningkatkan keterampilan dan harga diri korban narkoba
Co-Authors Achmad Fauzi Ainol Yaqin, Ainol Ali, Suud ‘Aina, Qorry Eka Susylawati Eka Susylawati El Amin, Faris Fakhruzy , Agung Fauzi, M Makhrus Fauzi, M. Mahrus Hosen M. Makhrus Fauzi Saputri, Videa Dewi Umi Supraptiningsih Zainab, Laily Zakiyuddin Abdul Adhim