Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam
Arianto, Yudi
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Keadilan dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Arianto, Yudi; Rinwanto, Rinwanto
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3136

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (saakinah, mawaddah, warahmah). Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban, sehingga salah satu merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan, dalam Islam hal ini disebut dengan nusyuz. Konsep nusyuz ini didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, 128-130. Pengertian nusyuz dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum Islam, terutama dari sudut pandang keadilan. Penelitian tentang nusyuz ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam. Ada dua saran yang diusulkan: Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai nusyuz, seperti memahami perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dan nusyuz istri, yang sekilas terlihat lebih menguntungkan suami. Kedua, karena persoalan nusyuz suami tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut perlu diperbaiki dengan memperhatikan kepentingan dan hak perempuan dalam persoalan nusyuz. Selain itu, konsep nusyuz perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan modern, di mana peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam keluarga telah berkembang. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Żarīʻah .Mu'amaroh, Mu'amaroh; Arianto, Yudi; Hikmiyah, Hawa Hidayatul
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.913

Abstract

Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan menjadi Istri Kedua telah menimbulkan polemik. Ironisnya, aturan yang telah ada dalam empat dekade ini masih kurang tersosialisasi dengan baik. PP No.45/1990 perubahan atas PP No.10/1983 yang terdapat aturan larangan menjadi istri kedua maupun dalam aturan disiplin PNS terdapat beberapa perubahan pasal yang sangat mencolok. Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu: (1) Mengapa aturan larangan PNS perempuan menjadi istri kedua mengakibatkan polemik? (2) Bagaimana perhatian pemerintah terkait hukuman disiplin pada PP Nomor 45 Tahun 1990? (3) Bagaimana perspektif metode sadd al-żarīʻah terkait Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990?.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebab aturan larangan bagi PNS perempuan yang menjadi istri kedua yang menjadi polemik adalah untuk melindungi perempuan dari dampak negatif yang akan terjadi. (2) Perhatian pemerintah bisa dilihat dari transformasi yang terjadi dari beberapa pasal peraturan di antaranya adalah PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, PP No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, dan PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Artinya dari perubahan yang terjadi, Pemerintah telah memperhatikan masalah yang menjadi polemik masyarakat. (3) Perspektif sadd al-żarīʻah terhadap aturan larangan menjadi istri kedua adalah metode ijtihad yang sesuai, karena dengan metode tersebut bisa didapatkan alasan dan tujuan peraturan tersebut diregulasikan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan dalam riset lebih lanjut mengenai bidang kajian yang serupa dan ruang lingkup yang variatif.
Tinjauan Akad Rahn terhadap Praktik Gadai Syariah di Lembaga Keuangan Mikro KSPPS BMT Ash-Shofa Sejahtera Abadi Tuban Arianto, Yudi; Rinwanto, Rinwanto; Fu'ad , Moch Syifa'ul
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2025.15.1.123-147

Abstract

Abstract: This research analyzes the mechanism of the rahn contract (sharia pawn) implemented at the KSPPS BMT Ash-Shofa Sejahtera Abadi Tuban Microfinance Institution from an Islamic legal perspective. Rahn is a sharia financing instrument which aims to provide financial solutions for the community with the principles of justice and without usury. This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is obtained through interviews, observation and analysis of related documents. The research results show that the rahn contract mechanism implemented by BMT Ash-Shofa Sejahtera Abadi is in accordance with the principles of Islamic law as regulated in the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). However, there are several challenges in its implementation, such as limited customer understanding of the rahn contract and the need to optimize the sharia supervision system. Therefore, increasing education for customers and strengthening the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) are important steps to ensure compliance with sharia principles. It is hoped that this research can contribute to the development of a sharia pawning system that is more effective and in accordance with the provisions of Islamic law. Keywords: Islamic Law, Rahn Agreement, Sharia Pawn, KSPPS BMT, Sharia Compliance. Abstrak: Penelitian ini menganalisis mekanisme akad rahn (gadai syariah) yang diterapkan di Lembaga Keuangan Mikro KSPPS BMT Ash-Shofa Sejahtera Abadi Tuban dalam perspektif hukum Islam. Rahn merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang bertujuan memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dengan prinsip keadilan dan tanpa riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad rahn yang diterapkan oleh BMT Ash-Shofa Sejahtera Abadi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad rahn serta perlunya optimalisasi sistem pengawasan syariat. Oleh karena itu, peningkatan edukasi bagi nasabah serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem gadai syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Rahn, Gadai Syariah, KSPPS BMT, Kepatuhan Syariat.
Model Pendidikan Aswaja Al-Nahdliyah Integratif Dalam Pengembangan Karakter Tawassuth Santri: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Maarif Tuban Rinwanto, Rinwanto; Arianto, Yudi; Yusuf, M Asror
Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 9 No. 2 (2025): September
Publisher : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/murobbi.v9i2.3846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pendidikan Aswaja al-Nahdliyah integratif dalam pengembangan karakter tawassuth santri di Pondok Pesantren Darul Maarif Tuban. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya implementasi nilai-nilai moderasi beragama (tawassuth) di tengah tantangan radikalisasi dan intoleransi dalam kehidupan beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengasuh, guru, serta santri, dan analisis dokumen kurikulum pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan formal (pengajaran kitab kuning) dan nonformal (kegiatan organisasi santri seperti IPNU-IPPNU, PMII, dan Pagar Nusa) secara sinergis membentuk karakter moderat santri. Nilai tawassuth diinternalisasikan melalui pembelajaran aqidah Asy'ariyah-Maturidiyah, fikih Syafi'iyah, tasawuf akhlaki, serta praksis sosial berbasis musyawarah, gotong royong, dan penghargaan atas keragaman. Model ini terbukti efektif memperkuat sikap toleran, adil, seimbang, dan inklusif di kalangan santri. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model integratif serupa di pesantren-pesantren lain untuk memperluas internalisasi moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Pondok Pesantren Darul Maarif Tuban. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis model pendidikan Aswaja al-Nahdliyah integratif dalam membentuk karakter tawassuth santri. Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, melibatkan pengasuh pondok, guru, pembina organisasi, dan santri aktif. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara mendalam terhadap pengasuh dan pembina organisasi santri,Observasi partisipatif terhadap aktivitas pembelajaran dan kehidupan santri, Studi dokumentasi atas kurikulum, program organisasi, dan bahan ajar Aswaja. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
The Practice of Executing Wasiat Distribution of Assets from Perspective of the Compilation Islamic Law in Prambonwetan Village, Rengel District, Tuban Regency Arianto, Yudi; Hawa’ Hidayatul Hikmiyah; Chamidah Alawiyah
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i2.1275

Abstract

In the practice of wasiat distribution property in Prambonwetan, wasiat are commonplace for people to manage their property after death. Because wasiat is said to be the last mandate of a person which is carried out after the owner dies. Everyone has full rights to the property they own. But in Prambonwetan village there are conflicts between families caused by unfair wasiat because they are not in accordance with Islamic law or the provisions in the KHI. The formulation of the problem in this study is twofold, namely: (1) How is the practice of implementi wasiat in Prambonwetan village? (2) How is the review of the Compilation of Islamic Law on the implementation of wasiat in Prambonwetan village? The objectives of this study are as follows (1) To examine how wasiat are practiced in Prambonwetan village. (2) To find out how the review of the Compilation of Islamic Law This research method uses a qualitative approach, namely a research method that produces analytical descriptive data. With the type of empirical legal research. The data collected and the findings of this study use technical triangulation, namely combining two data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of field research on the implementation of wasiat in Prambonwetan village do not use the guidelines of the Compilation of Islamic Law, wasiat are carried out informally without following the official procedures regulated in the Compilation of Islamic Law. Wasiat are made verbally without notary approval. In practice, there is a distribution of assets exceeding one-third of the assets owned so that it is not in accordance with Article 195 KHI paragraph 2 and Article 201 KHI because the heirs do not agree to the existence of a will exceeding one-third of the assets left behind.
Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Rinwanto, Rinwanto; Arianto, Yudi; Masruchan, Masruchan
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.402

Abstract

Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam aqad perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wali yang dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Artinya dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu aqad nikah. Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal. Namun dalam perjalanan parktiknya di masyarakat seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan pola hidup masyarakat maka banyak pula masalah yang timbul yang berkaitan dengan wali, seperti wali tidak bersedia mengawinkan anak perepuannya dengan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah meminta untuk dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, tetapi kenyataannya wali enggan untuk menikahkan anak perempuanya dengan alasan yang belum tentu dapat diterima. maka wali tersebut dinamakan wali ‘ad}al, dan dalam hal ini perempuan tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim. Berdasarkan realita tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jelas, bagaimana perspektif KHI dan fiqih sebagai acuan hukum dalam Islam tentang wali adal ?. Dengan berlandas pada jalur field research dan membandingkan dengan data kepustakaan literature library, sedangkan untuk menganalisa data, penulis mengunakan analisa secara kualitatif deskriptif. Setelah diadakan penelitian yang sedemikian serius dengan metode dan kerangka berpikir tersebut diatas, pada ending of research peneliti menyimpulkan, Pespektif Fiqih madhhab sha>fii, ma>liki dan KHI pasal 23 ayat 1 dan 2, adalah sebagai berikut, menurut madhhab sha>fii dan ma>liki ketika seorang perempuan meminta dinikahakan dengan calon suami yang sekufu maka wali wajib mengabulkanya sedangkan menurut madhhab hanafi wali berhak menolak jika maharnya kurang dari mahar mithil. jika terjadi ‘ad}al maka hak perwalian berpindah ke tangaan hakim, didalam KHI pasal 23 ayat 1 juga dijelaskan jika terjadi ‘ad}al maka hak perwalian pindah kepada wali hakim, sedangkan menurut madhhab h}ambali pindah kepada wali ab’ad dan didalam KHI pasal 23 ayat 2 dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan dari pengadilaan agama.
Song Copyright Royalties as Distribution Joint Assets in Decision No.1622/ Pdt.G /2023/PAJB Islamic Law Perspective Hosen, Moh; Wahab, Adul Aziz; Arianto, Yudi
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.747

Abstract

This study analyzes the distribution of song copyright royalties as joint property in West Jakarta Religious Court Decision No.1622/Pdt.G/2023/PAJB from the perspective of Islamic law. The research was conducted using a qualitative method involving an in-depth analysis of the court decision and a literature review on the concept of joint property and intellectual property rights in Islamic law. The results showed that song copyright royalties obtained during marriage can be categorized as joint property if both parties contribute equally in obtaining it. According to the view of Islamic law, joint property is considered to arise from the principle of cooperation between husband and wife (syirkah abdan) in earning a living to meet family needs. The division of joint property is submitted based on agreement (ash-shulh) by considering the contribution and justice for each party. The decision of the West Jakarta Religious Court has considered the rights and contributions of both parties fairly in the distribution of song copyright royalties by giving half of the share to each party. This research is useful to provide a comprehensive understanding of the status of song copyright royalties as an object of joint property and how the division can be done fairly according to the principles of Islamic law.
Keadilan dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Arianto, Yudi; Rinwanto, Rinwanto
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3136

Abstract

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (saakinah, mawaddah, warahmah). Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban, sehingga salah satu merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan, dalam Islam hal ini disebut dengan nusyuz. Konsep nusyuz ini didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, 128-130. Pengertian nusyuz dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum Islam, terutama dari sudut pandang keadilan. Penelitian tentang nusyuz ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam. Ada dua saran yang diusulkan: Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai nusyuz, seperti memahami perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dan nusyuz istri, yang sekilas terlihat lebih menguntungkan suami. Kedua, karena persoalan nusyuz suami tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut perlu diperbaiki dengan memperhatikan kepentingan dan hak perempuan dalam persoalan nusyuz. Selain itu, konsep nusyuz perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan modern, di mana peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam keluarga telah berkembang. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Co-Authors .Mu'amaroh, Mu'amaroh Chamidah Alawiyah Fu'ad , Moch Syifa'ul Hawa’ Hidayatul Hikmiyah Hikmiyah, Hawa Hidayatul Hosen, Moh Masruchan, Masruchan Rinwanto Wahab, Adul Aziz Yusuf, M Asror