Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Rahmad Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Quran Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Taufan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Idi Amin; Syamasul Hidayat; Lalu Saepudin; Taufan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika serta formulasi kebijakan hukum pidana terkait pendekatan tersebut. Pendekatan ICJS berfokus pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosiologis, yang melibatkan penelitian identifikasi hukum dan evaluasi efektifitas hukum. Data primer diperoleh dari Polda NTB, BNNP, pemerintah desa, serta LSM/komunitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara dengan sampel yang dipilih berdasarkan relevansi dan karakteristiknya terhadap masalah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ICJS dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melibatkan peran strategis BNNP dan kepolisian dengan fokus pada tiga area utama: supply control, demand reduction, dan harm reduction. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam pencegahan, melalui pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BNNP NTB dan Polres. Penguatan peran pemerintah desa mencakup keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program dan kegiatan bersama dengan penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN melani, arfina; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Gusti , Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Konsep Pendidikan Beradaskan Term Al-Mau’idzah Dalam Al-Qur’an, QS. Al-Nahl/16: 125, Al-Baqarah/2: 232, Al-Nisa/4: 34, 66, Yunus/10: 57: Introduction, Metode Penelitian, Pengertian Al-Mau’idzah, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, Bibliography Taufan; Aminullah, Muhammad
Rahmad : Jurnal Studi Islam dan Ilmu Al-Qur'an Vol 2 No 2 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71349/rahmad.v2i2.26

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep pendidikan berdasarkan konsep al-Mau’idzah yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu surah al-Nahl ayat 125, surah al-Baqarah ayat 232, surah al-Nisa ayat 34 dan 66, serta surah Yunus ayat 57. Al-Mau’idzah, secara etimologis, merujuk pada nasihat, pengajaran, atau bimbingan yang disampaikan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks pendidikan moderen. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, dengan memanfaatkan pendekatan tafsir dan studi komparatif terhadap pandangan para ahli. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep al-Mau’idzah menekankan pentingnya pendidikan yang komprehensif, yang mencakup aspek spiritual, moral, dan intelektual. Dalam konteks ini, pendidikan diartikan sebagai proses menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk karakter dan moralitas individu secara menyeluruh. Penelitian ini menyoroti Implikasi konsep al-Mau’idzah dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam, hal ini mencakup penekanan pada pendekatan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai, penguatan karakter, dan pembentukan kepribadian yang kuat. Dengan memahami konsep-konsep ini, pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai al-Mau’idzah ke dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan dalam masyarakat kontemporer. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur pendidikan Islam, dengan memperluas wawasan tentang relevansi nilai-nilai al-Mau’idzah dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan yang bermakna dan berdampak positif.
Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Wilayah Kelautan Dan Upaya Reformasi Kelembagaan Taufan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.197

Abstract

Fokus penelitian ini adalah fungsi kelembagaan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana wilayah kelautan dan upaya reformasi kelembagaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi kelembagaan Kepolisian dilaksanakan oleh Ditpolairud. Terjadi pergeseran kewenangan, dari yang sebelumnya wilayah kewenangan hanya perairan, ditambah kemudian udara. Kewenangan kelembagaan terjadi tumpang tindih dengan adanya UU Kelautan dan UU Perikanan yang memunculkan berbagai kelembagaan. Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009, Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi di Kabupaten Sumbawa) Gina Sakinah; Natsir, Nanda Ivan; Taufan
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN melani, arfina; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Gusti , Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae; taufan
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi di Kabupaten Sumbawa) Gina Sakinah; Natsir, Nanda Ivan; Taufan
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.
Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Enriansyah, Enriansyah; Idi Amin; Taufan
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tentang tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan terkait kerusakan lingkungan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan tingkat pertama, hakim menunjukan, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat hukum. Dalam Putusan tingkat banding, hakim menunjukan, bahwa terdakwa melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37 huruf b, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 51, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 38 ayat (3). Dalam Putusan tingkat kasasi, menunjukan ada dua pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis memuat tentang pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 2, 12 B dan Pasal 64 ayat (1) UU Tipikor, alat bukti saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis adalah mempertimbangkan kerugian di bidang Ekologis, Ekonomi dan Lingkungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sanksi pidana yang di putuskan oleh hakim terhadap terdakwa ditingkat banding 12 tahun, tingkat kasasi 15 tahun dan tingkat kasasi 18 tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah). Putusan hakim mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi belum sesuai. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 3 UU Tipikor dan dikenakan pidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. ABSTRACT This study aims to determine the judge's considerations in decisions on corruption crimes related to environmental damage and the application of criminal sanctions in decisions related to environmental damage as state financial losses in corruption crimes. This research uses a normative approach. The study revealed that in the judge's decision in the first-degree court, the judge confirmed that the defendant abused his authority and position, granting a mining business permit to a company that did not meet legal requirements. In the appeal decision, the judge showed that the defendant violated Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Article 37 letter b, Article 39 paragraph (1), and Article 51, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, Article 38 paragraph (3). The cassation level decision uses legal and non-legal considerations. Legal considerations include the articles violated by the defendant, namely Article 2, 12 B, and Article 64 paragraph (1) of the Corruption Law, witness evidence, letters, expert statements, and the defendant's statement. Non-legal considerations cover losses in the Ecological, Economic, and Environmental fields that result in state financial losses. The criminal sanctions toward the defendant at the appeal level are 12 years, the cassation level is 15 years and the cassation level is 18 years, and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). All those judge's decision from the first level to the cassation level is not compatible with the law. The defendant should be subject to Article 3 of the Corruption Law and sentenced to life imprisonment or a minimum of 1 year and a maximum of twenty years.
Co-Authors Enriansyah, Enriansyah Gina Sakinah Gusti , Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Hisyam, Muhammad Hisyam Idi Amin Lalu Saepudin melani, arfina Muhammad Aminullah, Muhammad Nanda Ivan Natsir, Nanda Ivan Rian Syamasul Hidayat