Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya Aryani, Esti; Triwanto, Triwanto
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.4384

Abstract

Counseling about juvenile delinquency and its handling to students is very important, given the increasing number of juvenile delinquency during the Covid-19 pandemic. As part of the young generation who are the nation’s successors, students need to be equipped with insights about the importance of building a strong mental attitude so that they are not easily influenced and fall in delinquent behaviour that leads to criminal acts. Counseling is carried out online using the Microsoft Team application. Interactive discussions resulted in conclusions about preventive, repressive, and curative efforts in dealing with juvenile delinquency.
Policies for Regulating Partnership Relationships in Land Transport Businesses in The Era of The Industrial Revolution 4.0 Agatha Jumiati; Esti Aryani; Erlin Suci Ikayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.3993

Abstract

This study aims to examine how the policy of regulating partnership relationships in land transportation businesses in the Era of the Industrial Revolution 4.0. This research is motivated by the fact that currently in various parts of the world are facing the era of the industrial revolution 4.0. The presence of the industrial revolution 4.0 has been able to cause fundamental changes in various fields of human life, including in the field of labour law. There has been a shift in industrial relations from labour relations to partnership relations. This shift has the impact of causing problems related to the existence of workers such as welfare and legal protection of workers This research is a descriptive normative juridical research using secondary data and qualitative data analysis. The output of this research is in the form of mandatory output. Mandatory outputs are scientific publications planned to be published in Non-Scopus International Journals and presentation of research results at Refanas.The planned TKT is TKT 1 because in this study the goal to be achieved is to examine how the policy of regulating partnership relations in land transportation businesses in the Era of the Industrial Revolution 4.0. The results of this study indicate that the policy of regulating partnership relations in land transportation businesses in the Era of the Industrial Revolution 4.0 refers to Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. In practice in the field, the partnership relationship policy has not been implemented in a partnership agreement which must actually contain the principle of equality (Article 36 of Law Number 20 of 2008) and the principle of independence (Article 34 Paragraph (3) of Law Number 20 of 2008).
Criminal Responsibility of the Perpetrator of Obstruction of Justice in Corruption Crimes Aryani, Esti; Jumiati, Agatha; Pamungkas, Nova Satria
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4063

Abstract

This research aims to examine the criminal liability of obstruction of justice perpetrators in corruption offenses and analyze the existence of regulations on obstruction of justice in current and future legislation.This research is a normative legal study that uses a case study approach, involving the examination of specific cases from various legal aspects. The case approach is conducted by examining cases related to the issues faced that have become court decisions with permanent legal force. In the case currently under examination, the defendant Friedrich Yunadi, who is a lawyer, was proven legally and convincingly guilty of the crime of "intentionally and jointly obstructing the investigation against the suspect in a corruption case." The sentence imposed by the First Instance Court was 7 (seven) years and a fine of Rp.500,000,000 (five hundred million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with a prison sentence of 5 (five) months. At the appellate level, the High Court upheld the decision of the Central Jakarta District Court No.9/pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dated March 5, 2018. Then, the level of the criminal case imposed on the defendant was revised to a prison sentence of 7 years and 6 months and a fine of Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah). If the fine is not paid, it will be replaced with an 8 (eight) month prison sentence. The change in punishment is due to the defendant's actions as an Advocate that violated the law, which can damage and erode public trust in the law enforcement profession, especially Advocates.
Sosialisasi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jumiati, Agatha; Aryani, Esti; Ikayani, Erlin Suci
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 6 (2025): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i6.2878

Abstract

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, dan menjaga keberlanjutannya. Perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik sebagai pengelola rumah tangga, pelaku usaha kecil, maupun penggerak kegiatan komunitas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan perempuan di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi dengan pihak desa dan kelompok perempuan, penyusunan materi kontekstual, sosialisasi melalui presentasi, diskusi kelompok terarah, studi kasus, dan demonstrasi pengolahan hasil pangan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep ketahanan pangan dan peran perempuan di dalamnya, terbentuknya kelompok kerja perempuan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, serta tersusunnya rencana aksi bersama untuk penguatan ketahanan pangan di tingkat keluarga dan komunitas. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam mengolah hasil pangan lokal menjadi produk bernilai tambah, yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Aryani, Esti; Triwanto, Triwanto; Aljanni, Daei
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 6 (2025): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i6.2902

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada fisik, psikis, dan sosial korban. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di pedesaan, masih rendah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi UU TPKS kepada ibu-ibu pengajian di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif, dengan penyampaian materi tentang definisi dan jenis kekerasan seksual, hak korban, sanksi bagi pelaku, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari, langkah pencegahan, serta prosedur pelaporan yang benar. Peserta juga berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi kepada lingkungan sekitarnya, sehingga pesan pencegahan kekerasan seksual dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas efektif dalam membangun kesadaran hukum, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman serta berpihak pada korban.