Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA UTANG-PIUTANG DENGAN CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AEP SULAEMAN
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:2:2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v20i2.117

Dalam perjanjian nominat boleh dilakukan perjanjian campuran, misalnya perjanjian jual beli dicampur atau digabungkan dengan perjanjian sewa menyewa maka muncul perjanjian baru dengan nama perjanjian sewa beli dengan syarat tidak melanggar asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Namun jika ada tujuan untuk menyimpanginya dengan cara menyelundupkan kepentingan pribadi dengan cara merugikan pihak lainnya, maka perjanjian ini tidak dbenarkan untuk dilakukan, misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) kemudian diubah menjadi perjanjian jual beli (Akta Jual Beli) melalui akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), hal ini menjadi penyelundupan hukum atas asas sifat terbuka dari perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu melanggar asas kepatutan. Resiko dari penyelundupan hukum ini berakibat merugikan orang lain yaitu terhadap orang atau badan yang memiliki utang karena tujuan semula adalah meminjam uang dan bukan menjual barang atau benda, hal ini merupakan salah satu dari perbuatan melawan hukum.

Penyelundupan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Aep Sulaeman
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 10, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Aspek Legal Kemudahan Berinvestasi dalam Pra Feasibility Study Project The Dehegila Resort di Kabupaten Pulau Morotai Aep Sulaeman; Riza Zulfikar
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No 4 (2022): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXI:4:2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v21i4.217

Program Presiden RI untuk tidak membungkungi laut dijabarkan salah satunya dengan menyiapkan berbagai program dan strategi pembangunan nasional, baik melalui program KEK, destinasi pariwisata dan banyak lagi yang lainnya. Secara legal formal, Pemerintah bersama DPR mendorong kegiatan tersebut dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang walaupun kemudian UU ini terkoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat penyusunan pra FS DPP Morotai Tahun 2021 dirasakan salah satunya untuk bidang legal, belum terciptanya harmonisasi hukum dan kelembagaan yang dapat berakibat menghambat terhadap rencana pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang.

Distortion of Gratuities In Acquittal (Vrijspraak) Verdict in Corruption Case Juridical Analysis of the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Permatasari, Ai; Sirrinawati, Sirrinawati; Gulo, Suarman; Sulaeman, Aep; Wiradirja, Imas Rosidawati
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.325

This study aims to examine and analyze the acts of gratuities givers in the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst related to the application of article 5 paragraph (1) letter a and article 13 of law number 31 of 1999 as amended by law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. This descriptive research uses a normative legal research method through Study Literature legal research using two approaches, namely the statute approach and the case approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique used in the collection of primary legal materials in this study is through literature search by analyzing court decisions, while in secondary legal materials through literature studies and document studies. This study uses a descriptive method analysis technique, namely providing an overview or explanation of the subject, object, and research results, however, the results of this research are not justified by the researcher. The results of this study show that the panel of judges acquitted the defendant, the judge's decision in this case stated that one of the considerations is regarding the absence of a criminal article that regulates the existing act of giving gratuities is the action of the recipient of gratuities, the results of this research are intended to contribute to the literature on gratuities for law enforcement and the eradication of corruption, Unlike the previous research which focused on the application of the article of indictment, this study focuses on the consideration of the Council of Judges about the elements of giving or promising something to a civil servant or state administrator. Using legal political theory and legal findings, this study assesses the legislative policy related to gratuities and the legal interpretation of judges in the condition of legal vacuum. Through a normative and empirical juridical approach, this research produces an in-depth analysis as an academic and practical contribution to the eradication of corruption, especially related to gratuities. The targeted outputs in the form of policy recommendations for regulatory improvement and legal practice guidelines are presented in the form of international journals. The level of research readiness is on an exploratory scale, with the potential for policy implementation.

Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional Aep Sulaeman; Ai Permanasari; Sirrinawati; Suarman Gulo; Hernawati RAS
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.212

Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan kerangka hukum negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila menjadi pedoman dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum nasional. Namun, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat memengaruhi kualitas dan keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepentingan politik dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini mengkaji apakah pengaruh politik dapat diterima dalam proses legislasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa ketika kepentingan politik selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, maka hal tersebut berkontribusi pada terciptanya hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Sebaliknya, ketika motivasi politik bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan produk hukum yang mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai inti bangsa, yang berujung pada resistensi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas Pancasila sebagai dasar perumusan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tetap adil, demokratis, dan selaras dengan identitas nasional

Air Traffic Law Segmentation in the Era of Industrial Revolution 4.0 Challenges and Solutions Based On Futuristic Legal Perspective Ai Permanasari; Sirrinawati; Aep Sulaeman; Suarman Gulo
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): IJLSH - March 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i1.210

The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) has significantly transformed various sectors, including air transportation. Technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), big data, and automation have driven innovations like drones and flying cars. In Indonesia, the implementation of flying cars has begun testing in the New Capital (IKN) as part of a transformation towards smarter and environmentally friendly transportation. However, these developments also present challenges in air traffic regulations. Law No. 1 of 2009 on Aviation and its related regulations have not fully accommodated these new technologies. This study examines how air transportation law in the Industry 4.0 era can be analyzed from a futuristic legal perspective and the welfare state theory. The state plays a crucial role in ensuring adaptive regulations, including aspects of safety, privacy, and harmonization with international regulations. This research employs a normative juridical method, relying on literature studies and secondary data analysis. A qualitative descriptive approach is used to analyze regulations relevant to advanced air transportation technology. The research findings indicate that technological advancements such as drones and flying cars necessitate updates in air transportation law. Responsive regulations and adequate infrastructure are essential to ensure that innovations in air transportation can operate safely, efficiently, and inclusively

Distortion of Gratuities In Acquittal (Vrijspraak) Verdict in Corruption Case Juridical Analysis of the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Ai Permatasari; Sirrinawati Sirrinawati; Suarman Gulo; Aep Sulaeman; Imas Rosidawati Wiradirja
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.325

This study aims to examine and analyze the acts of gratuities givers in the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst related to the application of article 5 paragraph (1) letter a and article 13 of law number 31 of 1999 as amended by law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. This descriptive research uses a normative legal research method through Study Literature legal research using two approaches, namely the statute approach and the case approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique used in the collection of primary legal materials in this study is through literature search by analyzing court decisions, while in secondary legal materials through literature studies and document studies. This study uses a descriptive method analysis technique, namely providing an overview or explanation of the subject, object, and research results, however, the results of this research are not justified by the researcher. The results of this study show that the panel of judges acquitted the defendant, the judge's decision in this case stated that one of the considerations is regarding the absence of a criminal article that regulates the existing act of giving gratuities is the action of the recipient of gratuities, the results of this research are intended to contribute to the literature on gratuities for law enforcement and the eradication of corruption, Unlike the previous research which focused on the application of the article of indictment, this study focuses on the consideration of the Council of Judges about the elements of giving or promising something to a civil servant or state administrator. Using legal political theory and legal findings, this study assesses the legislative policy related to gratuities and the legal interpretation of judges in the condition of legal vacuum. Through a normative and empirical juridical approach, this research produces an in-depth analysis as an academic and practical contribution to the eradication of corruption, especially related to gratuities. The targeted outputs in the form of policy recommendations for regulatory improvement and legal practice guidelines are presented in the form of international journals. The level of research readiness is on an exploratory scale, with the potential for policy implementation.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search