Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Jurnal Yustitia COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Media Hukum Indonesia (MHI)
Ahmad, Muh. Jufri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Dekonstruksi Yuridis Trilogi Infrastruktur Digital dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia Pratama, Wisnu Aji; Ahmad, Muh. Jufri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4005

Abstract

Revolusi Transformasi digital global menghadirkan sebuah "Trilogi Infrastruktur Digital" berupa Blockchain, Smart Contract, dan Cryptocurrency yang menawarkan arsitektur desentralisasi, menantang konsep kedaulatan hukum dalam sistem perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis serta problematika penegakan hukum (enforcement) terhadap trilogi tersebut dalam tatanan hukum positif nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengupayakan harmonisasi regulasi melalui UU ITE, UU P2SK, dan PP 28/2025. Secara yuridis, Blockchain diakui sebagai Sistem Elektronik dan infrastruktur pembuktian, sementara Cryptocurrency dikualifikasikan sebagai Aset Keuangan Digital yang sah sebagai objek perjanjian. Smart Contract diposisikan sebagai "Agen Elektronik", yang secara tegas menolak doktrin "Code is Law" dengan mengatribusikan tanggung jawab hukum kepada penyelenggara. Meskipun legitimasi normatif telah terbentuk, penelitian ini mengungkap adanya disharmoni fundamental antara logika hukum perdata yang fleksibel, seperti asas itikad baik, dengan sifat teknologi yang kaku dan immutable. Hal ini menciptakan enforcement gap yang kritis, di mana mekanisme pemulihan hak perdata (restitutio in integrum) sulit dieksekusi secara teknis dalam jaringan yang otonom dan anti intervensi. Regulasi saat ini dinilai baru sebatas memberikan legitimasi administratif namun lemah dalam eksekusi pemulihan kerugian. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan rekonstruksi regulasi PSE berbasis risiko yang membedakan entitas kustodial (CEX) dan non-kustodial (DEX), adopsi doktrin yudisial "Off-Chain Prevails over On-Chain", serta kewajiban fitur teknis "Emergency Pause" dalam smart contract untuk memastikan kedaulatan hukum negara tetap berkuasa di atas determinisme teknologi demi perlindungan konsumen yang efektif.
Co-Authors Adyatma, Arief Dwi Ahdah, Ina Tasya Aunil Anugrah, Narendra Putra Assegaff, Nabila Baseno, Ongky Ramadhan Dipo Wahjoeono, Dipo Febriyani, Febi Habut, Antonius Frandyanto Putraman Hendarto, Vanya Agatha Kasudarman, Mesu Reh Permana, Nanda Kiki Pratama, Wisnu Aji Putra, Hananda Dwi Sasongko Ramadana, Fazar Safitri, Dian Ayu Widya Ningrum, Cindi Yusuf, Syaifullah