Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Legal Accountability for Police Members who Allegedly Extorted the Suspect in a Murder Case (Case Study at the South Jakarta Metro Police) Hans Widyatomo; Gunawan Nachrawi; Jamiatur Robekha
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 15 No. 01 (2025): Informatika dan Sains , 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the forms of crime that often occurs in people's lives today is the crime of extortion which is described in Articles 368 Paragraph 1 to 371 of the Criminal Code. Anyone who violates the provisions as described in Article 368 Paragraph 1 can be sentenced to a maximum of nine years in prison. extortion case carried out by 4 members of the South Jakarta Police Force. Four members of the South Jakarta Metro Police are suspected of violating the code of ethics in the form of abuse of authority in handling a case of murder and sexual exploitation of children that was revealed in April 2024. Even in this case, it is strongly suspected that it involves other parties. Victims of extortion as well as suspects of murder and child sexual violence feel harmed up to billions of rupiah. The formulation of the problem discussed is: 1) What is the qualification of a criminal act that can be categorized as extortion according to Indonesian criminal law? and 2) What is the legal accountability for police members who are suspected of committing the crime of extortion?. The research method used is the normative juridical method, namely research that prioritizes literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the results of the research, the author concludes that legal accountability for police members who are suspected of committing the crime of extortion is by effectively enforcing the law against police officers who commit extortion with the importance of implementing a strict and transparent criminal legal process. As seen in the case of a member of the South Jakarta Police who had extorted the suspect in the murder case. As law enforcement officers, the police must be subject to the same rule of law as the general public, as stipulated in Article 29 of the Police Law.
Prinsip Kehati-Hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet Jimmy Tjiu; Gunawan Nachrawi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i1.2435

Abstract

Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit. Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dalam pemberian kredit kepada Debitur, Kreditur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari. Menurut Johannes Ibrahim, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari, dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 5C sebelum pemberian kredit, yakni: character, capital, capacity condition of economy; dan collateral. Terhadap Kreditur yang telah melakukan kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi Kredit macet masih tetap terjadi, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kreditnya, salah satunya restrukturisasi. Dalam kasus kredit macet, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Bagi debitur yang tetap ingkar janji setelah dilakukannya restrukturisasi, maka pihak kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet. Adapun lembaga tersebut yaitu: melalui Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri serta melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).