Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Sriwijaya Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum Jurnal Simbur Cahaya Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Corruptio Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Ius Poenale Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Sriwijaya Journal of Private Law PESHUM Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Hamonangan Albariansyah
Universitas Sriwijaya
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Eksistensi Komunitas Penghayat di Persimpangan : Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Sebagai Warga Negara (Suatu Refleksi Renungan Normatif dan Praktis) Hamonangan Albariansyah
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.573 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i2 Mei 2017.56

Abstract

Tak dapat diingkari bahwa dampak penjajahan kolonialisasi selama puluhan tahun di nusantara ini menyebabkan bangsa (nation) ini kehilangan jati diri peradaban nya dan tidak berkepribadian dalam budaya serta masih kuatnya pengaruh pemikiran dan perspektif “luar” dalam penyusunan kebijakan hukum telah menggerus nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah, gotong royong, ritus kepercayaan sebagai bentuk persahabatan dengan alam. Artikel ini membahas tentang kondisi nyata yang sedang terjadi pada masyarakat penghayat di Indonesia, berkaitan dengan impian akan akses pada keadilan serta pengakuan dari negara terhadap keyakinan mereka dalam sistem kependudukan yang baru, yaitu e-KTP. Ketiadaan pilihan keyakinan (religi) di dalam isian data kependudukan elektronik, berdampak pada ketidaknyamanan mereka untuk mengakses hak warga negara (citizen rights) yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia. Terhadap persoalan tersebut, tulisan ini akan membahasnya menjadi beberapa ulasan, yaitu tentang perlindungan kebebasan beragama, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan antotasi solusi atas persoalan yang terjadi.
Legal Protection of Work Safety Crimes Victims In Indonesia Hamonangan Albariansyah; Topo Santoso; Eva Achjani Zulfa
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 1, January 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1363.pp24-40

Abstract

Between 2014 and 2018, the Indonesian Ministry of Manpower recorded 89,625 cases of work accidents, and 1,193 of them resulted in death. During this period, 34,075 companies were reported for alleged work safety crimes. From the 2,074 cases, only four have been sentenced to prison. The most interesting issue is that the victims of work safety crimes do not get any kind of restitution or even compensation. This article aims to investigate the legal protection for victims of work safety crimes from the criminal law perspective. The method used is normative qualitative research on primary data, such as work safety legislation, the Criminal Code, and criminal court decisions. As a result, the work safety law stipulates that the purpose of law enforcement on work safety is recovery for victims, repairs and prevention. They are carried out to protect the public interest. Work safety regulations also regulate the qualifications of actions categorized as work safety crimes. Unfortunately, the regulation does not provide a mechanism for resolving work safety crimes. So that the settlement of work safety crimes relies on the general criminal justice system that adheres to retributive objectives in law enforcement. The purpose of law enforcement on work safety cannot be applied because victims do not get restitution or compensation. Thus, to obtain legal protection in accordance with the objectives of law enforcement on work safety, the alternative solution is a criminal policy to establish a special criminal mechanism for the settlement of work safety crimes.
Mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang Anti Diskriminatif bagi Kelompok Rentan Ervita, Mona; Albariansyah, Hamonangan; Nurillah, Isma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1552

Abstract

Indonesia saat ini telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) Nasional yang secara yuridis positif akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 2 KUHP Nasional memberlakukan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (selanjutnya disebut “HYHDM”), kemudian tata cara dan kriteria penetapan HYHDM tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut “RPP Tata Cara Kriteria HYHDM”) ini akan dijadikan sebuah rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan hukum adat yang ada di wilayah daerah tersebut dalam sebuah Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Perda”). Penulis berangkat dari sebuah kekhawatiran, bahwa Perda yang akan dibentuk, sarat akan kepentingan politik, minimnya partisipasi bermakna yang melibatkan kelompok rentan, dan menimbulkan kriminalisasi mengatasnamakan moral yang berdampak pada kelompok rentan. Adapun tujuan dari Penelitian ini, yakni memberikan masukan kepada Pemerintah di dalam RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat Rancangan Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang anti Diskriminatif bagi kelompok rentan. Beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah, pertama apa urgensi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan kedua bagaimana mekanisme perumusan RPP Tata Cara dan Kriteria HYHDM yang ideal. Metode yang dipakai dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memberikan dorongan kepada pembentuk kebijakan yang berlandaskan asas partisipasi dan keadilan bagi masyarakat adat, kesetaraan gender, transparansi, kemanusiaan, kepentingan nasional dan lingungkan. Kemudian, dalam mekanisme pembentukan Perda yang anti-diskriminatif harus melalui proses identifikasi, validasi dan verifikasi agar rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional.
GANTI KERUGIAN KORBAN SERTA MODUS PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG Isma Nurillah; Hamonangan Albariansyah; Mona Ervita; Rini Purnamawati
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 2, No.1 : April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v2i1.4806

Abstract

Perdagangan orang atau TPPO telah menjadi masalah global yang signifikan dan memiliki sejarah panjang terkait praktik perbudakan serta eksploitasi manusia. Dalam perkembangannya, perdagangan manusia tidak hanya mencakup perbudakan tradisional, tetapi juga eksploitasi seksual, pekerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan organ. Praktik-praktik ini menimbulkan dampak buruk yang mendalam bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.Secara definisi, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan demi tujuan eksploitasi. Tulisan ini memuat permasalahan berupa Modus kejahatan Perdagangan orang serta peran Pemerintah Provinsi sebagai Gugus Tugas dalam upaya penanggulangan Perdagangan orang. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian Hukum Normatif serta menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Di Indonesia, tindak pidana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum dan sanksi berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda besar. Di tingkat internasional, TPPO diatur dalam Protokol Palermo yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan global dalam menangani kejahatan ini. Modus operandi TPPO bervariasi dan terus berubah. Beberapa modus yang umum termasuk penipuan melalui tawaran pekerjaan fiktif, penculikan, serta manipulasi emosional. Dalam beberapa kasus, pelaku mendekati korban melalui media sosial dengan berbagai janji palsu. Ada juga pelaku yang memalsukan dokumen untuk membawa korban ke luar negeri. Di tingkat global, perdagangan orang melibatkan jaringan rumit yang mencakup negara asal, transit, dan tujuan. Jaringan ini memanfaatkan celah hukum dan perbedaan kebijakan antarnegara. Korban sering kali dieksploitasi di negara tujuan, terutama dalam sektor-sektor seperti hiburan, perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga. Organisasi kriminal internasional sering berada di balik praktik ini, memanfaatkan kondisi kemiskinan, konflik sosial, dan kurangnya pendidikan sebagai faktor yang memudahkan perekrutan korban.Pemberantasan TPPO membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran publik, serta pemberdayaan korban agar mereka dapat terbebas dari siklus eksploitasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela diri bagi Anggota Polri yang di sidang Kode Etik dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Prasetia, Andy; Yuningsih, Henny; Albariansyah, Hamonangan
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1945

Abstract

Legal Protection of the Right to Self-Defense for Members of the Indonesian National Police Tried in Code of Ethics Hearings with a Dishonorable Discharge Verdict,” examines the tension between Polri’s disciplinary mechanisms and Indonesia’s criminal justice system. In practice, police personnel accused of criminal offenses are frequently subjected to Dishonorable Discharge (PTDH) through code of ethics hearings before a final criminal judgment (inkracht van gewijsde) is issued. This raises questions about the protection of the right to self-defense, the presumption of innocence, and the principle of justice. The study aims to (1) analyze how legal protection for self-defense should be guaranteed in Polri’s code of ethics hearings, and (2) assess whether PTDH imposed prior to a binding criminal verdict is consistent with the principles of Indonesian law. Findings indicate that, while regulations mandate adherence to audi et alteram partem, the presumption of innocence, and procedural safeguards under the Penal Code and Code of Criminal Procedure, in practice PTDH is often applied prematurely, undermining legal certainty and fairness. Case comparisons, including Brigadier Andriansyah (pre-inkracht) and Bripka Yuswindra (post-inkracht), highlight inconsistent practices within the institution. The research concludes that PTDH should only be executed after a final criminal judgment, thereby ensuring substantive justice, legal certainty, and the protection of fundamental rights. Recommendations include harmonizing disciplinary and criminal justice processes and revising internal Polri regulations to align with constitutional and criminal law principles.
Neurolaw: A Concept in Development and Enforcement of Criminal Law in Indonesia Fernando, Zico Junius; Agusalim, Agusalim; Utami, Ria Anggraeni; Albariansyah, Hamonangan; Sacipto, Rian
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.24144

Abstract

Neurolaw is an interdisciplinary field that combines law and neuroscience to enhance the understanding of human behavior, decision-making, and their legal implications. This approach is gaining global attention and has potential for application in Indonesia's criminal law system. Neurolaw sheds light on how factors related to the brain and nervous system like impulsivity, mental health issues, and environmental influences can affect criminal behavior and personal accountability. This research, using normative legal method, finds that neurolaw could be valuable in Indonesia's justice system for evaluating testimony, truth, and fairness. Techniques like brain scans and neuropsychological tests offer scientific support for statements made by defendants and witnesses, helping to ensure legal decisions are more objective and just. While neurolaw offers potential advancements for criminal law, it faces challenges in Indonesia. Neuroscience is a complex field that requires specialized knowledge, yet Indonesia currently has few experts in this area. Additionally, the required infrastructure such as brain scanning technology, advanced laboratories, and research funding is limited.
Interpretation and Application of Criminal Law Regarding Blasphemy Under Article 156a of the Criminal Code Nainggolan, Pandi Frenecius; Ikhsan , Rd Muhammad; Albariansyah, Hamonangan; Sinaga, Jimmy Christiansen
Ius Poenale Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v5i1.3552

Abstract

The offense of blasphemy is complex and confusing due to its three distinct definitions: offense according to religion, offense against religion, and offense related to religion. This lack of clarity results in no clear boundaries for defining what constitutes blasphemy. This article explores the legal interpretation of blasphemy through an analysis of various court decisions and the opinions of religious leaders. Utilizing normative research methods complemented by field data from interviews with religious leaders, the study reveals that Article 156a of the Criminal Code lacks a precise definition of blasphemy, leading to broad and varied interpretations. The subjectivity of determining blasphemy is evident, as it often depends on the identity of the offended party. Additionally, resolving blasphemy cases, such as those involving deviant sects, necessitates theological dialogue rather than immediate recourse to punitive measures. The article notes that judicial decisions in blasphemy cases frequently rely on the testimony of religious experts, sometimes without sufficient consideration of the expert’s qualifications or the quality of their explanation of blasphemy.
HARMONISASI FRASA RINGANNYA PERBUATAN DENGAN ASAS LEGALITAS TERKAIT IMPLEMENTASI RECHTERLIJK PARDON DI INDONESIA Gandi, Fahrulian; Nashriana; Albariansyah, Hamonangan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 34 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.34.2.109-122

Abstract

The phrase “minor nature of the act” in the concept of rechterlijk pardon as regulated in Law No. 1 of 2023 has not yet been accompanied by interpretative guidelines. This situation may result in biased interpretations, leading to legal uncertainty and inconsistency in future law enforcement. This study examines the ideal regulation of the phrase “minor nature of the act” in rechterlijk pardon to ensure harmony with the principle of legality. The research employs normative legal methods, utilizing statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings indicate that the phrase “minor nature of the act” should be limited to specific criminal offenses eligible for pardon, as exemplified in Portugal, in order to prevent multiple interpretations that could result in discrimination in law enforcement.
Urgensi Model Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Nashriana; Hamonangan Albariansyah; Fhideal Andik Hibatullah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19012

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi semakin kompleks juga jenisl kejahatan yang dilakukan tersangka kejahatan untuk menghilangkan aset hasil tindak pidana, Penindakan aset hasil TPPU yaitu kendala dalam penelusuran aset dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Model penelusuran aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan, Apa saja kelemahan penerapan model penelusuran aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan dan Bagaimana tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan , Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang fokus menganalisis hukum positif dengan dibantu data tersier berupa wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Model penelusuran aset yang digunakan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yaitu net worth method seperti profilling, investigasi dan audit forensik, Kelemahan dalam penelurusan aset dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan tingkat keberhasilan. penelusuran aset yang dilakukan kejaksaan sesuai dengan amanah peraturan internal kejaksaan dalam upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.
The Basis of Issuance and Reasons for Revocation of the Attorney General's Guideline No. 7 of 2020 Ahmad Firjatullah Farhan; Zulhidayat Zulhidayat; Hamonangan Albariansyah
Corruptio Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v6i2.4688

Abstract

This study examines two fundamental issues concerning the Attorney General’s Guideline No. 7 of 2020, which regulates the granting of permission for the summoning, examination, search, arrest, and detention of prosecutors suspected of committing criminal acts. The primary issues analyzed are: (1) the juridical and philosophical foundations underlying the issuance of the Guideline, and (2) the legal basis and substantive reasons for its subsequent revocation. This research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and philosophical approaches by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and relevant scholarly opinions. Juridically, the issuance of the Guideline was grounded in Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, which requires the Attorney General’s authorization for law enforcement actions against prosecutors. This provision aims to prevent arbitrary criminalization and protect prosecutorial independence. Philosophically, the Guideline was intended to provide procedural legal protection for prosecutors in their role as dominus litis, enabling them to perform their duties independently and free from intimidation while preserving the dignity of the prosecutorial profession. However, the Guideline was revoked shortly after its enactment through the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 163 of 2020 due to political, legal, and sociological considerations, particularly public concerns regarding equality before the law and the potential for prosecutorial impunity. This study concludes that the issuance and revocation of the Guideline reflect an inherent tension between the need for institutional protection of prosecutors and public demands for transparency, accountability, and equality before the law within Indonesia’s criminal justice system.
Co-Authors Agusalim, Agusalim Ahmad Firjatullah Farhan Annalisa Yahanan Desia Rakhma Banjarani Erick Ersi Yusardi Ervita, Mona Eva Achjani Zulfa Febrian Febrian Fernando, Zico Junius Fhideal Andik Hibatullah Gandi, Fahrulian Henny Yuningsih Ikhsan , Rd Muhammad Isma Nurillah Iza Rumesten RS Nainggolan, Pandi Frenecius Nashriana Nashriana Neisa Ang Rum Adisti Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh Prasetia, Andy Rd. Muhammad Ikhsan Rini Purnamawati Sacipto, Rian Sinaga, Jimmy Christiansen Sri Turatmiyah Topo Santoso Utami, Ria Anggraeni Yuningsih, Henny Zulhidayat Zulhidayat