Articles
<![CDATA[Penyuluhan dan Pelatihan Pengembangan Keuangan UMKM Perdagangan di Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Runita Arum Kanti]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ Surya Abdimas Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/abdimas.v6i2.1846
<![CDATA[Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang umum dibicarakan dalam kemajuan dan perubahan bangsa pada saat ini. Keberadaan UMKM menghasilkan lapangan pekerjaan serta menggerakan roda ekonomi. Pandemi Covid-19 saat ini telah berhasil meluluh lantahkan berbagai sektor usaha secara global baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dengan demikian perlu adanya upaya melakukan sosialisasi pembukuan dan akuntansi keuangan dasar kepada para pelaku usaha sebagai salah satu aspek pendukung pengembangan usaha. Kegiatan PPM ini dilakukan secara daring yaitu dengan mengadakan webinar pada hari Sabtu, 29 Januari 2022. Tidak sedikit UMKM yang belum memiliki laporan keuangan untuk usahanya, akibatnya mereka tidak mengetahui secara nyata kondisi keuangan usahanya.Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu untuk membantu pelaku UMKM memahami pentingnya proses akuntansi serta untuk memberikan mereka bekal pengetahuan seputar akuntansi dan keuangan. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan para peserta mengenai sumber permodalan, meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pelaporan keuangan dan meningkatnya keterampilan peserta dalam menyusun laporan keuangan secara digital. Subtopik yang diangkat mencakup penyuluhan modal UMKM, penyuluhan akuntansi keuangan dasar, serta pelatihan digitalisasi pembukuan menggunakan software Manager.io. Peserta yang terdaftar sejumlah 71 orang dengan kehadiran sebanyak 57 peserta. Output yang diperuntukkan peserta pada program ini yaitu modul pengembangan keuangan UMKM.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BADAN PENGELOLA ZAKAT DI TIGA NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA) ]]>
<![CDATA[Hani Meilita Purnama Subardi]]>;
<![CDATA[Citra Sukmadilaga]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1347.448 KB)
|
DOI: 10.32678/ijei.v11i1.139
<![CDATA[Zakat diyakini dapat menjadi sarana untuk menciptakan keadilan distribusi kekayaan masyarakat. Namun, nyatanya realita yang muncul di Indonesia menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dikumpulkan masih jauh dari potensi yang ada. Di Malaysia, permasalahan distribusi zakat juga masih banyak ditemukan di berbagai negara bagian yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi zakat melalui efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi Badan Pengelola Zakat di ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura selaku negara yang memiliki Organisasi Pengelola Zakat dan mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2013 hingga 2017. Efisiensi pada penelitian ini diolah mengguakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi. Metode ini mengukur rasio antara input dan output yang diperbandingkan antar Badan Pengelola Zakat yang diteliti. Variabel output yang digunakan pada penelitian ini meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan. Sedangkan variabel input yang digunakan adalah Biaya Personalia, Biaya Operasional dan Biaya Sosialisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efisiensi optimal secara konsisten selama lima tahun dimilki oleh MAIK dan MUIS sedangkan pada BAZNAS sempat mengalami inefisiensi pada tahun 2013 sebesar 84,73% dan pada tahun 2015 sebesar 75,14%. Kontribusi penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi Badan Pengelola Zakat dalam hal mengelola dana dan mengatur strategi dalam penghimpunan dan penyaluran dana lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA IN CERTIFIED SHARIA HOTELS AND UNCERTIFIED SHARIA HOTELS (STUDY ON SHARIA HOTELS IN INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Memed Sueb]]>;
<![CDATA[Euis Nurhayati]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1505.047 KB)
|
DOI: 10.32678/ijei.v11i2.195
<![CDATA[The performance of Islamic entities does not only consist of aspects of financial performance (economic performance), but also views from the aspect of sharia as a characteristic that distinguishes it from conventional entities. The purpose of sharia is revealed in the form of maqashid sharia which must be applied in all aspects of life. Therefore, the maqashid sharia approach can be an alternative choice for assessing the performance of a sharia-based entity. In addition, another requirement for Islamic entities is to disclose Islamic Social Reporting (ISR), in which there are 43 items that are characteristic of Islamic entities that must be disclosed in the financial statements of Islamic entities as a form of accountability for Islamic entities. This research uses a qualitative approach by means of case studies based on the interpretive paradigm in order to capture the performance of Islamic hotels using the maqashid sharia approach, and to see whether the elements in Islamic Social Reporting already exist in Islamic hotels. Based on the results of a survey of sharia hotels in Indonesia, both those that have been certified as sharia hotels, hotels that have halal certification for their restaurants, and hotels that claim to be sharia hotels. The conclusion is that certified sharia hotels have been proven to have implemented and maintained sharia values in their hotel operations, although there were some insignificant violations. The implementation of sharia values is not only applied by sharia hotels that have been certified as sharia hotels. The new sharia hotels apply the halal concept, either claiming to be a sharia hotel in the name of the hotel or not mentioning the word sharia in the hotel name. In fact, there were almost perfect implementations in several Islamic hotels that were not yet certified as sharia hotels. It's just that for 2-star hotels and below that claim to be sharia hotels, the implementation of sharia values is only limited by not accepting guests who are not legal spouses, and not providing liquor.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFISIENSI BANK UMUM SYARIAH HASIL PEMISAHAN DAN NON PEMISAHAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERIODE 2011-2016) ]]>
<![CDATA[Fitri Fadilah]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.995 KB)
|
DOI: 10.32678/ijei.v9i1.88
<![CDATA[Abstrak. Pengaruh Pendapatan Pelanggan, Modal Bisnis, Margin, Dan Nilai Collateral Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Praya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan non-pemisahan serta menganalisis perbedaan efisiensi Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan non-pemisahan. Selain itu, juga akan menganalisis pengaruh ukuran bank, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap efisiensi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 13 Bank Umum Syariah, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 Bank Umum Syariah yang terbagi menjadi 2 kelompok bank yaitu bank hasil pemisahan dan bank bukan hasil pemisahan. Metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah Stochastic Frontier Approach (SFA) dengan pendekatan intermediasi. Uji Mann Whitney U-Test digunakan untuk menganalisis perbedaan Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan non-pemisahan.Metode Generalized Least Squared (GLS) digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor determinan terhadap efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi antara Bank Umum Syariah hasil pemisahan dan non-pemisahan. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa ukuran bank dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi, serta NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPUASAN MUZAKKI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP LOYALITAS MUZAKKI (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat) ]]>
<![CDATA[INDRI YULIAFITRI]]>;
<![CDATA[ASMA NUR KHOIRIYAH]]>
<![CDATA[ ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.909 KB)
|
DOI: 10.32678/ijei.v7i2.41
<![CDATA[Abstract. The Influence of Muzakki Satisfaction, Transparency and Accountability in the Amil Zakat Institution toward Loyalty Muzakki (Perception Study on LAZ Rumah Zakat). This study aimed to analyze the effect of each variable that Muzakki satisfaction, transparency and accountability in the Amil Zakat Institution toward loyalty Muzakki. As a nonprofit organization, Lembaga Amil Zakat needs to pay attention the Muzakki satisfaction, transparency and accountability of institutions to increase loyalty Muzakki. In this study, data were collected through a questionnaire with accidental sampling. Respondents in this study were Muzakki or person paying zakat through LAZ Rumah Zakat. The analysis multiple linear regression technique used to solve it. The results showed that both independent variables are Muzakki satisfaction and transparency has positive influence on loyalty Muzakki. This means that the more high satisfaction Muzakki and transparency of the institution, the more high loyalty of Muzakki. On the other hand, the accountability of independent variables have no influence on loyalty Muzakki.Abstrak. Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel yaitu kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas muzakki. Sebagai organisasi nonprofit, Lembaga Amil Zakat perlu memerhatikan kepuasan para muzakki, transparansi dan akuntabilitas lembaganya untuk meningkatkan loyalitas muzakki. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner dengan accidental sampling. Responden pada penelitian ini adalah muzakki atau orang yang membayarkan zakat melalui LAZ Rumah Zakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regersi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas muzakki.Artinya semakin tinggi kepuasan muzakki dan transparansi lembaga maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Khususnya Dalam Bidang Akuntansi Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa ]]>
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>;
<![CDATA[Memed Sueb]]>;
<![CDATA[Dewi Kania Sugiharti]]>;
<![CDATA[Cahya Irawadi]]>;
<![CDATA[Rully Herdita Ramadhani]]>
<![CDATA[ Surya Abdimas Vol. 6 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/abdimas.v6i3.1960
<![CDATA[BUMDes merupakan salah satu wujud pelaksanaaan undang-undang Desa, yang menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mencari sumber pendanaan dengan mengali potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Saat ini hampir sebagian besar BUMDes masih memiliki kendala berkaitan dengan pengelolaan kegiatan maupun anggaran yang dimilikinya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dari perspektif hukum dan peningkatan peran BUMDes dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Pengabdian dilaksanakan secara luring, dengan memberikan sosialisasi terhadap aparat desa dan pengurus BUMDes Waluyo yang bertempat di desa Cintaratu kecamatan Parigi kabupaten Ciamis. Pengabdian ini berhasil mengidentifikasi permasahan yang dihadapinya, dan mencoba mencari solusi yang tepat sesuai arah yang disampaikan narasumber. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai keuangan desa dan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes Waluyo. Sehingga kelak BUMDes Waluyo dapat dikelola dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB ]]>
<![CDATA[Ken Paramitha Aryana]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. April 2023 [DOAJ dan SINTA Indexed] ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Akuntansi FPEB UPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17509/jrak.v11i1.46526
<![CDATA[Wakaf memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun realisasinya masih kurang. Hal ini dikarenakan terdapat masalah pada lembaga pengelola wakaf (nazhir), salah satunya terkait tata kelola. Prinsip Inti Wakaf pada WCP-13 menjadi pedoman dalam pengawasan tata kelola nazhir. Objek penelitian adalah Wakaf Salman ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Wakaf Salman ITB dalam menerapkan tata kelola nazhir dan peran BWI dalam pengawasan tata kelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Salman ITB berupaya untuk menerapkan kriteria WCP-13 dan nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kesetaraan sebagai bagian dari tata kelola nazhir. Namun, yang menjadi masalah dan tantangan adalah belum memiliki sistem manajemen risiko dan penerapan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Diharapkan adanya pelatihan terkait manajeman risiko serta adanya kerja sama antara BWI dan IAI agar laporan keuangan dapat terstandar sehingga nazhir dapat lebih akuntabel dan terpercaya.]]>
<![CDATA[Understanding Riba, Product Knowledge, and Attitudes: Influences on Intentions to Become Sharia Bank Customers ]]>
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>;
<![CDATA[Ressy Siti Lathifah]]>
<![CDATA[ Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 7, No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/lifalah.v7i1.5500
<![CDATA[This study aims to examine the influence and understanding of the community about Islamic banks on the decision to become a customer of Islamic banks. The data collection technique in this research is using a questionnaire. The data collection technique used in this study. In comparison, the data analysis method uses quantitative description. The study results show that individual understanding of usury and product knowledge does not affect the intensity of being a Sharia bank customer. Attitudes towards Islamic banks affect the intensity of being a customer of Islamic banks. Meanwhile, understanding usury, product knowledge, and attitudes towards Islamic banks affect the intensity of becoming a customer.]]>
<![CDATA[Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung (2017-2022) ]]>
<![CDATA[Raden Firsa Uladhiya Ulfa]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ Akuntansi Vol. 2 No. 3 (2023): September : Jurnal Riset Ilmu Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/akuntansi.v2i3.346
<![CDATA[Each region is required to be able to manage finances well in order to achieve regional autonomy. This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of Bandung Regency for the 2017-2022 period using a quantitative descriptive research type. The results of this study indicate that Bandung Regency has a ratio of independence in a consultative pattern with an average ratio of 26.8% or low, the ratio of fiscal decentralization is at an average ratio of 18.8% or low, the ratio of PAD effectiveness is at an average ratio 109.5% or very effective, the ratio of the effectiveness of regional taxes is at an average ratio of 113.73% or very effective, the ratio of the effectiveness of regional levies is at an average ratio of 89.6% less effective.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 : (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Raafi Melati Putri]]>;
<![CDATA[Indri Yuliafitri]]>
<![CDATA[ OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 4 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Ekonomi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/optimal.v4i1.2586
<![CDATA[The broad principles of autonomy in accordance with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia grant the right to local regions to manage their own affairs, adapting policies to local characteristics and needs, thereby enhancing the effectiveness, efficiency, and accountability of governance at the local level. The management of local finances involves a series of actions carried out by financial management officials, including planning, implementation, monitoring, and accountability for these tasks. In the past five years (2019-2022), the City of Bandung government has analyzed the effectiveness and efficiency of the utilization of operational expenditure budgets by its departments. This budget is crucial in improving the quality of public services and meeting community needs, serving as a focal point for the evaluation of the city government's financial performance. The realization of Bandung City's operational budget from 2019 to 2022 indicates a fairly effective level of effectiveness (84%). Despite falling slightly below the target, the percentage of effectiveness increased from 81% (2019) to 87% (2022). In terms of efficiency, the city managed to save operational budget with a "very efficient" rating (15%), achieving efficiency percentages ranging from 12% to 23% during this period.]]>
