Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Spektrum Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Meta-Yuridis TAHKIM Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal de jure Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Perspektif Hukum Science and Education Journal
Rahmi Zubaedah
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH UNTUK MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG EFISIEN DAN BERKEPASTIAN HUKUM Muhammad Kissan Albanjari; Rahmi Zubaedah
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 9 (2023): August
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i9.1359

Abstract

The increase in land cases in court has raised the desire to speed up the settlement process through out-of-court settlement patterns, besides that the settlement of land disputes in court has many drawbacks including being very bureaucratic and time-consuming and quite a lot of money. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 11 of 2016 concerning the settlement of land cases, land disputes can be resolved through mediation outside the court. The mediation model that is suitable for resolving land disputes is interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best interests of both parties based on aspects of joint resolution by resolving the root of the problem, avoiding prolonged conflict between the parties, and the desire to have a good long-term relationship. Studying and handling land cases, which is the duty of all levels of society in assisting the National Land Agency's task of resolving land cases can be resolved quickly.
The Role of Competition Law in Protecting MSMEs from Predatory Pricing Practices in E-Commerce Platforms Rahmi Zubaedah; Rani Apriani; Pamungkas Satya Putra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6080

Abstract

The research explores the impact of predatory pricing practices by foreign businesses on e-commerce platforms, which pose significant challenges to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Karawang, Indonesia. Using a normative legal research approach, the study evaluates the adequacy of regulations such as Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Ministry of Trade Regulation Number 50 of 2020 in providing legal protection to MSMEs. The study highlights the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring and enforcing fair competition laws within the digital marketplace. The findings reveal that imported products sold at significantly low prices undermine local MSMEs’ competitiveness, exacerbating the challenges they face in the digital economy. Although government initiatives such as prioritizing domestic products, implementing stricter regulations, and launching campaigns like the "Proud to be Made in Indonesia" movement aim to support MSMEs, more robust enforcement and consistent implementation are required. This research emphasizes the necessity for comprehensive strategies to safeguard MSMEs' interests amidst the evolving dynamics of digital trade.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Memfasilitasi Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Novi Salsabila; Rahmi Zubaedah; Meita Fadhilah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.774

Abstract

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada peran KPPU dalam menangani perkara yang tetap dilanjutkan meskipun telah terdapat Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023, serta tanggung jawab hukum PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah menjalankan kewenangannya secara efektif dalam membuktikan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menemukan bahwa PPK dan Pokja yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender secara vertikal tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum persaingan usaha karena bukan merupakan pelaku usaha.
ASPEK HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) YANG DINYATAKAN PAILIT Widya Ristantri Utami; Rani Apriani; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1129-1136

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuat personal guarator seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan karena penjamin dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan secara langsung tanpa memailitkan debitor utama terlebih dahulu yang diakibatkan karena tidak mampu membayar atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor atas utang-utang yang dimiliki debitor utama. Artikel yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis dan penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang metodenya dilakukan dengan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah hal-hal apa saja yang membuat penjamin dapat dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa penjamin dalam melaksanakan kewajibannya diberikan hak-hak istimewa oleh Undang-Undang yang sifatnya memberikan perlindungan bagi si penanggung namun apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya maka penjamin tidak dapat menuntut terlebih dahulu supaya benda-benda debitur dijual dan disita sehingga penjamin tersebut dapat secara langsung dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama.
AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERATURAN ONE MONTH NOTICE PADA PERJANJIAN KONTRAK KERJA PERUSAHAAAN Marshanda Apriyudsy; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2532-2538

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsekuensi yang akan dihadapi para pekerja Ketika melakukan wanprestasi terhadap aturan one month notice di dalam perjanjian kontrak kerja perusahaan atau lebih dikenal sebagai aturan pemberitahuan pengunduran diri dari kantor dari satu bulan sebelumnya. Artikel ini akan menganalisis bagaimana akibat hukum serta penyelesaian sengketa perdata dari tidak terpenuhinya aturan one month notice pada perjanjian kerja di perusahaan,atau dengan kata lain seorang pekerja langsung mengundurkan diri sebelum one month notice terpenuhi. Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data secara studi pustaka dan juga memanfaatkan berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan,buku,dan juga artikel terdahulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelanggaran terhadap aturan one month notice dapat dikenakan sanksi melalui pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan,dan penyelesaian sengketa perdata dapat melalui perundingan bipartid,konsiliasi,arbtrase,mediasi,serta melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH ATAS GAGALNYA TRANSAKSI SETOR TUNAI PADA CASH RECYCLE MACHINE (CRM) Dini Saraswati Ratna Duhita; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.985-991

Abstract

Cash Recycle Machine (CRM) merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di dunia perbankan. Dimana mesin ini memiliki fitur yang lebih update dari mesin ATM sebelumnya sehingga memberikan lebih banyak  kemudahan serta efisiensi waktu bagi nasabah dalam melakukan suatu transaksi keuangan. Namun dibalik  kemudahan yang didapat dalam bertransaksi menggunakan mesin ini , terdapat resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. Nasabah yang mengalami kerugian atas gagalnya transaksi pada  Cash Recycle Machine (CRM) ini dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank yang memberikan jasa. Bank selaku pemberi jasa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan sumber data sekunder.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BCA FINANCE CABANG KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Gita Agistia Rahmadini; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2375-2387

Abstract

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Permasalahannya mengenai pengaturan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan, akibat hukum pencantuman klausula baku dan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula baku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan Studi LapanganKesimpulannya hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, apabila terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Akibat hukum adanya pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.
TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA Ali Rahmad; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.512-520

Abstract

Perjanjian waralaba minimal melibatkan dua pihak, yang dapat berupa badan hukum atau organisasi yaitu pemberi waralaba, yang memberikan produk atau mereknya dalam waralaba kepada entitas lain (penerima waralaba) yang dipilih oleh pemberi waralaba yang sama untuk beroperasi atas namanya. Perjanjian Waralaba, merupakan sebuah perjanjian yang mencakup sejumlah kewajiban tetap, di mana perusahaan-perusahaan independen bertanggung jawab satu sama lain untuk bersama-sama mendorong dan mengembangkan perdagangan dan melakukan layanan sesuai dengan kewajiban tertentu. Secara yuridis, perjanjian waralaba ini sudah diatur pada PP Nomor 16 tahun 1997 mengenai waralaba yang sudah digantikan oleh PP Nomor 42 tahun 2007, Kepmenperind RI Nomor 256/MPP//KEP/7/1997 mengenai “Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Perdaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan.
Co-Authors Abdul Atsar Ali Rahmad Candra Hayatul Iman Dede Suana Ependi Dedeh Kurnia Deyola Agasie Dini Saraswati Ratna Duhita Fajar Dharma Saputra Gita Agistia Rahmadini Idwal Akbar Perdana Imanudin Affandi Indah Laily Hilmi Khobir Abdul Zabar Linda Susilo Marshanda Apriyudsy Meiline Maria M. Panjaitan Meita Fadhilah Mochammad Wahyudin Zarkasyi Monica Windiar Muhammad Kissan Albanjari Nabila Khalisha Novi Salsabila Novita Anassatia Wulandari Rani Apriani Razin Ardi Shidiq Safuri Musa Sri Nurhayati Widya Ristantri Utami