Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara International Journal of Law Dynamics Review
Syndo, Sivana Amanda Diamita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan Syndo, Sivana Amanda Diamita
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.114 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.178

Abstract

Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.
Double Standards in International Legal Politics in the Settlement of Violations of Human Rights to the Rohingya Ethnic Maziyyah, Rifdatul; Shohihah, Millatus; Syndo, Sivana Amanda Diamita; Murtadho, Nazhif Ali
International Journal of Law Dynamics Review Vol. 1 No. 1 (2023): May
Publisher : Nursyam Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62039/ijldr.v1i1.1

Abstract

This article aims to identify the resolution of gross human rights violations against the Rohingya ethnic group who have been discriminated of the Myanmar Military Junta Government. The international community and political response are giving pressure and criticism about upheaval against the settlement of violations against the Rohingya. The Myanmar government rejection of accusations of gross human rights violations can be seen from the international double standards towards the settlement of the Rohingya case. This article uses the library research method, and critical analysis to understand the settlement of human rights violations against the Rohingya. The conclusion is Discrimination against this ethnic can be considered by international human rights law as a gross violation of human rights, even though Myanmar has legal arrangements for protecting human rights in force in its country. International human rights law as a political instrument has powerful in efforts to create quality international policy products including guaranteeing the implementation of respect for human rights in the world through the role of international institutions as guardians in the process of enforcing human rights violations committed by a country through various strategic steps both repressive, preventive and curative. Discrimination against the Rohingya can be seen in the application of double standards by several countries such as the Western block countries, where they seem to keep quiet about these human rights violations.
Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan Syndo, Sivana Amanda Diamita
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.178

Abstract

Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.
Questioning Justice in Law Enforcement for Children as Victims of Criminal Acts of Sexual Intercourse : Menyoal Keadilan dalam Penegakan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Maziyyah, Rifdatul; Syndo, Sivana Amanda Diamita; Shohihah, Millatus
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.278-290

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, denganmenggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasilpenelitian ini didapatkan bahwa pertama, Rasio legis Putusan Nomor143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35Tahun 2014 yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun danmaksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah.Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian mental dantrauma yang dialami korban serta keluarganya, sementara yangmeringankan adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah.Kedua, Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg, putusan tersebut mengakomodir penegakan hukum denganpenerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, yang tepat karenaunsur-unsurnya terpenuhi, serta mempertimbangkan teorirestorative justice dengan meringankan hukuman karena terdakwamenikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengankonsep penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut danteori relatif, serta memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan,dan kemanfaatan.
Co-Authors Maziyyah, Rifdatul Murtadho, Nazhif Ali Shohihah, Millatus