Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interdisciplinary Social Studies Journal of Public Power AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Public
Pujiyanti, Yunita Rizki
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Human Trafikking Sayad Abbas 2009 Pujiyanti, Yunita Rizki; Kasanusi
Journal of Public Power Vol. 6 No. 1 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas untuk melaksanakan kerjasama internasional terkait penanganan kejahatan transnasional. Dalam menangani kejahatan transnasional NCB Interpol Indonesia menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global Interpol (1-24/7) dan menggunakan Interpol notice. Salah satu Interpol notice yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah Interpol red notice. Interpol red noticediterbitkan keseluruh NCB-Interpol (negara anggota Interpol) untuk mencari buron yang akan dimintakan ekstradisinya. Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia menerima Interpol red notice dari pihak Australia terhadap Sayed Abbas, yang kemudian dimintakan ekstradisinya atas tindakan kejahatan people smuggling yang dilakukannya pada I Maret 2009 sampai dengan 5 Mei 2009. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan serta tugas dan fungsi NCB Interpol Indonesia? Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Sayed Abbas dalam kejahatan people smuggling? Bagaimana tuntutan Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan people smuggling Sayed Abbas? Bagaimana peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan people smuggling Sayed Abbas? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analis, dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana pada saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dimana metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana peranan NCB Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan People smuggling Sayed Abbas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Peranan NCB Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator pada tahap pra Ekstradisi berjalan efektif dan dalam proses ekstradisi Sayed Abbas, pada dasarnya Australia sebagai negara peminta ekstradisi telah mengikuti prosedur ekstradisi berdasarkan UU No. Tahun 1979, sehingga secara prosedural dapat mempermudah proses ekstradisi. Walaupun dalam prakteknya terjadi hambatan dengan adanya penolakan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, tetapi pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi Sayed Abbas kepada Australia Dapat terlaksana pada tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 dan berdasarkan Asas Double Criminality
Birokrasi Pelayanan Publik di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Irwanto, Vani; Machwal Huda; Pujiyanti, Yunita Rizki
AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen vital dalam organisasi, khususnya dalam pemerintahan. Pelayanan publik sejatinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Kualitas pelayanan publik seharusnya sudah menjadi perhatian utama agar masyarakat memberikan respon positif pada pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan. Namun, banyak masyarakat yang memberikanrespon negatif dalam kegiatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi factor kelemahan kualitas pelaksanaan birokrasi pelayanan publik serta menemukan upaya untuk memperbaiki layanan publik di Pemerintahan Desa Carangwulung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian studi kasus. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Carangwulung Wonosalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam yang terstruktur dan dokumentasi. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah faktor lemahnya birokrasi pelayanan publik pada aspek sumber daya manusia masih belum sesuai dengan kebutuhan Lembaga pelayanan publik, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai masih relatif rendah. Pada aspek sistem dan prosedur menunjukkan bahwa adanya diskriminasi dan tidak konsisten dalam menjalankan pelayanan publik. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan birokrasi yaitu meningkatkan sumber daya pegawai dengan cara seleksi kualifikasi pegawai, menghilangkan adat calo dan adat kekerabatan di dalam pelayanan publik.
Human Trafikking Sayad Abbas 2009 Pujiyanti, Yunita Rizki; Kasanusi
Journal of Public Power Vol. 6 No. 1 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas untuk melaksanakan kerjasama internasional terkait penanganan kejahatan transnasional. Dalam menangani kejahatan transnasional NCB Interpol Indonesia menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global Interpol (1-24/7) dan menggunakan Interpol notice. Salah satu Interpol notice yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah Interpol red notice. Interpol red noticediterbitkan keseluruh NCB-Interpol (negara anggota Interpol) untuk mencari buron yang akan dimintakan ekstradisinya. Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia menerima Interpol red notice dari pihak Australia terhadap Sayed Abbas, yang kemudian dimintakan ekstradisinya atas tindakan kejahatan people smuggling yang dilakukannya pada I Maret 2009 sampai dengan 5 Mei 2009. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan serta tugas dan fungsi NCB Interpol Indonesia? Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Sayed Abbas dalam kejahatan people smuggling? Bagaimana tuntutan Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan people smuggling Sayed Abbas? Bagaimana peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan people smuggling Sayed Abbas? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analis, dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana pada saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dimana metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana peranan NCB Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan People smuggling Sayed Abbas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Peranan NCB Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator pada tahap pra Ekstradisi berjalan efektif dan dalam proses ekstradisi Sayed Abbas, pada dasarnya Australia sebagai negara peminta ekstradisi telah mengikuti prosedur ekstradisi berdasarkan UU No. Tahun 1979, sehingga secara prosedural dapat mempermudah proses ekstradisi. Walaupun dalam prakteknya terjadi hambatan dengan adanya penolakan ekstradisi terhadap Sayed Abbas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, tetapi pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi Sayed Abbas kepada Australia Dapat terlaksana pada tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 dan berdasarkan Asas Double Criminality
The Role of United Nation in Addressing Human Rights Violations on Syria’s Internal Conflicts Kasanusi, Kasanusi; Solikhah, Mar'atus; Triristina, Nensy; Pujiyanti, Yunita Rizki; Khoiruddin, Khoiruddin
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 3 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i3.365

Abstract

Background: Syria is one of many Arab countries in the Middle East that are undergoing revolution and civil war. It was motivated by the authoritarian attitude of the government and the economic downturn that occurred until there was popular resistance to Bashar al-Assad's regime. This conflict in Syria has attracted worldwide attention, because one of these cases in Syria has entered into the most glaring case today, namely regarding human rights violations. Aim: This paper is intended to discuss the role of the United Nations (UN) in human rights violations in the Syrian conflict, the conflict in Syria the ruling government that uses the tools of the state (military) to deal with protests by its people, thus, triggers a domestic battle between the government (the ruling regime of Bashar al-Assad) and the civilians. Method: This paper uses qualitative research techniques with role theory analysis, with  a realist theory approach, namely by describing the roles of international organizations (United Nations) where through secondary data, produce descriptive data according to analysis and existing facts of the subject or object observed. Findings: Efforts by the UN and the international community to uphold human rights in Syria are to send former UN secretary-general Kofi Annan to trade in Syria, as well as the Arab League, which calls for opposition groups to unite and proposes the establishment of a transitional government on the proposal of the UN.
Co-Authors Irwanto, Vani Kasanusi Kasanusi, Kasanusi Khoiruddin Khoiruddin Machwal Huda Solikhah, Mar'atus Triristina, Nensy