I Gede Putra Ariana
Unknown Affiliation

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PERAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN OBJEK WISATA I Wayan Paramarta Jaya; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.112 KB)

Abstract

The paper is titled "The Role of Law - Law No. 10 Year 2009 on tourism andpreservation" By using normative research method of this paper describes how the role oflaw in the preservation of attractions. Indonesia is one of the world's tourist destination forits natural beauty. The natural beauty of this time has managed the business objectives forthe welfare of the community itself in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945Constitution. The beauty is supposed to be protected and preserved for the purpose ofsustainable tourism development.
PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA MELALUI DISPUTTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION Luh Made Junita Dwi Jayanti; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.977 KB)

Abstract

Proses penyelesaian sengketa internasional dalam bidang perdagangan melalui Disspute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) yang diatur dalam Disspute Settlement Understanding (DSU) terhadap sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencari penyebab sengketa yaitu tindakan-tindakan Indonesia yang melarang masuknya impor daging ayam Brasil ke Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam aturan-aturan DSU WTO. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini mengkaji suatu permasalahan hukum dari sudut instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian jurnal ini berupa hasil persidangan sengketa impor daging ayam yang dalam keputusan WTO dimenangkan oleh Brasil, dengan 4 (empat) ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian WTO, yaitu Daftar Positif, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Dengan hasil keputusan WTO, Indonesia memutuskan tidak akan melakukan banding dan bernegosiasi dengan Brasil membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kata Kunci: DSB, DSU, Diskriminasi, Mekanisme, WTO, Pelabelan Halal.
PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE’ I Kadek Ari Saputra; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.471 KB)

Abstract

‘Penelitian ini berjudul’ “Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait modal dalam sistem perdagangan yaitu “Transaksi Online”. Permasalahn yang diuraikan didalm jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pihak pertama sebagi pembeli apa bila terjani pelalanggaran asas itikad baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang8 Hukum9 Perdata,’ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan8ilmiah ini adalah metode8 penelitian empiris. Implementasi asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online. Didalam proses pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.’Perlindungan hukum bagi bagi pihak pertama sebagai pembeli dari adanya itikad yang tidak baik dari penjual online tersebut, maka8 dapat dipidana berdasarkan ketentuan1 pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.” Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Perlindungan Hukum.
PENGATURAN PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TABANAN Adina Striratna; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.034 KB)

Abstract

The paper shall be entitled as Land Plot Regulatory Framework for HousingMeans in Tabanan Regency. This writing uses normative legal research combined withstatutory approach. This writing shall illustrate the absence of norms towards theregulation of land plot in Tabanan. Regent of Tabanan had enacted the Regency DecreeNo 673 of 2002 concerning Implementative Regulation of Land Plot in Tabanan. Thiswriting aims to unveil the procedure of land plot and its supervising mechanism by theauthorized government official pursuant to Regency Decree. Thus, such decree shallallow the permit of land usage in order to prevent the absence of norms in the means ofland plot.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan Ni Kadek Winda Nandayani; Ariana, I Gede Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum (In Press)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.2.10401.977-985

Abstract

The stipulations of Bankruptcy Regulation under Law Number 2 of 2014, specifically in Article 12 letter a, which pertains to the Notary Position, engender a variety of interpretations. According to this provision, a Notary who is adjudicated bankrupt by judicial decree faces dishonorable discharge. Such dismissal contravenes the established bankruptcy principles outlined in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy. The objective of this research is to explore the foundational legal framework governing the termination of a Notary's role and to examine the legal ramifications associated with such dismissal within the framework of bankruptcy. This investigation adopts a normative legal research methodology, motivated by the unclear legal norms present. Legal documents serve as both the primary research tool and the primary source of data for identifying issues. The findings reveal that the ambiguity engendered by Article 12(a) of the Notary Position Law, which governs the dishonorable dismissal of notaries declared bankrupt, raises questions about whether notaries should be considered as debtors or as representatives of their official capacities. This ambiguity contributes to legal uncertainty and the possibility of injustice. The bankruptcy notary loses the authority to take care of his personal property and the right to make authentic deeds, although he can still perform other legal acts. Violations in bankruptcy can cause the deed to lose its authenticity, and the aggrieved party can seek compensation. The Notary Office Law has not regulated the details of Notary bankruptcy, including document security and reappointment, causing ambiguity in norms.
PERJANJIAN LISAN SAH SEBAGAI BUKTI DALAM PERADILAN PERDATA Siagian, Immanuel Wibowo; Ariana, I Gede Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan bag massyarakat tentang perjanjian yang ssering mereka ciptakan. Juga menjadi media untuk memberi tahu tentang perjanjian yang sah itu adalah perjanjian yang seperti apa. Terlebih memberi wawasan tentang keabsahan perjanjian lisan yang kerap digunakan dilingkungan masyarakat. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimana penelitian hukum Normatif ialah penelitian yang di lakukan menggunakan cara menelaah bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan lain dari berbagai literatur yang sesuai terkait yang akan di bahas di penulisan ini. Haasilnya ditemukan bahwa perjanjian lisan sekalipun yang tidak memiliki akta tetap dikatakan sah selagi memenui unsur syarat sahnya sebuah perjanjian. Tidak hanya hanya sah, perjanjian lisan juga bisa digunakan dalam proses Peradilan Perdata sebagai alat bukti. Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Lisan, Sah, Peradilan Perdata, Alat Bukti, ABSTRACT The goals of this writing is to give people a knowledge about agreement that they ussaly did. Also to become a media to tell them about what a legitimate agreement are. Especially to educate them a legal standing about the verbal agreement that they often doing in society. In this writing are using law research normative method. Wich is the research that using the law or other litellatur that are connected with these topics. The result are founded that the legal agreement are legal even without any paper as long as they fit according a condition on the law. Not just legal, a legal agreement also can be used in process of the civil court as an evidence Keywords : Agreement, Verbal Agreement, Legal,Civil Court, Evidence