Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN DAN DASAR PENGHAPUSAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN KUHP 2023 Setiawan, Wawan; Said, Yusuf Muhammad
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1889

Abstract

This research aims to examine the criminal provisions for corporations in the Criminal Code 1946 and its improvement in Law No. 1 of 2023 (Criminal Code 2023). Along with the rapid globalisation and economic growth, crimes involving corporations are increasingly prevalent, such as environmental crimes, consumer protection, and money laundering. However, many corporations still escape criminal sanctions. Theories of corporate criminal liability, such as strict liability theory, vicarious liability theory, identification theory, and aggregation theory, are the basis for recognising corporations as legal subjects. This research uses a normative legal approach with statutory, conceptual, and case methods. The results show that the Criminal Code 1946 does not recognise corporations as subjects of criminal law, so that corporate criminal liability is only regulated in regulations outside the Criminal Code. Meanwhile, the Criminal Code 2023 has explicitly stipulated corporation as a subject of criminal law and regulated the mechanism of its liability. This reform provides a stronger legal basis in law enforcement against corporate crime.
Tinjauan Viktimologi dan Penerapan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana dalam Undang-Undang ITE (Studi Kasus Putusan PN Tanjung Balai Karimun No. 96/PID.SUS/2021/PN.TBK) Alaidid, Muannas; Said, Yusuf Muhammad
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1890

Abstract

This research aims to examine the application of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), especially in the context of online news. There are still many law enforcement officials, such as the Police and the Attorney General's Office, who do not understand that not all information cases can be categorised as violations of the article. For example, individuals who upload news from websites registered with the Press Council are still prosecuted for alleged violations of the ITE Law. In the digital era, the law must adapt quickly to accommodate technological innovation, cybercrime and digital privacy. This study uses a normative juridical method with systematic analysis of legal materials, including the Decision of the Tanjung Balai Karimun District Court No. 21/Pid.Sus/2021/TBK. The results show that the concepts of victimology and press law are often ignored in the application of this article. Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023 states that defamation in the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the ITE Law is conditionally unconstitutional. Therefore, further socialisation is needed to prevent legal misunderstandings in the implementation of the article.
DISPARATIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE PERKARA NARKOBA Adytia, Ade; Said, Yusuf Muhammad; Huda, Misbahul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3175

Abstract

Survei BNN bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan, terjadi kenaikan (prevelensi) pengguna narkoba dari tahun ke tahun. Tahun 2019 mencapai 1,8 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2021, atau orang yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019, naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yang permanen. Hal itu karena disinyalir, adanya keterlibatan para  oknum pejabat hukum yang ikut terlibat, masih banyaknya disparitas putusan hukum akan kasus yang sama (narkoba) dan belum adanya panduan dan kesunguhan para hakim menerapkan lompatan hukum yang lebih manusiawi.  Penelitian ini menggunakan metode  yuridis-normatif, disebut juga  penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia.  Oleh karenanya, sebagai sumber datanya data sekunder, dan  data tersier. Ujung dari keadilan, baik dari Arestoteles, Plato hingga Jhon Stuart Mill,  jika ditarik dalam satu garis akan adanya persamaan yakni, ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat. Keadilan itu berorientasi dan bertujuan keada asas manfaat bagi banyak pihak. Jika ingin memeriangi peredaran dan penggunaan narkoba, semua pihak utamnya hakim  agar mulai menjalankan putusan yang berdemensi hukum progresif.