Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Empowerment
Ayudyanti, Ika
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan dalam Perspektif Yuridis Ayudyanti, Ika; Wasis, Wasis
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.511 KB) | DOI: 10.17977/um019v6i2p438-444

Abstract

The purpose of this study was to analyze accidents due to road conditions based on the perspective of the Civil Code and Law Number 22 of 2009 and analyze the government's responsibility for accidents due to road conditions. This study used a normative juridical method, a statutory approach, a historical approach, and a case approach. The data sources were obtained from primary and secondary legal materials, which were analyzed using deductive logic techniques. Based on the Civil Code and Law Number 22 of 2009, accidents due to road conditions were unlawful acts committed by the government. The government's responsibility for accidents due to road conditions was not only carried out by repairing damaged roads but must be responsible to victims by providing compensation either materially or immaterially. The government did not enforce its obligation to repair damaged roads, resulting in a traffic law incident.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KESADARAN HUKUM DI DESA JONO ayudyanti, ika; Basid, Abdul; Heidiyuan, Dinda
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i2.34491

Abstract

ABSTRAKPerempuan dan anak masih dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebuah ancaman nyata yang berpotensi merusak psikis dan menghambat pemenuhan hak asasi mereka, diperparah oleh minimnya pemahaman hukum di tingkat komunitas dan aparatur desa. Menanggapi situasi ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pelaksanaannya menggunakan metode sosialisasi interaktif dan penyuluhan hukum, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan ibu-ibu PKK sebagai mitra sasaran. Evaluasi program dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan sesi tanya jawab terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan di antara peserta sosialisasi, membuktikan bahwa kegiatan ini efektif sebagai langkah awal untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung sistem pencegahan berbasis komunitas yang kuat di Desa Jono.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan; Anak; Desa Jono.ABSTRACTWomen and children still face high vulnerability to violence and discrimination, a real threat that has the potential to damage their mental health and hinder the fulfillment of their human rights, exacerbated by a lack of legal understanding at the community and village administration levels. In response to this situation, this community service activity aims to increase awareness and understanding of the law regarding the protection of women and children from all forms of violence in Jono Village, Cerme District, Gresik Regency. The implementation uses interactive socialization and legal counseling methods, involving 35 participants consisting of village officials, community leaders, and representatives of PKK mothers as target partners. The program was evaluated qualitatively through observation and structured question and answer sessions. The results of the activity showed a significant increase in knowledge and understanding among the participants of the socialization, proving that this activity was effective as a first step in building a safer environment and supporting a strong community-based prevention system in Jono Village.Keywords: Legal Protection; Women; Children; Jono Village.
Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja Di Era New Normal (Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan) Ayudyanti, Ika; Setjoatmadja, Sylvia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10841

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai isu prinsip keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal. UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, kemudian pula dimaksudkan mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang- undang saja melalui omnibus law. Namun pada kenyataanya tidaklah memenuhi unsur keadilan yang juga melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya kaum buruh karena terdapat pasal- pasal yang kenyataan dilapangan dirasa merugikan kaum buruh, terlebih di era new normal saat ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang harus diutamakan, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila, berupa keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berperikemanusiaan, keadilan yang berorientasi kepada kesatuan secara nasional, keadilan yang berpihak kepada rakyat, dan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dalam hal ini adalah kaum buruh di era new normal. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal apabila ditinjau berdasarkan prinsip keadilan ? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif.
TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA) Nisak, Khoirun; Ayudyanti, Ika; Basid, Abdul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2001

Abstract

This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Jual Beli Rumah oleh Developer yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Ardhian Lukman Hakim; Suyanto; Ayudyanti, Ika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4641

Abstract

Eksistensi yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diterbitkan oleh pengembang tanpa kelengkapan perizinan menjadi problematika hukum yang krusial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan PPJB tersebut ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB tanpa dukungan IMB/PBG, kepastian hak atas tanah, dan keterbangunan minimal 20% mengalami cacat substansial pada syarat "objek tertentu" dan "kausa yang halal". Ketidakpatuhan terhadap Pasal 42 UU Perumahan dan Pasal 5 Permen PUPR No. 22/PM/2021 menyebabkan kontrak rentan dinyatakan batal demi hukum (null and void) melalui doktrin piercing the contract veil jika terbukti terdapat unsur dolus. Secara praktis, kondisi ini menjebak konsumen dalam situasi legal limbo dengan recovery rate yang rendah saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi melalui institusionalisasi PPJB Notarial dan penerapan mekanisme escrow account guna menjamin kepastian hukum yang paripurna bagi pembeli.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Cacat Tersembunyi Barang Roni Pranata Ferdiyansyah; Ayudyanti, Ika; Noer, Zakiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5022

Abstract

Transformasi perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi (hidden defects) di Indonesia telah bergeser dari paradigma kontraktualistik kolonial menuju pengukuhan hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proteksi yuridis konsumen dalam kasus cacat tersembunyi melalui harmonisasi antara Pasal 1491 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin strict liability dan prinsip caveat venditor telah diintegrasikan guna memperkuat posisi tawar konsumen, terdapat disparitas normatif yang signifikan, terutama mengenai batasan masa kedaluwarsa klaim enam bulan dalam KUHPerdata yang dinilai restriktif bagi komoditas tahan lama (durable goods). Selain itu, muncul tantangan teknis dalam ekosistem e-commerce dan produk digital yang memicu asimetri informasi serta hambatan pembuktian. Studi ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UUPK yang mengintegrasikan AI traceability, sinkronisasi masa klaim dengan standar internasional (seperti EU Directive 85/374/EEC), serta institusionalisasi peradilan khusus konsumen guna menjamin kepastian hukum yang proporsional bagi konsumen dan pelaku usaha.
Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Perihal PKPU/Kepailitan dan AYDA dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di Indonesia Charles Agustinus Runtu; Suyanto; Ayudyanti, Ika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai standar pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di sektor properti Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, studi ini mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma dari efisiensi likuidasi utang berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menuju prioritas perlindungan konsumen dan keberlanjutan proyek (going concern). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA tersebut diproyeksikan untuk memitigasi risiko pengabaian proyek dan kepailitan massal, implementasinya memicu ketegangan hierarki dalam peraturan perundang-undangan serta menciptakan ambiguitas bagi kreditur separatis dalam penyelesaian kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Lebih lanjut, munculnya mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai alternatif non-litigasi pasca-pembatasan PKPU masih menghadapi kendala terkait eksekusi aset dan sengketa kepemilikan. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum diperlukan melalui revisi Undang-Undang Kepailitan atau penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengintegrasikan mekanisme pengawasan prudensial, seperti rekening penampungan (escrow account) dan standardisasi klausul force majeure, guna mencapai keseimbangan kepentingan yang adil bagi kreditur, debitur, dan publik dalam ekosistem properti nasional.
Co-Authors Abdul Basid Ardhian Lukman Hakim Charles Agustinus Runtu Heidiyuan, Dinda KHOIRUN NISAK Noer, Zakiah Roni Pranata Ferdiyansyah Setjoatmadja, Sylvia Suyanto Wasis Wasis