Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

IMPLIKASI PRINSIP SYARI’AH TERHADAP PENGATURAN ASURANSI DALAM SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA Nugraha, Muhammad Al Haadi; Desril, R
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.10133

Abstract

Sharia insurance emerges as an alternative to address the issues found in conventional insurance practices, which contain elements of gharar (ambiguity), riba (interest), and maisir (gambling). The transportation sector in Indonesia, with its high risks such as accidents and cargo damage, requires insurance protection based on sharia principles. This study aims to analyze the provisions of sharia insurance that conflict with conventional insurance in the transportation sector and the implementation of sharia principles in this sector. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, analyzing applicable regulations and related literature. The findings show that sharia insurance prioritizes justice, transparency, and mutual assistance among participants. The main challenge is the lack of public understanding of this system. Recommendations for the government and insurance companies include strengthening regulations and conducting education to promote sharia insurance in the transportation sector.
Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Desril, Raja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11046

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam pemanfaatan tanah secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah untuk perumahan dan pertanian, serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan Bank Tanah harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.
Comparison of Online Transportation Regulatory Framework in Indonesia and Several ASEAN Member States Desril, Raja; Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4628

Abstract

This research is motivated by the need to adjust online transportation regulations in Indonesia with technological developments and rapidly changing societal dynamics. The main issue raised is how the regulatory framework of online transportation in Indonesia is and how it compares to several ASEAN member countries. The discussion shows that regulations in Indonesia still use a conventional approach that is less adaptive to online transportation innovation, often causing legal vacuums and uncertainty for stakeholders. The conclusion of this study states that existing regulations need to be updated to be more comprehensive and responsive to changes. The advice given is that the government should adopt best practices from other ASEAN countries to create more effective regulations, including paying attention to fairness, safety, and welfare aspects for both users and service providers.