Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Saputra, Imran Eka; Rahman, Ali; Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan regulasi di Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan, dan mengkaji dan menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan sebagai dasar penyelesaian permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian mengenai pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa regulasi tersebut memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, penyusunan peraturan ini mendesak untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kerawanan pangan, ketidakstabilan harga, dan tingginya angka stunting di wilayah ini. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan cadangan pangan yang saat ini belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang memadai. Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan untuk menggantikan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2023 yang bertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori," sehingga menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan pangan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, peraturan daerah ini menjadi instrumen penting untuk mendukung ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, sejalan dengan kebijakan nasional dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System Ramadan, Muhammad Fitrah; Saputra, Imran Eka; Arifin, Muhammad Yarif
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.785

Abstract

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System and to determine and analyze the factors that influence the implementation of the 2024 general election with the use of the Recapitulation Information System. This study uses an empirical legal research method, with the research location in Makassar City and its location at the General Election Commission of South Sulawesi Province. Data was collected through interview techniques and literature studies, which were then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System has not been fully effective because there are still many obstacles that hinder the use of the Recapitulation Information System such as inadequate networks, devices that are not supportive. In addition, many Voting Organizer Groups still do not understand and understand the Recapitulation Information System. As a recommendation in order to increase the Effectiveness of the Use of the Recapitulation Information System in the General Election, the government needs to add and update facilities and infrastructure, especially those related to networks and devices. The General Election Commission of the Republic of Indonesia needs to upgrade the Recapitulation Information System so that it is easy to access. The General Election Commission of South Sulawesi Province needs to provide special training to the Voting Organizing Groups. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024 dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak kendala yang menghambat penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi seperti jaringan yang kurang memadai, perangkat yang kurang mendukung. Di tambah dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara masih banyak yang belum mengerti dan paham dengan Sistem Informasi Rekapitulasi. Sebagai rekomendasi dalam rangka meningkatkan Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Umum agar pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan dan perangkat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mengupgrade Sistem Informasi Rekapitulasi sehingga mudah untuk diakses. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengadakan pelatihan khusus kepada para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Saputra, Imran Eka; Razak, Furqan; Rahman, Ali; Nur, Alqadri
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1250

Abstract

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.
Criminal Law Enforcement On the Role of Social Media in Cases of the Spread of Hoaxes and Slander Arika, Nur; Aswari, Aan; Saputra, Imran Eka
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.983

Abstract

This study aims to analyze the differences in legal treatment of hoax and defamation dissemination on social media compared to conventional media and to understand the role of social media in preventing the spread of false information. The research adopts an empirical juridical approach by conducting interviews with South Sulawesi Regional Police Crime Investigation Unit . The findings indicate differences in legal treatment based on the characteristics of both types of media, including variations in the sanctions imposed on perpetrators. On social media, preventive measures are carried out through public education, particularly targeting social media users, about the legal risks of spreading hoaxes. South Sulawesi Regional Police Crime Investigation Unit established the Cyber Patrol Task Force as part of its preventive and repressive strategies to tackle the issue
When Goods Are Defective, Should Sellers Be Relieved of Liability in E-Commerce? Rahman, Khaerunnissa Jaura; Hasbi, Hasnan; Saputra, Imran Eka
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/atazx184

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengenalisis tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi e-commerce, serta untuk  mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tanggungjawab penjual terhadap resiko kerusakan atau kehilangan dalam transaksi e-commerce menurut perspektif Hukum Perdata.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Kabaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya terhadap resiko kerusakan ataupun kehilangan ketika melakukan transaksi di e-commerce serta mengkaji lebih dalam terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab penjual dalam melakukan transaksi e-commerce. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab penjual dalam transaksi e-commerce pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan perjanjian antara pihak, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan platform e-commerce yang digunakan.Penjual wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik dan sesuai kesepakatan. Apabila barang rusak atau hilang sebelum diterima pembeli ,maka penjual pada umumnya tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa penggantian barang atau pemgembalian dana . Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab penjual antara lain perjanjian atau kesepakatan para pihak, penggunaan jasa pengiriman, sistem pembayaran, ketentuan platform e-commerce, asas itikad baik, serta ketentuan hukum perdata dan perlindungan konsumen yang belaku. Kesimpulannya bahwa . Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tanggung jawa penjual mulai dari perjanjian para pihak, waktu peralihan risiko, peran jasa pengiriman, karakteristik barang, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan platform e-commerce, hingga itikad baik para pihak. Oleh karena itu penentuan tanggung jawab penjual harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut. Abstrak: This study aims to explain and analyze the seller’s responsibility for the risk of damage to or loss of goods in e-commerce transactions, and to examine the factors influencing the seller’s liability for such risks from the perspective of Civil Law. The research method used is normative legal research. The novelty of this study lies in its focus on the risk of damage or loss occurring in e-commerce transactions and in its deeper analysis of the factors that influence the seller’s responsibility in conducting e-commerce transactions. The results of the study indicate that the seller’s responsibility in e-commerce transactions is fundamentally based on the contractual provisions agreed upon by the parties, the provisions of the Civil Code, Consumer Protection Law, and the policies of the e-commerce platform used. In general, the seller is responsible for the risk of damage to or loss of goods. It can therefore be concluded that the seller is liable for losses resulting from damage to or loss of goods until the goods are received by the buyer in good condition, unless otherwise stipulated in the agreement. The factors influencing the seller’s responsibility include the agreement or mutual consent of the parties, the use of delivery services, the payment system, the provisions of the e-commerce platform, the principle of good faith, and applicable civil and consumer protection laws. In conclusion, business actors are responsible for providing compensation for damage, loss, pollution, and/or consumer losses resulting from the consumption of goods and/or services produced or traded. Several factors influence the seller’s responsibility, including the agreement between the parties, the time of transfer of risk, the role of delivery services, the characteristics of the goods, statutory regulations, e-commerce platform policies, and the good faith of the parties. Therefore, determining the seller’s liability must be carried out comprehensively by considering all these factors.