Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Medika: Medika
Nurcahyani, Sri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Berkomunikasi Bijak Melalui Media Sosial S, Ujang Charda; Nurcahyani, Sri; Nurkholim, Nurkholim; Herawati, Tuti; Adhyaksa, Gustiara Diaz; Romdani, Romdani
Jurnal Medika: Medika Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jawakh80

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas. Kebebasan setiap orang dalam menuangkan setiap ide, saran dan kritik bahkan hujatan sering terlihat disetiap media sosial yang tersedia. Banyaknya remaja sekarang yang tidak mengetahui tengtang aturan yang ada dapat berakibat fatal bagi remaja yang tidak bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Oleh karena itu mereka diharuskan faham terhadap aturan atau regulasi dalam penggunaan media sosial. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang wawasan dan pengetahuan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan media sosial kepada setiap siswa khususnya siswa-siswi SMAN 1 Jalancagak. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan cara penyuluhan dengan teknik ceramah. Setelah pemaparan berbagai informasi terkait UU ITE mereka mengetahui lebih jauh dan memahami kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Saran dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kewaspadaan kepada pihak yang terlibat, khususnya siswa-siswi di SMAN 1 Jalancagak dalam penggunaan media sosial. Sehingga tidak berakibat fatal dan merugikan akibat ketidaktahuandalam berkomunikasi di media sosial.
Islamic Fiqh Principles For Worker Protection: Wage Determination and Payment Nurcahyani, Sri; Ravena, Dey; Sundari, Rini Irianti
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 33 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study investigates Islamic jurisprudence principles concerning workers’ protection regarding wage determination and payment in Indonesia. Employing a juridical-normative approach, the research analyzes labor regulations, Islamic jurisprudential rules, and the concept of labor law. Data were collected through legal document analysis, Islamic literature review, and comparative studies and were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings indicate that Islamic jurisprudence principles, prioritizing justice, equality, and workers’ welfare, have been incorporated into Indonesian labor law through Law Number 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 51 of 2023 on Wages. Islam regards workers as equals to employers and prohibits the imposition of excessive workloads, delays in wage payments, and unjust treatment of workers. Similarly, Indonesian legislation prohibits employers from delaying wages and ensures workers receive fair compensation. The study underscores the significance of integrating Islamic principles with positive law to establish a more humane and equitable wage system that safeguards workers’ rights and promotes their welfare in Indonesia, particularly within the context of Subang Regency as an industrial area. This research contributes to a comprehensive understanding of legal protection for workers within the wage system by synthesizing the principles of Indonesian positive law and Islamic jurisprudence.
Penegakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Pelanggaran PKWT di PT. Perikanan Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Charda S, Ujang; Nurcahyani, Sri; Saputra, Rahmat
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violations of labor norms in employment relationships still frequently occur, particularly regarding the application of employment status. Law No. 13 of 2003 on Labor, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, regulates employment relationships based on Indefinite-Term Employment Contracts (PKWTT) and Fixed-Term Employment Contracts (PKWT). However, in practice, violations of PKWT are more commonly found. This study aims to identify the challenges in enforcing labor inspections regarding violations of PKWT at PT. Perikanan Indonesia, referencing Minister of Labor Regulation No. 1 of 2020 amending Minister of Labor Regulation No. 33 of 2016 on Procedures for Labor Inspections. The research method used is descriptive analytical with a normative legal approach. The research was conducted through literature review and field research using data collection techniques such as document analysis and interviews. The data obtained were analyzed using qualitative legal analysis methods. The research findings indicate that, first, labor inspections regarding violations of fixed-term employment contracts at PT. Perikanan Indonesia have been conducted in accordance with the authority and procedures stipulated in the regulations. The process includes receiving reports, conducting field inspections, issuing Special Inspection Notices, summoning officials, and delivering recommendations for administrative sanctions in the form of revoking company licenses. Second, the main obstacle in enforcing supervision is that the Special Inspection Notices issued by supervisors do not have binding legal force and are not enforceable, even though they have been submitted to the court for approval. Additionally, the authority to enforce administrative sanctions lies with the Investment and Integrated One-Stop Service Agency, not with labor inspectors, making it difficult to conduct further oversight and monitor the implementation of sanctions.
Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg) Nurcahyani, Sri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8912

Abstract

Gugatan perselisihan hubungan industrial, kuasa hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Surat kuasa yang tidak menyebutkan secara jelas kedudukan para pihak atau menyebutkan unuk kepentingan apa kuasa itu dibuat maka dapat dikategorikan bahwa surat kuasa itu mengandung cacat formil yang akan mengakibatkan surat kuasa dan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah. Ketidakabsahan surat kuasa dan surat gugatan tersebut disebutkan dalam eksepsi atau tangkisan pihak lawan, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, menganalisis, dan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa Syarat formil yang harus terdapat dalam surat kuasa yaitu menyebutkan dengan jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat),  menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan tingkat apa, menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan  mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara atau paling tidak  menyebutkan jenis masalah perkaranya.
Co-Authors Adhyaksa, Gustiara Diaz Charda S, Ujang Dey Ravena Nurkholim, Nurkholim Romdani, Romdani S, Ujang Charda Saputra, Rahmat Sundari, Rini Irianti Tuti Herawati