Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum NOMOI Law Review Jurnal Perspektif Hukum Abdimas Indonesian Journal Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Rechtsvinding
Harahap, Muslim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Strategi Milenial Terhadap Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Munthe, Gerald Elisha; Lubis, Mhd. Ansor; Harahap, Muslim
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.4091

Abstract

Generasi muda bukan hanya  calon pemimpin masa depan, tapi juga  pemilih terbesar pada pemilu 2024. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi milenial pada pemilu 2024, yakni meminimalkan frekuensi memilih terhadap golongan putih (golput).Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil suatu pemilu. Semakin tinggi jumlah pemilih, semakin tinggi peluang untuk memenangkan pemilu.Pemilih muda telah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilu dan, pada gilirannya, akan mempengaruhi pembangunan negara.Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, diperlukan berbagai cara  baru dan ide-ide inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum preskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penggunaan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Kesimpulan dari  artikel ini adalah golput dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Salah satunya adalah peran KPU untuk memperbaiki berbagai hal selama pemilu seperti: Peningkatan sosialisasi dan  sarana dan prasarana pemungutan suara. 
TINJAUAN YURIDIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU PEDOPHILIA Aulia Siregar, Yunus; Harahap, Muslim; Ayu Pratitis, Sugih
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35447/jph.v4i1.858

Abstract

Children are part of the young generation of a nation that has the potential to advance the nation when it grows up. Therefore, children need to be taken seriously. Along with the times, the types of crimes against children are growing. One of them is sexual crimes that are currently rife, which are committed by adults against children or more commonly known as pedophilia. Obscene acts experienced by a child continuously will have a bad impact on the child's physical and psychological development, and it is possible that the child who is a pedophile victim will also become a pedophile in the future. This research is a normative research conducted by collecting primary, secondary and tertiary legal materials through a literature study. The legal materials studied are Law Number 35 of 2014 concerning child protection and the Criminal Code of Law Number 17 of 2016 and legal provisions relating to children. With the existence of legal prosecutors, they can give punishment to perpetrators of sexual crimes against children, considering where the actions of the perpetrators have a bad impact that causes trauma to the victims themselves.
PERANAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Raya Ketaren, Bram; Harahap, Muslim; Rehulina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i01.448

Abstract

Pencucian uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didiganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai penelitian normatif yang berawal dari premis umum dan berakhir dengan kesimpulan khusus, Pengumpulan data diambil data bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang undangan, buku buku, artikel ilmiah, catatan perkuliahan para ahli. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk.
Legal Review of Criminal Law on Children as Victims of Human Trafficking (Study of Decision Number: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Marsally, Putri Ayu; Pratitis, Sugih Ayu; Harahap, Muslim
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.711

Abstract

Children are a vulnerable group that requires special legal protection, especially in cases of human trafficking. The research method used is normative juridical or library research, by analyzing library materials or secondary data relevant to the topic. This research is descriptive analytical, namely data obtained and processed and analyzed to provide a comprehensive picture of the legal regulations and law enforcement against children as victims of human trafficking as regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 21 of 2007 concerning TPPO and Article 455 - 257 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code with data collection methods through document studies and interviews. Research Results Show that criminal law in Indonesia has strictly regulated the protection of children as victims of human trafficking, both through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, then in Decision Number: 1824 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mdn Shows the role of law enforcement officers is quite significant in enforcing the law and providing justice for child victims, although there are still challenges such as evidence, protection of witnesses / victims, and psychological recovery of children after the incident.
REFORMULATION OF AMNESTY AND ABOLITION IN THE STATE SYSTEM IN INDONESIA Lubis, Mhd Ansor; Firdaus, Aras; Harahap, Muslim; Lawali Hasibuan, H. Abdul; Elisa Munthe, Gerald
NOMOI Law Review Vol 6, No 2 (2025): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i2.26565

Abstract

The granting of amnesty and abolition is a presidential prerogative. This is regulated in the 1945 Constitution. Although it is a presidential prerogative, the question remains whether the granting of amnesty and abolition by the president recently has been in accordance with statutory regulations. This study uses a normative juridical research method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results show that amnesty and abolition are legal instruments derived from the president's constitutional authority as head of state. Both instruments function as extraordinary forms of forgiveness or waiver of legal charges, as they concern the interests of the state, reconciliation, and political and social stability. However, in Indonesian constitutional practice, the granting of amnesty and abolition often sparks debate. On the one hand, the president's authority is seen as a manifestation of the prerogative recognized in the constitution; on the other hand, there are concerns about the emergence of impunity practices that could undermine the rule of law and the independence of the judiciary. Therefore, reformulating the concepts of amnesty and abolition within the framework of the state system is a necessity to ensure a balance between state interests and upholding the principles of the rule of law. 
Sosialisasi Hukum Terkait Optimalisasi Penyediaan Ruang Laktasi di Tempat Wisata Pratitis, Sugih Ayu; Sinaga, Dearma; Rehulina, Rehulina; Harahap, Muslim
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 02 (2024): EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35447/prioritas.v6i02.921

Abstract

Terjadinya kerawanan gizi pada bayi disebabkan karena selain makanan yang kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan botol susu dengan cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Pengaturan pemberian ASI eksklusif pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan optimalisasi penyediaan ruang laktasi di tempat wisata. Dilakukan di Desa Lama Pantai Labu, Sumatera Utara, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya di Desa Lama Pantai Labu dalam menyediakan ruang laktasi bagi para pengunjung. Mengingat Desa Lama merupakan tempat wisata yang cukup populer.
Pelatihan Literasi Hukum Masyarakat terhadap Ranperda Kawasan Tanpa Rokok melalui Program Pengabdian Perguruan Tinggi di Kota Medan Harahap, Muslim; Sitorus, Andi Putra; Pratitis, Sugih Ayu; Sinaga, Dearma; Munthe, Gerald Elisa
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.1152

Abstract

This research aims to increase public legal literacy towards the Ranperda of Non-Smoking Areas (KTR) through university service programs in the city of Medan. The approach used is qualitative descriptive with the subject of people living or active in the target area of the Ranperda KTR. Data was collected through training and workshops on legal rights, obligations, and sanctions, pre- and post-training questionnaires, and participatory observation to assess community response and participation. The results of the study show that legal literacy training has proven to be effective in increasing public understanding of the Ranperda KTR, increasing awareness of legal compliance, and encouraging active participation in supervision and implementation of regulations. Based on these findings, it is recommended that legal literacy programs be carried out routinely with interactive methods, supported by local governments through socialization and public facilities that facilitate compliance with the KTR. This research shows that educational and participatory-based community service is an effective strategy to strengthen legal compliance while creating a healthier environment.
Co-Authors Aras Firdaus Aulia Siregar, Yunus Ayu Pratitis, Sugih Dearma Sinaga, Dearma Elisa Munthe, Gerald Lawali Hasibuan, H. Abdul Marsally, Putri Ayu Mhd. Ansor Lubis Munthe, Gerald Elisa Munthe, Gerald Elisha Pratitis, Sugih Ayu Raya Ketaren, Bram Rehulina Rehulina Rehulina, Rehulina Sitorus, Andi Putra