Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Community Service Journal of Law
Desak Gde Dwi Arini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PKM Empowerment and Preservation of Local Cultural Arts of Bali Dewi Ratih Dance Studio in Banjar Busana Kaja, Baha Village, Mengwi Sub-District, Badung District Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Ketut Sukiani; Putu Dyah Agung Mas Narayana
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.2.2023.96-101

Abstract

As an institution of higher education, Warmadewa University must ensure that it always obeys the Tridharma of Higher Education in accordance with the vision and mission that has been determined. Now every lecturer is encouraged to be able to package community service activities both in groups and individually which will show concern for the community. Community service activities can be carried out by enlightening by providing legal counseling and consultation and assistance to the community in various fields of life in the economic field. Empowerment, preservation and legal protection of Dewi Ratih Balinese Dance Studio in Banjar Busana Kaja, Baha Village, Mengwi District, Badung Regency are very important to maintain the existence of an art studio and keep their work from being claimed by other parties. With the issuance of the operational permit for Dewi Ratih Busana Kaja Dance Studio in 2019, therefore through the community partnership program, the PKM Team of the Faculty of Law, Warmadewa University Denpasar provided assistance in drafting a cooperation agreement with other parties. This aims to have authentic evidence that the Balinese dance studio Dewi Ratih is officially an association of organizations with legal status. In addition, as a legal entity, Dewi Ratih Balinese dance studio in Banjar Busana Kaja has rights and obligations as a legal subject, which will be entitled to receive cooperation with other parties and grant programs from both private and government parties.
PKM Community Empowerment and Preservation of Tourism Villages on Krisna Souvenirs in Blangsinga Village, Blahbatuh Sub-District, Gianyar District Desak Gde Dwi Arini
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.2.2023.102-106

Abstract

In the Decree of the Regent of Gianyar, one of the Tourism Villages in Gianyar Regency is Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency. Saba Tourism Village has tourism businesses such as: Nature Tourism, Cultural Tourism, and Artificial Tourism. Saba Village, has five (5) Traditional Villages and eight (8) banjar Dinas. One of the traditional villages is Blangsinga Traditional Village, which has the power to manage the Blangsinga Tourism Village, with well-known tourism businesses, namely natural attractions of waterfalls and Glass Bridges. Partner Issues: 1). There is no written agreement between the Customary Village of Blangsinga Tourism Village and Krisna Souvenirs Business related to community empowerment of Blangsinga Tourism Village. And 2). There is no optimal preservation of the Tourism Village, so how to preserve the Blangsinga Tourism Village so that it is still able to attract foreign and domestic tourists to come to the Blangsinga Tourism Village. The research method used is empirical legal research, namely by collecting primary data through observation, interviews, and distributing questionnaires. After the primary data is collected, it is processed, using qualitative methods and analyzed with descriptive analytical techniques to get conclusions with accurate data. Blangsinga Tourism Village, is a tourism village that has natural attractions of waterfalls, as well as the Glass Bridge, besides that in the Blangsinga Tourism Village area there is a business by Krisna, in order to empower and preserve the Blangsinga Tourism Village.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Perjanjian Jual Beli Baju oleh Pihak Perusahaan Konveksi Gusti Ayu Putu Apriliana Purnama Dewi; Desak Gde Dwi Arini; Ni Made Puspasutari Ujianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4967

Abstract

Ketidaksesuaian pada perjanjian jual beli pakaian oleh perusahaan konveksi sering menjadi sumber masalah hukum bagi konsumen, khususnya saat barang yang diterima tidak cocok dengan detail bahan, jenis kain, warna, jenis sablon atau jumlah pesanan yang telah disetujui dalam kesepakatan. Kondisi ini bisa memicu pelanggaran kewajiban dan kerugian bagi pembeli, sehingga mekanisme perlindungan hukum yang kuat dan efisien menjadi sangat diperlukan. Riset ini tujuannya mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum konsumen atas ketidaksesuaian kontrak jual beli pakaian oleh perusahaan konveksi mengikuti UUPKn, serta penyelesaian sengketa secara jalur Non – litigasi dan Litigasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan metode Per-uu serta konseptual, menghubungkan analisis regulasi hukum serta bahan bacaan hukum terkait. Temuan riset mengungkap bahwa konsumen berhak menuntut kompensasi kerugian, penggantian produk, refund, ataupun bentuk ganti rugi lainnya jika terjadi ketidaksesuaian barang, sementara perusahaan konveksi sebagai pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan kesalahan dalam tahap manufaktur dan pelanggaran kontrak. Penanganan konflik bisa dilakukan lewat diskusi, mediasi, negosiasi, ataupun proses peradilan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum yang adil.
Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar Credit Agreement Of Fiduciary Micro Installment System on PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar Putu Sintya Pratiwi Manikashanti; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6025.112-117

Abstract

Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditur, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur perjanjian kredit dan proses eksekusi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto Putu Chandra Arta Dharma; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8583.117-122

Abstract

Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia Made Dharma Laksana Swastika; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2194.101-105

Abstract

Child labor regulations in Law 13/2003 for child labor in a company can be said in practice to be quite good and in accordance with their respective work agreements and there must be permission from the child's parents. This study aims to determine the legal protection for child labor in Indonesia and determine the factors causing underage children to do work. This research was designed using empirical legal methods. Sources of data obtained directly from the community called primary data (basic data) and obtained from library materials called secondary data. Data was collected using documentation and interview techniques. The results of this study indicate that the regulation of child labor in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 for child labor in a company is in good practice and in accordance with the work agreement of each and there must be permission from the child's parents. In overcoming obstacles and obstacles, the company tries as much as possible to realize the core of article 68 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 in terms of prohibiting the company from employing underage child labor by providing certain policies to be enforced after deliberation between the company and child labor first. Through this research, non-litigation settlement is expected as the first choice and authoritative (fair for both parties), namely Workers and Employers are given the freedom to choose an existing peace agent (conciliator/mediator), and facilitate the formation of an arbitration system that is free / independent, independent, and authoritative.
Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Made Erik Krismeina Legawantara; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2196.112-117

Abstract

Sale and purchase is usually done by an agreement or what is known as a sale and purchase agreement, based on customary law a sale and purchase agreement is a real agreement, meaning that the delivery of the goods agreed upon is an absolute requirement fulfilled for the existence of an agreement. This research aims to find out about the arrangement of the land purchase agreement and find out the legal consequences of the land purchase agreement if there is a default. The method used in this research is the normative legal method with the statutory approach (satute aproach) and the conceptual approach. There are two types of data used, namely Primary (Laws and Regulations) as primary data and secondary data (sources of literature, books and research journals). Data analyzed are presented in the form of descriptions. Research results show that the sale and purchase rights of land rights are regulated in article 1457. The Civil Code which determines that buying and selling is an agreement between the buyer and the seller in an agreement where the legal terms of the agreement must meet subjective and objective conditions, with the consequence that the agreement is not can be canceled unilaterally because it must be implemented in good faith. Then, due to the Default Law for the Parties In Canceling the Deed of Agreement on the Sale and Purchase of Land Rights, it is regulated in Article 1366 of the Civil Code which stipulates that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence or indifference careful. Article 1366 of the Civil Code explains the responsibility of someone who has done harm to another person / other party, either because of his own actions or due to negligence and carelessness that causes other parties to suffer losses from him.
Aspek Perizinan dalam Pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem Online Single Submission Made Karina Thalia Crisandyna; I Nyoman Sumardika; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2197.118-123

Abstract

The acceleration and increase in investment and business needs to be done by implementing an integrated business licensing service online or online single submission (OSS). This study aims to determine the licensing process of establishing a Limited Liability Company with the OSS system and the constraints faced by the directors in OSS and their mitigation efforts. This research is an empirical legal research using empirical juridical approach type and using primary data sources and secondary data. Data collection is done by direct observation in the field and then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the licensing process of establishing a Limited Liability Company is carried out online by accessing the OSS website and completing the data as contained in the system. The OSS Institution will then issue an NIB to obtain a Business License and a Commercial or Operational License including to fulfill the requirements for a Business License and a Commercial or Operational License. Furthermore, the obstacles faced in the OSS system are related to regulatory aspects, system aspects, governance aspects, lack of socialization, additional costs in adjusting the goals and objectives of the Limited Liability Company, and accessing them that occur twice, both online and file submission. In the context of overcoming existing obstacles, a task force was formed consisting of the National Task Force, Ministry / Institution Task Force, Provincial Task Force, District / City Task Force, system renewal, seminars and briefing on the OSS system.
Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Ni Kadek Sofia Arianti; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2202.148-153

Abstract

This research is motivated by the development of technology playing an important role in the establishment of companies in various regions in the territory of the archipelago, namely the Republic of Indonesia, one of which is a Limited Liability Company. This study aims to determine the arrangement of electronic signatures in the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies and to find out the legal consequences of the signatures conducted electronically in the deed of decree of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies. The method used in this research is the normative research approach is legislation. Then, the data that has been analyzed are presented in an informal form, through the words described in paragraphs. The results of this study address that the regulation of electronic signatures in the deed of the decision of the decision of the general meeting of shareholders of the Limited Liability Company through tracing and transformation according to structured translation by reasoning based on logic that electronic information or electronic documents and / or printouts can be used as evidence legal law, which is also an expansion of legal legal evidence based on the provisions of article 11 jo. Article 5 of the Law. Therefore, the evidence according to the procedural law above made in the form of electronic information or electronic documents, is valid evidence under the Electronic Information and Transaction Law, so that all electronic transactions that utilize electronic media produce electronic signatures that are loaded on the deed of determination of the results of the GMS decision, the Limited Liability Company can be considered as a deed. Then, due to the legal signature that was carried out through electronic media the outcome of the determination of the GMS had a legal impact on the legalization status of the deed which according to the relevant Act was declared valid insofar as the deed was seen as a deed under the hand.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia Agus Antara Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17

Abstract

In this day and age, norms often get blurred against the activities carried out by workers through a system of working agreements for a certain time. Workers get problems in the implementation of the regulation especially in fulfilling workers' rights which are not fulfilled by employers. This study aims to analyze the arrangements for a certain time work agreement in Indonesia, and to find out the legal protections for workers with a certain time working agreement in Indonesia. This study uses a normative legal research method through a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the legal arrangements for a certain time work agreement in Indonesia have been regulated from the highest legal guidelines based on the 1945 Constitution to various Ministerial Decrees. Then, legal protection for workers with a work agreement for a certain time is carried out in a preventive and repressive manner. Supervision is also carried out to maintain the continuity of work agreements in accordance with statutory regulations.
Co-Authors Agus Antara Putra Anak Agung Bagus Yoga Pramana Cok Gde Agung Santika Putra Gusti Ayu Putu Apriliana Purnama Dewi I Kadek Candra Wisesa I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Putu Haris Parwita Made Dharma Laksana Swastika Made Erik Krismeina Legawantara Made Karina Thalia Crisandyna Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Sofia Arianti Ni Made Puspasutari Ujianti Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Chandra Arta Dharma Putu Dyah Agung Mas Narayana Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . Sukiani, Ni Ketut