Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP) Jurnal Pepadu
Haeratun, Haeratun
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur Surayya, Ita; Israfil, Israfil; Haeratun, Haeratun; Salat, Musakir
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.275 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.28

Abstract

Perkawinan di bawah umur memang menarik untuk diteliti karna adanya pro dan kontra yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja fackor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak yang ditimbulkan. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan masyarakat tidak sadar dampak dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aikdewa Lombok Timur. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap sah dicatatkan oleh Negara jika sesuai dengan Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan. adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia masih belia. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga.
Heritage and its Distribution in Practice in Religious Courts Haeratun, Haeratun; Surayya, Ita; Fatahullah, Fatahullah; Jamaluddin, Jamaluddin
Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP) Vol. 3 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpp.v3i3.11241

Abstract

Trust for wealth, if not implemented properly, can become a source of disharmony in human life in society. Interactions between poor community members can escalate into hostile attitudes and eventually disputes can occur. Islamic sharia has stipulated the rules of inheritance as best as possible with the rules of wealth clearly and fairly. This is because Islam recognizes a person's ownership of property, both male and female, through a path that is justified by the Shari'a, just as Islam recognizes the transfer of something that a person owns during his life to his heirs after death, whether the heirs are male or female, without distinguishing between children and adults. The noble Qur'an has explained the laws of inheritance, the circumstances of each heir with a sufficient explanation, whereby no one among mankind is exempt from the share or limitation of inheritance. For the Qur'an is its basis in determining the law and its part. And very few are set on the basis of Sunnah and Ijma'. And not found in the Shari'a, the laws explained by the Qur'an are as clear and detailed as these inheritance laws. Indeed, Islam's attention to the matter of inheritance is an extraordinary concern, so the noble Qur'an privileges its explanation with the clearest explanation and not vague.
Legal Studies of Marriage Registration and the Problems of Isbat Nikah Polyandry and Its Legal Consequences for Children Haeratun, Haeratun
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 8 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i8.10579

Abstract

One of the important issues in marriage law in Indonesia is the registration of marriages and divorces in the Religious Courts. This happens because some of the rules in these regulations are considered relatively new because they have not been mentioned in the classical jurisprudence books which are used by the Indonesian people, especially the ulama. In statutory regulations as contained in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 5 of the Compilation of Islamic Law states that every marriage must be recorded. This research discusses; What is the form of registration of polyandrous marriages and what are the problems with the legal status of polyandrous marriages and the legal consequences for children. This type of research is doctrinal research or normative legal research. Meanwhile, the approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach and the legal analysis uses descriptive qualitative analysis, namely by formulating and explaining significantly several legal issues that are the object of study in this research.
Sharia Mediation as an Alternative Model of Sharia Banking Dispute Resolution Haeratun, Haeratun; Hariati, Sri
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v3i6.9943

Abstract

The resolution of conflicts or disputes in society refers to the principle of freedom that benefits both parties. The parties can offer dispute resolution options with intermediaries of community leaders, banking mediators, or mediators from Bank Indonesia, especially related to Islamic banking disputes. Out-of-court mediation is a process of peaceful dispute resolution that is commonly used by the community and mediated by a neutral third party. The purpose of this study is, first, to explain the model of Sharia banking dispute resolution through Sharia mediation outside the court, second, to explain the implementation in the practice of Sharia banking dispute resolution outside the court. Research methods include normative/doctrinal research type. The result of this study is that the Sharia banking dispute resolution model through Sharia mediation in a non-litigation manner is considered to be more able to accommodate some of the weaknesses of the litigation model and has provided a better solution because mediation has many elements in common with the consensus deliberation mechanism which is the spirit of dispute resolution in Indonesian society. Meanwhile, the data collection technique in this study is carried out using several stages starting with the collection of secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation. These legal materials were obtained through the search of several laws and regulations related to the settlement of Islamic banking disputes through sharia mediation on a non-litigation basis.
PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK MELALUI PRANATA ITSBAT NIKAH Fatahullah, Fatahullah; Salat, Musakir; Haeratun, Haeratun; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Pepadu Vol 6 No 3 (2025): Jurnal Pepadu
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v6i3.5854

Abstract

Lombok Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan variatif latar belakangnya di Nusa Tenggara Barat. Data di Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Lombok Barat menunjukan bahwa tiap tahun terjadi peningkatan permohonan itsbat nikah, misalnya tahun 2021 ada 1.192 permohonan itsbat nikah dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.838 permohonan. Data tersebut menunjukan terjadinya kecenderungan semakin banyak Masyarakat yang menyadari akan pentingnya bukti tertulis dalam perkawinan dalam bentuk akta nikah. Akan tetapi disisi yang dari data tersebut menunjukan bahwa masih banyak Masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinan. Keengganan tersebut dapat saja dilatarbelakangi oleh berbagai factor, misalnya pertama, factor ekonomi; kedua, factor pemahaman yang minim tentang pencatatan perkawinan; ketiga, factor menikah yang masih dibawah umur; keempat, factor kesulitan mendapatkan izin poligami bagi suami; dan kelima, factor belum memiliki anak sehingga belum membutuhkan pengurusan administrasi lanjutannya. Akta pencatatan menjadi bukti autentik bahwa kedua belah pihak adalah benar sebagai pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Akan dalam prakteknya, masih banyak Masyarakat yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya melalui Lembaga resmi negara. Mereka merasa cukup dengan perkawinan yang dilakukan telah sah menurut agamanya masing-masing. Solusi atas perkawinan yang sudah berlangsung tetapi belum tercatat adalah dengan penetapan/pengesahan atau itsbat nikah pada pengadilan. Peran pemerintahan desa menjadi sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Karena pemerintah desa menjadi organ yang paling paham dan tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh warga masyarakatnya.
Co-Authors Caska - Fatahullah Hariati, Sri Israfil, Israfil Jamaluddin Jamaluddin Jamaludin . Musakir Salat Surayya, Ita