Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Strategic and Global Studies Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Sudiro, Pratondo Ario Seno
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis Sudiro, Pratondo Ario Seno; Rizal, Aslama Nanda
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v3i2.18027

Abstract

Munculnya isu menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi bahasan yang menarik serta pro dan kontra di kalangan pakar hukum tata negara. DPA merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat konsultatif, yang bubar seiring dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini membahas upaya menghidupkan kembali DPA tetapi tidak dari sisi politik melainkan dari sisi teknokratik. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis diperoleh hasil bahwa upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan dan akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan tersebut.
Amandemen Kelima UUD 1945 dalam Rangka Upaya Penguatan Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut Sudiro, Pratondo Ario Seno; Waryoto, Waryoto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3372

Abstract

Pengendalian laut memiliki makna bahwa suatu negara memiliki supremasi terhadap wilayah lautnya. Negara mewujudkan supremasi di laut, diperlukan adanya penegakan hukum di laut melalui lembaga penegak hukum di laut. Untuk mewujudkan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dibentuk. Di sisi lain, Bakamla RI belum memiliki landasan hukum yang kuat sebagai penegak hukum di laut. Setiap pembentukan hukum harus dilandasi UUD 1945 yang menempati posisi tertinggi hierarki hukum. Masalahnya adalah UUD 1945 belum memberikan akses secara nyata terhadap restrukturisasi sistem keamanan nasional termasuk penegakan hukum di laut. Hal itu menjadi dasar perlunya amandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat Bakamla RI sebagai lembaga penegak hukum di laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang dipertajam oleh teori Hans Kelsen dan Hans Naviaski. Hasil dari penelitian ini adalah presentasi dari anggota legislatif yang memiliki urgensi terhadap penegakan hukum di laut yaitu 37,27%, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, jumlah tersebut menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 berkaitan dengan penegakan hukum di laut dapat diagendakan pada sidang MPR. Kata kunci: Amandemen kelima UUD 1945, Bakamla RI, Penegakan hukum di laut.
IMPLICATIONS OF THREATS IN THE NORTH NATUNA SEA FOLLOWING THE JOINT STATEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Sudiro, Pratondo Ario Seno
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i2.56

Abstract

Abstract: North Natuna Sea is part of South China Sea which is included in the territory of the Republic of Indonesia. The highlight of the region is People Republic of China’s claim known as Nine Dash Line and also The U-shaped Line. Based on their claim, Chinese government sent the China Coast Guard Patrol Vessel to patrol along The Nine Dash Line. Consequently, the patrol vessel one appeared inside the Exclusive Economic Zone of Indonesia in North Natuna Sea. The latest development is the signing of the Joint Statement between both countries at 9th November, 2024 include joint development in areas of overlapping claims, which triggered pros and cons reactions among the experts. Based on those, this literature research aims to analyze implication to the threat in North Natuna Sea post the signing of Joint Statement. This research results is statement that Joint Statement between both countries can defuse the threat in North Natuna Sea, so that it should be followed by the other countries in South China Sea area.   Abstrak: Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Laut China Selatan yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesua. Hal yang menonjol dari wilayah ini adalah adanya klaim Republik Rakyat China (RRC) yang dikenal dengan Nine Dash Line dan juga The U-shaped Line. Berdasarkan klaimnya, pemerintah RRC mengirimkan Kapal Patroli China Coast Guard untuk berpatroli di sepanjang Nine Dash Line yang mengakibatkan kehadiran mereka dalam wilayah ZEE NKRI di Laut Natuna Utara. Perkembangan terkini adalah ditandatanganinya Joint Statement antara kedua negara pada 9 November 2024 termasuk ‘joint development in areas of overlapping claims’ yang telah memicu reaksi pro dan kontra di kalangan para ahli. Berdasarkan hal itu, studi literatur ini bertujuan menganalisis implikasi terhadap ancaman di Laut Natuna Utara pasca-Joint Statement. Hasil penelitian ini adalah statement bahwa Joint Statement antara kedua negara dapat meredakan ancaman di Laut Natuna Utara, yang seharusnya diikuti oleh negara-negara di kawasan Laut China Selatan lainnya.  
Peran Universitas Mulawarman dalam Menyiapkan Calon Aparatur Sipil Negara untuk Ibu Kota Nusantara Sudiro, Pratondo Ario Seno; Wijaya, Nur Arifiena
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v3i1.15801

Abstract

Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru oleh Presiden Joko Widodo pada 2019. Namun penetapan ini terbentur dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Pusat. Di satu sisi sebagian besar ASN Pusat masih enggan berpindah dikarnakan belum tersedianya infrastruktur yang memadai dan di sisi lain terdapat pertentangan dari warga lokal yang menolak relokasi. Maka penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan deskriptif terhadap peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Lokal dalam menyiapkan calon ASN untuk IKN dengan mengambil studi kasus Universitas Mulawarman (UNMUL). Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian kualitatif deskriptif yang berjenis studi kasus (case study) dan penelitian hukum empiris. Temuan yang diperoleh berupa kekhususan IKN sebagai Otorita dalam memberdayakan warga lokal menjadi ASN dan peran UNMUL sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan ASN Otorita IKN dengan kesiapan warga lokal berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan.
Penguatan Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya dalam Mendukung BAKAMLA RI sebagai Instansi Keamanan Laut Sudiro, Pratondo Ario Seno; Fitriawati, Dhea; Sarita, Nur Rahma; Atikah, Atikah; Wardani, Isti Karima
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i1.2438

Abstract

Bakamla RI adalah singkatan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai constabulary function at sea. Sumber dari seluruh permasalahan yang dihadapi Bakamla RI adalah masih diperlukannya penguatan terhadap doktrin Bakamla RI yaitu Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Doktrin adalah cara terbaik yang ada mengenai suatu masalah yang diyakini kebenarannya dan disebarluaskan oleh para penganutnya berdasarkan penalaran yang memadai pada saat tertentu, yang merupakan penurunan dari Falsafah, Konsep, Asas, dan Teori. Dalam pengaplikasiannya secara realitas doktrin memiliki tiga stratifikasi yakni Ends, Means, dan Ways. Ends merupakan tujuan yang hendak dicapai. Means merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ways merupakan prosedur atau langkah-langkah taktis dalam melaksanakan Means untuk mencapai Ends.Kata kunci: Bakamla RI; constabulary function at sea; Doktrin Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya
Identifikasi Potensi Lokasi Markas Zona Maritim Natuna sebagai Distributor Informasi Keamanan Laut dengan Metode Centre of Gravity Sudiro, Pratondo Ario Seno; Afpriyanto, Afpriyanto; Rizzy, Al-Fadel Arman; Bachtiar, Jefri; Jupriyanto, Jupriyanto
Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering Vol 5 (2023): LEAN AND GREEN FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS IN THE I4.0 ERA
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/MBCIE.2023.002

Abstract

Natuna Maritime Zone Region has high vulnerability to the territory violation and illegal fishing, so that it needs surveillance equipment to detect condition of maritime activities real time. Maritime Zone Quarter has function to integrate all of information from each surveillance equipment. To organize early detection system of security and safety in Indonesian sea region, Bakamla RI can be also regarded as industry player, in this case media industry. Information about security and safety at sea in real time is accepted by each surveillance equipment then gathered by the Maritime Zone Quarter and sent into the Headquarter to be analysed or as considering material to arrange law enforcement and public service at urgent situation. This research aims to determine location of Natuna Maritime Zone Quarters based on detection range of each equipment by Centre of Gravity Method, a mathematic method used to determine a location. Calculation by Microsoft Excel© obtained optimum coordinate point, (107,44;4,18). But plotting uses Google Maps© obtained position in the middle of the sea. So that three alternative locations are determined according to nearest distance from the coordinate point. There are Seluan Island (45 km), Salor Island (60 km), and Kelarik Air Mali Village in western of Great Natuna Island (62 km)
Study of Bakamla RI Building Policy in Order to Implement Maritime Security Enforcer’s Tasks Based on Potential Capability Sudiro, Pratondo Ario Seno; Firdaus, Elsa Aliya Rizqoh
Journal of Strategic and Global Studies Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maritime Security is defined as secure and controlled sea by means of free from violation, pollution, and lawbreaking threats. There are several ‘red zone’ areas in Indonesian sea region which contain several kinds of threat. The existence of ‘red zone’ areas shows that Maritime Security in Indonesian sea region hasn’t been realized yet. Law No. 32 of 2014 mentioned Bakamla RI as Maritime Security enforcer in Indonesian sea region. Bakamla RI is Maritime Security enforcer whose task is to enforce nation sovereignty and maritime law except direct invasion. The purpose of this research is building Bakamla RI to implement Maritime Security based on its capability. Its focus will be divided into two parts: internal (focus on Bakamla RI’s functions under law) and external (focus on procurement of the equipment from national industries). This research uses Qualitative Method processing major information from literature observation at the legislation mainly Law No. 32 of 2014 that supported by some articles from scientific journals and handbooks and minor information from policy brief or strategical planning brief and direct statement from live meeting were also used. It results two potential capabilities of Bakamla RI to be considered during the study of Bakamla RI’s building policy. First is Bakamla RI’s functions as Maritime Security enforcer and second is Bakamla RI’s equipment that available to be procured. The capabilities implicate two main policies in order to build Bakamla RI as Maritime Security enforcer. First is determination of Maritime Zone Region and second is integration of all support equipment in each Maritime Zone Region.
Co-Authors Afpriyanto, Afpriyanto Atikah Atikah Bachtiar, Jefri Fachry Abda El Rahman Firdaus, Elsa Aliya Rizqoh Fitriawati, Dhea Rizal, Aslama Nanda Rizzy, Al-Fadel Arman Sarita, Nur Rahma Wardani, Isti Karima Waryoto, Waryoto Wijaya, Nur Arifiena