Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Saputra, Imran Eka; Razak, Furqan; Rahman, Ali; Nur, Alqadri
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1250

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.

PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.

PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Saputra, Imran Eka; Razak, Furqan; Rahman, Ali; Nur, Alqadri
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1250

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search