Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Awang Long Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV) El-Iqtishady Journal Peqguruang: Conference Series JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Abd. Asis
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Musbirah Arrahmania; Abd. Asis; Audyna Mayasari Muin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22135

Abstract

Abstract               This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.Keyword: effectiveness, correctional, rights, assisted residents, correctional institutionsAbstrakTujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian  upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannyaKata Kunci : Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan
PELATIHAN KELOMPOK IBU-IBU PKK MELALUI OLAHAN IKAN TONGKOL (ABON) DI KAMPUNG SORYAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR Abd. Asis; Isal Anwar Hasan; M. Saleh Laha
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2020 "Peranan Strategis Teknologi Dalam Kehidupan di Era New Normal"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampung Soryar distrik Biak Timur terletak di pesisir kabupaten biak memiliki hasil laut yang melimpah, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Salah satu hasil laut yang banyak dihasilkan oleh nelayan di Kampung Soryar adalah ikan tongkol atau Euthynnus affinis, dengan hasil tangkapan yang sangat banyak apalagi saat musim tangkap melimpah. Hasil tangkapan ikan tongkol melimpah itu sehingga terkadang banyak pedagang maupun nelayan mengalami kerugian karena terkadang ikan yang tidak laku mengalami pembusukan. Belum adanya industri pengolahan ikan, itu juga yang menjadi penghambat usaha pemasaran ikan. Oleh karena itu maka kita perlu mendorong industri kreatif rumah tangga. Kemudian kelompok ibu-ibu PKK kampung Soryar Distrik Biak Timur kabupaten Biak Numfor  dipilih untuk  menjadi mitra dalam membuat produk olahan ikan tongkol menjadi abon. Mengolah ikan basah menjadi abon selain dapat menjadi sumber protein yang dapat disimpan lama juga menambah daya jual ikan tongkol, pada saat tangkapan melimpah tidak semua ikan tangkapan tidak dijual basah di pasar ikan tetapi sebagian dijual ke kelompok Ibu-ibu PKK untuk diolah menjadi abon selain itu dapat menjadi peluang usaha terbuka sehingga akan meminimalkan tingkat pengangguran untuk ibu-ibu rumah tangga. Mitra dalam PKM ini adalah kelompok Ibu-ibu rumah tangga yang di kampung Soryar. Luaran yang diharapkan dari kegitan ini adalah adanya produk olahan ikan tongkol  menjadi abon ikan tongkol.
Peranan Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pembentukan Moral siswa Di SMPN 1 Balla Asis, Abd.; Ada, Junia; Latief, Abdul
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 5, No 1 (2023): Vol 5, No 1 (2023): Peqguruang, Volume 5, No.1, Mei 2023
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v5i1.2043

Abstract

Sekolah adalah tempat dimana  siswa dapat memperoleh pendidikan formal, sekolah juga  bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik, untuk itu  peran guru bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membentuk  kepribadian siswa menjadi lebih baik dan bermoral. adapun yang menjadi pokok masalah yaitu 1. bagaimana keadaaan moral murid di SMPN 1 Balla, 2. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral siswa di SMPN 1 Balla, 3. Bagaimana Peranan Guru Bimbingan dan Konseling dalam membentuk moral siswa di SMPN 1 Balla. Metode pada penelitian tersebut yakni penelitian deskriktif Kualitatif yakni analisis data melalui hasil data yang ada, yaitu kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan foto, layanan bimbingan dan konseling sangat pokok untuk dilaksanakan yang singkron dengan kemauan siswa  yaitu untuk membentuk dan mengembangkan moral siswa kearah yang lebih baik.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SDM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BUNTUBUDA Apriantho, Apriantho; Hannan, Syuaib; Asis, Abd.
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i2.1466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan sdm untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa buntubuda kabupaten mamasa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan pemerintah desa buntubuda dalam pengembangan sdm untuk menigkatkan ekonomi di desa buntubuda ada beberapa jenis yaitu tatanan regulasi, pengarahan strategi, dan pelatihan. Faktor yang mendorong pemerintah dalam pengembangan sdm adalah untuk menigkatkan ekonomi di desa buntubuda adalah dukungan multipihak baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat semangat dan respon positif dari masyarakat, keterlibatan beberapa lembaga seperti pendamping desa, pemerintah desa dan pemasaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sdm yang masih rendah, belum profesional, kurang dan paradigma masyarakat yang konservatif masih takut untuk mencoba dan takut unuk gagal.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN GOTONG ROYONG DI DESA BUNTUBUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA Magdalena, Magdalena; Syaeba, Muhammad; Asis, Abd.
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i2.880

Abstract

Masyarakat Indonesia menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari saling ketergantungan antar sesamanya, sehingga masyarakat selalu berusaha untuk memelihara hubungan yang baik dengan sesamanya. Salah satu cara untuk memelihara hubungan yang baik dengan sesamanya yakni melakukan kegiatan gotong royong diperlukan peran kepala desa. Dimana dalam melaksanakan program pemerintah desa yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, penggerakan serta pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut karna tanpa adanya ini semuanya tidak akan berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yakni kepala desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimanakah peran kepala desa dalam meningkatkan kegiatan gotong royong di desa buntubuda kecamatan mamasa kabupaten mamasa 2). Adakah Factor penghambat yang   mempengaruhi kegiatan gotong royong di desa buntubuda kecamatan mamasa kabupaten mamasa Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Lokasi penelitian di Desa buntu buda Kecamatan mamasa Kabupaten mamasa.responden  dalam penelitan ini adalah kepala desa buntu buda, Perangkat Desa buntu buda, kepala dusun  di desa buntu buda serta warga Desa buntu buda.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi  Berdasarkan hasil penelitan ini  masih banyak yang belum sepenuhnya terealisasi oleh Pemerintah Desa Buntubuda sehingga terjadinya pasang surut dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong dalam pembangunan ini. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat ataas dasar suka rela tetapi dari pihak pemerintah gampong berinisiatif memberikan insentif berupa uang untuk masyarakat yang bergotong royong. Bentuk dan sifat kegiatan gotong royong yang masih dikategorikan pembangunan pada fisik Desa ditentukan oleh faktor-faktor yang melatar belakangi gotong royong itu, ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta agama yang ada di Desa Buntubuda.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SDM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BUNTUBUDA Parawansa, Aco; Asis, Abd.; Apriantho, Apriantho
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 2 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.2, November 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i2.1502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah  dalam pengembangan sdm untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa buntubuda kabupaten mamasa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan pemerintah desa buntubuda dalam pengembangan sdm untuk menigkatkan ekonomi di desa buntubuda ada beberapa jenis yaitu tatanan regulasi, pengarahan strategi, dan pelatihan. Faktor yang mendorong pemerintah dalam pengembangan sdm adalah untuk menigkatkan  ekonomi di desa buntubuda adalah dukungan multipihak baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat Antusiasme dan umpan balik positif dari masyarakat, keterlibatan beberapa organisasi seperti asisten desa, pemerintah desa dan pemasaran. Sementara faktor-faktor yang menghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia, masih merupakan masyarakat yang rendah, tidak profesional, langka dan konservatif yang masih takut untuk mencoba dan gagal.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA LILLI KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR Alma, Alma; Ibrahim, Mahyuddin; Asis, Abd.
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 4, No 1 (2022): Peqguruang, Volume 4, No.1, Mei 2022
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v4i1.2281

Abstract

ALMA, 2021 ” Efektivitas Pelayanan Publik Di Desa Lilli Kecamatan    Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar.” Di bimbing oleh Bapak Mahyuddin Ibrahim selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis selaku pembimbing II.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar, adapun sub masalah dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana efektivitas pelayanan publik di desa lilli kecamatan matangnga kabupaten polewali mandar?, 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelayanan di kantor Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sudah Efektif Dan Efisien?Jenis Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif .Adapun sumber data yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan pegawai di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar dan masyarakat, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan pelayanan publik. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Klasifikasi data/kategori data, Reduksi data dan Editing data.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar belum memenuhi empat indikator yang digunakan oleh peneliti. Indikator-indikator tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar antara lain: 1) Faktor jaringan, 2) Faktor Kesadaran Masyarakat,3) Faktor Sarana dan Prasarana, 4) Faktor Anggaran.Implikasi dalam penelitian ini adalah Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali  Mandar perlu untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan agar masyarakat merasa nyaman. Kata kunci : Efektifitas dan pelayanan publik
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Ichsan, Muhammad Nur; Asis, Abd.; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.355 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i1p265-273

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the authority of civil servant investigators and analyze the inhibiting factors for civil servant investigators to handle fish quarantine crimes. This study used an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Civil servant investigators' authority to handle fish quarantine crimes was carried out based on Article 83 paragraph (2) of Law Number 21 of 2019 through coordination with the police, which includes two fields, namely the field of guidance and operations. The inhibiting factors for civil servant investigators in handling fish quarantine crimes were divided into law enforcement factors and legal substances.
Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika Datu Nur Fathahita; Asis, Abd.; Basri, Muhammad
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba dan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Bulukumba sesuai dengan prinsip-prinsip diskresi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Diskresi kepolisian yang diterapkan yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya dengan dasar keyakinan dan pertimbangan pihak kepolisian bahwasanya segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut. 2. Diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.
Proving of Predicate Crimes in Cases of Money Laundering Crimes Muchtar, Musdayanti; Asis, Abd.; Muin, Audyna Mayasari
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.35422

Abstract

This study aims to analyze the application of law in UURI No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in proving predicate crimes. The research was carried out using normative juridical research methods using statutory and case approaches. The results of the study show that in the application of Article 69 to the crime of money laundering in the decision, namely Decision Number 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir with the defendant Murtala Ilyas Bin Ilyas, has used Article 69 because there was no previous decision related to the predicate crime. As for some of the obstacles experienced in the application of Article 69, namely the potential for the accused to be free from legal bondage, the lack of certain facilities and amenities, and the potential for violating the principle of the presumption of innocence.
Co-Authors A. M. Syukri Akub Abdul Latief Ada, Junia Alma, Alma Andi Ahmad Ichsan Hady D Apriantho, Apriantho Audyna Mayasari Muin Datu Nur Fathahita Hannan, Syuaib Hijrah Adhyanti Mirzana Ibrahim, Dewi Ratnawulansari Ibrahim, Mahyuddin Ichsan, Muhammad Nur Isal Anwar Hasan Japri, Muh. M. Saleh Laha Magdalena Magdalena Masyhadiah, Masyhadiah Mr. Muhadar Muchtar, Musdayanti Muhadar, Muhadar Muhammad Basri Muin, Audyna Mayasari Musbirah Arrahmania Nur Azisa Parawansa, Aco Safira, Monalisa Syaeba, Muhammad