Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Al-Mizan (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Hukum Novelty Diponegoro Law Review Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Ecosystem Gorontalo Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN SIGn Jurnal Hukum Lasinrang Law Journal
Hijrah Adhyanti Mirzana
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90245
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama Mirzana, Hijrah Adhyanti
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi adalah Hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Salah satu hak asasi sipil dan politik  adalah  hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah dari agamanya tersebut. Di Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Penelitia ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam  KUHP  dan UU No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang  dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia. Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegralkan dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP. Human rights is rights inherent by nature in every being is born with a biological human figure. One of the civil and political rights is the right to profess and practice their religion from the religion. In Indonesia, freedom of religion under Article 28 E numbers 1 and 2 of Act of 1945. This research is intended to analyze the policy of criminalization of blasphemy offense in the Criminal Code and Law No. 1/PNPS/1965? 2) . The result of this study reveals that the offense of blasphemy under Article 156a of the Penal Code and Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965. Article 156a of the Criminal Code in principle regulate crime of blasphemy in order so that people do not adhere to any religion, who jointed Belief in God Almighty, while the provisions of Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine. In addition to Indonesia’s Criminal Code. Article 156a of the Criminal Code Indonesia which protect each other’s feelings citizens / residents who embrace a particular religion or belief. The difference lies in the formulation. The concept of the Criminal Code has been perfecting the formulation of Article 156a of the Criminal Code to formulate crime-crime offenses classified in penodaaan religion and religious life. But considering Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 which governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine, the Court’s decision is maintained by the constitution, this section should also integrable in criminal penodaaan religion and religious life were formulated in the concept of the Criminal Code.
Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama Mirzana, Hijrah Adhyanti
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2380

Abstract

Hak asasi adalah Hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Salah satu hak asasi sipil dan politik  adalah  hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah dari agamanya tersebut. Di Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Penelitia ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam  KUHP  dan UU No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang  dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia. Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegralkan dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP. Human rights is rights inherent by nature in every being is born with a biological human figure. One of the civil and political rights is the right to profess and practice their religion from the religion. In Indonesia, freedom of religion under Article 28 E numbers 1 and 2 of Act of 1945. This research is intended to analyze the policy of criminalization of blasphemy offense in the Criminal Code and Law No. 1/PNPS/1965? 2) . The result of this study reveals that the offense of blasphemy under Article 156a of the Penal Code and Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965. Article 156a of the Criminal Code in principle regulate crime of blasphemy in order so that people do not adhere to any religion, who jointed Belief in God Almighty, while the provisions of Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine. In addition to Indonesia’s Criminal Code. Article 156a of the Criminal Code Indonesia which protect each other’s feelings citizens / residents who embrace a particular religion or belief. The difference lies in the formulation. The concept of the Criminal Code has been perfecting the formulation of Article 156a of the Criminal Code to formulate crime-crime offenses classified in penodaaan religion and religious life. But considering Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 which governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine, the Court’s decision is maintained by the constitution, this section should also integrable in criminal penodaaan religion and religious life were formulated in the concept of the Criminal Code.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCTION OF JUSTICE Dimas, Asrullah; Hasrul, Muhammad; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 2 (2021): Mei
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.846 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i2.10901

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan delik obstruction of justice pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi agar advokat dalam hal ini memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Adapun hasil dari penelitian ini yaitu karakteristik Obstruction Of Justice, menyatakan 3 (tiga) unsur penting yaitu Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings);Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings); Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent), Selanjutnya obstruction of justice merupakan delik materikl, sehingga delik tersebut mengindahkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni perbuatan  tercegah, terintangi atau tergagalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan mengakibatkan lambatnya proses Peradilan sehingga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana , cepat dan  biaya ringan. Selain dari hak imunitas advokat sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya delik obstruction of justice disematkan pada delik pidana materil bukan delik formil sehingga penekanan kasus tersebut adalah akibat dari perbuatan itu, seyogyanya untuk menilai perbuatan Officium Nobille maka peninjauannya pada akibat agar interpretasi dari kata mencegah,merintangi,dan menghalangi tidak sebatas perbuatan semata melainkan ada akibat yang ditimbulkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Advokat, Obstruction of justice This study aims to analyze the limits of the offense obstruction of justice in Law Number 21 of 2001 which is concerning about the Corruption so that advocates in this case have the clear legal protection in cases of criminal acts of the corruption.  This study uses a normative legal research method. The results of this study are the characteristics of the Obstruction of Justice, which states 3 (three) important elements, namely that action causes pending judicial proceedings; the perpetrator knows his actions or is aware of his actions (knowledge of pending proceedings)  );  The perpetrator commits or attempts deviant actions with the aim of disrupting or intervening in the legal process or administration (acting corruptly with intent). Furthermore, the obstruction of justice is a material offense, so that the offense ignores any consequences arising from the act, namely actions are prevented, obstructed or failed to occur.  ongoing investigations, prosecutions and trial hearings have resulted in the slow process of the judiciary so that it is not in accordance with the principles of a simple, fast and low cost trial.  Apart from the right of an advocate's immunity as a form of legal protection, the obstruction of justice offense should be attached to a material criminal offense not a formal offense so that the emphasis of the case is the result of that act.  and hindering is not just an act, but there are the consequences itself.Keyword: legal protection, advocate , Obstruction of justice
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar Muhlis, Lisa Nursyahbani; Muhadar, Muhadar; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 22 No. 1 (2022): ECOSYSTEM Vol. 22 No 1, Januari - April Tahun 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v22i1.1389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal di Kota Makassar.Penelitian ini adalah Penelitian Normatif – Empiris yang dilakukan di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Makassar dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.Penelitian ini menjawab bahwa Pertama – tama, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik illegal yaitu sebagai regulator, melakukan pengawasan sebelum beredar dan setelah beredar, melakukan pembinaan dan melakukan penindakan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal berdasarkan Pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. This study aims to determine the enforcement of criminal law against perpetrators of illegal distribution of cosmetics in Makassar City. This research is a Normative - Empirical Research conducted at the Makassar Food and Drug Supervisory Center and the data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and data collection. The data collected is then analyzed in a qualitative descriptive manner. This research answers that first of all, the role of BPOM in enforcing criminal law on the circulation of illegal cosmetics is as a regulator, conducting supervision before and after circulation, providing guidance and taking action. Second, law enforcement against perpetrators of illegal distribution of cosmetics based on Articles 197 and 196 of the Health Law and the factors that influence it.
THE AUTHORITY OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN DETERMINING THE OCCURRENCE OF MEDICAL MALPRACTICE Panangngari, Andi Aulia; Muin, Audyna Mayasari; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Al-Risalah VOLUME 23 NO 1, MAY (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.37373

Abstract

This study aimed to examine and analyze the authority of medical organizations in determining the occurrence of medical malpractice and to examine and analyze the judge's consideration of Decision Number 1441/Pid/Sus/2019/PN Mks. This study used a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The data analysis employed descriptive qualitative analysis, which was correlated with concepts and theories from various literary sources. The results of the study revealed that the Indonesian Medical Association (IMA), through Honorary Council for Medical Ethics (HCME), was authorized to determine the occurrence of medical malpractice. This authority was manifested through the revocation of the license of the doctor who became the defendant, even though the judge's decision stated that no malpractice was found by the defendant. Regarding Decision Number 1441/Pid.Sus/2019/PN. Mks, the acquittal for Mrs. Dr. Elizabeth Susana M. Boing was right. Many opinions confirmed that the incident was a result of medical risks rather than medical malpractice committed by Mrs. Dr. Elizabeth. However, it was considered a work accident that resulted in a medical risk, which basically did not result in criminal sanctions.
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Rivai S, Muhammad; Mirzana, Hijrah Adhyanti; Muin, Audyna Mayasari
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.
Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Makkasau, Edi Suryanto; Mirzana, Hijrah Adhyanti; Muin, Audyna Mayasari
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.678 KB) | DOI: 10.17977/um019v6i2p427-437

Abstract

This study aimed to analyze legal factors and law enforcement factors in the enforcement of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. This study used the type of empirical legal research. The data sources were in the form of primary data and secondary data. The data analysis technique used descriptive qualitative. The study results showed that the legal factors that influence the application of Article 27 paragraph (3), namely the lex certa element in the formulation of the offense, had not been fulfilled. The explanation of the phrase without rights and transmitting was not in line with Articles 310 and 311 of the Criminal Code. The ideal law enforcement had not been realized in the application of Article 27 paragraph (3) because the indicators of the principle of legality and clarity of phrases in the law had not been fulfilled, and there were still quality, quantity, and coordination constraints from law enforcement officers.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Ichsan, Muhammad Nur; Asis, Abd.; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.355 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i1p265-273

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the authority of civil servant investigators and analyze the inhibiting factors for civil servant investigators to handle fish quarantine crimes. This study used an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Civil servant investigators' authority to handle fish quarantine crimes was carried out based on Article 83 paragraph (2) of Law Number 21 of 2019 through coordination with the police, which includes two fields, namely the field of guidance and operations. The inhibiting factors for civil servant investigators in handling fish quarantine crimes were divided into law enforcement factors and legal substances.
IMPLEMENTATION OF UTTP EQUIPMENT CALCULATION AND RECAACING IN LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF LEGAL METROLOGY IN MAKASSAR CITY Fachri Muhammad B; Asis, Abd; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.235 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.532

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of calibration and re-calibration in Makassar City as an effort in law enforcement in the field of legal metrology. The research is empirical-legal research. A research location is a place or area where the author conducts research. In the context of this research, the author conducted research in the city of Makassar, specifically the Regional Technical Implementation Unit for Legal Metrology, Makassar City, Makassar Police Station, and several traders. The reason the author chooses the Makassar City UPTD is that the institution is authorized and competent in providing data regarding the supervision of the implementation of calibration and re-calibration in the city of Makassar. Then at the Makassar City Police, the author will ask for data related to Crime in the Legal Metrology field and some traders to provide information regarding the measuring instruments, measurements, and scales used. The data used are primary data and secondary data. The collected data are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the authority in the management of legal metrology at the center is carried out by the DITMET of the Ministry of Trade whose task is to carry out the formulation, implementation, and control of policies, drafting guidelines, norms, standards, procedures, and criteria as well as providing technical guidance and evaluation of policy implementation in the field of metrology. legal in order to provide wider space for regions to regulate and manage the lives of their citizens, the central government establishes a regional autonomy policy through Law Number 23 Year 2014 (as was the last amendment through Law Number 9 Year 2015) concerning Regional Government. The transfer of authority for the implementation of the previous calibration and calibration from the provincial government is then transferred to the Regency/City Government, which then each region has the right to form a legal Metrology Unit whose task is to carry out calibration and recalculation. In the case of calibration and recalculation obligations, each UTTP instrument has a period of calibration and recalibration period and the one who is entitled to perform the calibration is the calibrator. As a follow-up to the Regional Government Law, the city of Makassar has established a UML in 2017 through Makassar Mayor Regulation No. 82 Year 2017 concerning the formation, position, organizational structure, duties and functions, and work procedures of the legal metrology technical implementing unit at the trade office.
The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia Haeranah, Haeranah; Mirzana, Hijrah Adhyanti; Anas, Andi Muhammad Aswin; Iskandar, Ismail; Arifin, Arnita Pratiwi; Amri, Ulil; Normiati, Normiati
LAW REFORM Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i1.66764

Abstract

The concept of plea bargaining in Indonesia's criminal justice system still lacks a clear and definitive standard. This study aims to examine the current application of plea bargaining in the Indonesian justice system and to explore an ideal framework for its implementation in the future. The research adopts a normative juridical approach. The findings reveal that plea bargaining remains a relatively new concept in Indonesian criminal law. The existing Criminal Procedure Code does not provide regulations for plea bargaining as an alternative method for resolving criminal cases outside of court. However, the Draft Criminal Procedure Code has introduced the concept under the term "special path" in Article 199, which allows for plea bargaining between judges, public prosecutors, and legal counsel. Plea bargaining has the potential to serve as a solution to challenges in sentencing and correctional systems, ensuring the principles of swift, simple, and cost-effective justice while safeguarding the rights of the accused and enhancing their role in legal proceedings.
Co-Authors Ab Rahman, Nurul Hidayat Abd Asis, Abd Abd. Asis Aminuddin Ilmar ANDI MUHAMMAD ASWIN ANAS Arifin, Arnita Pratiwi Dimas, Asrullah Erawan, Dhani I Ihza Fachri Muhammad B Haeranah, Haeranah Hasrul, Muhammad Ichsan, Muhammad Nur Iskandar, Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Mahdiyyah Makkasau, Edi Suryanto Marzela, Ariska Maskun Muhadar, Muhadar Muhammad Basri Muhlis, Lisa Nursyahbani Muhni, Afif Muin, Audyna Mayasari Munandar, M. Aris Mutawalli, Muhammad Normiati, Normiati Nur Azisa Panangngari, Andi Aulia Rivai S, Muhammad Rohman, Aditya Dwi Rungngu, Paul Lole Landoroy Palimbong Syamsuddin Muchtar Syarif Saddam Rivanie Tandilese, Duwisno Ipang