Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERATURAN ONE MONTH NOTICE PADA PERJANJIAN KONTRAK KERJA PERUSAHAAAN Marshanda Apriyudsy; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.999 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2532-2538

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsekuensi yang akan dihadapi para pekerja Ketika melakukan wanprestasi terhadap aturan one month notice di dalam perjanjian kontrak kerja perusahaan atau lebih dikenal sebagai aturan pemberitahuan pengunduran diri dari kantor dari satu bulan sebelumnya. Artikel ini akan menganalisis bagaimana akibat hukum serta penyelesaian sengketa perdata dari tidak terpenuhinya aturan one month notice pada perjanjian kerja di perusahaan,atau dengan kata lain seorang pekerja langsung mengundurkan diri sebelum one month notice terpenuhi. Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data secara studi pustaka dan juga memanfaatkan berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan,buku,dan juga artikel terdahulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelanggaran terhadap aturan one month notice dapat dikenakan sanksi melalui pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan,dan penyelesaian sengketa perdata dapat melalui perundingan bipartid,konsiliasi,arbtrase,mediasi,serta melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BCA FINANCE CABANG KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Gita Agistia Rahmadini; Rahmi Zubaedah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.904 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2375-2387

Abstract

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Permasalahannya mengenai pengaturan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan, akibat hukum pencantuman klausula baku dan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula baku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan Studi LapanganKesimpulannya hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, apabila terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Akibat hukum adanya pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.
Aspek Hukum Implikasi Penyusutan Peran Notaris Terhadap Pengurusan Perseroan Terbatas Razin Ardi Shidiq; Rahmi Zubaedah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 10 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.487 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6791744

Abstract

The Job Creation Law explains that individual legal entities that meet the criteria for Individual Companies or Micro and Small Enterprises as a form of PT, furthermore PP No. 8 of 2021 provides rules that Individual Companies are established by registering and filling out a Statement of Establishment, and similar to dissolution or amendment, this means that it is carried out without a Notarial Deed. This research aims to understand and further examine the implications of the absence of a Notarial Deed on the sustainability of the Company will affect the implementation of Individual Companies in Indonesia. This research is normative legal research using literature approach techniques. So the conclusion is that the provisions in Article 7 paragraph (7) of Law No. 40 of 2007 jo. Article 109 of the Job Creation Law does not provide an exception to the provisions regarding the pouring of articles of association in the form of a Notarial Deed, so it is not in line with article 153A paragraph (2) Job Creation Law. The Notarial Deed is only required to be prepared regarding an Individual Company that needs to be changed to a Company. Provisions that are not stated in the Statement of the Individual Company comply with the laws and regulations.
Sosialisasi Kebijakan StimulusPerekonomian Nasional kepada UMKM terdampak Covid-19 untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet Moh Wahyudin Zarkasyi; Rahmi Zubaedah; Indah Laily Hilmi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.977 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i3.494

Abstract

The purpose of this research is to reduce the risk of bad credit, help MSME business actors, so that it is easy to access information and find problems related to decreased income and monitoring carried out by most MSME players during the Covid-19 pandemic. The method of implementing thematic KKN is done by using and creating social media. This social media facility is used to search for data, socialize, and provide counseling to MSME partners including making applications, Whatsapp groups, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. The results showed that UMKM Partners understand the existence of a national economic policy stimulus for MSMEs affected by Covid-19 and some of them have received micro-business assistance from the government. The conclusion of this research is that there are still UMKM partners who do not respond to the economic stimulus provided by the government, MSME business actors affected by Covid-19, socialization of the economic stimulus policy and assistance to MSMEs with the Whatsapp group to exchange information to improve the business of MSMEs by take advantage of the national policy stimulus provided by the government for MSME business actors.
PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA Rahmi Zubaedah; Imanudin Affandi; Meiline Maria M. Panjaitan
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12519

Abstract

Actio pauliana merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dalam perkara kepailitan dengan mengajukan pembatalan atas segala perbuatan hukum antara debitor pailit dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti serta menggambarkan objek penelitian melalui bahan pustaka dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator disebabkan oleh faktor harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, faktor debitor pailit menjual atau menyembunyikan harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit, faktor debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan faktor debitor pailit tidak beritikad baik. Akibat hukum dari tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian debitor pailit. Upaya kreditor yang dirugikan oleh tindakan debitor pailit atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator adalah dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana yang diwakili oleh kurator ke Pengadilan Niaga
ANALISIS YURIDIS TERHDAP PELEGALAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA Dedeh Kurnia; Rahmi Zubaedah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7517

Abstract

Tujuan dari studi ini yaitu untuk menunjau dengan cara apa hakim mempertimbangkan pengabulan atas permohonan pernikahan beda agama serta akibat hukum atas pernikahan beda agama dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan akibat hukum dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penelitian ini memakai, Metoda penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan suatu fakta yang sesuai dengan nalar keilmuan hukum dari segi normatif, yang secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Teknik pengumpulan data melelui studi kepustakaan dan didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), fakta (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach).  Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, alasan hakim mengabulkan pernikahan beda agama yaitu dengan melihat aspek sosial dan aspek yuridis.
Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional Deyola Agasie; Rahmi Zubaedah
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.131

Abstract

Value added tax (VAT) has increased to 11% as of April 1, 2022, this certainly raises pros and cons from various levels of society. The increase in the tax rate is in accordance with the mandate as stated in regulation concerning Harmonization of Tax Regulations. However, to increase a tax rate in the midst of the decline in the Indonesian economy as a result of the Covid-19 Pandemic is a question, so this study aims to identify how the urgency of the value added tax has increased and its impact on the country and society. In solving a problem, the author uses normative juridical research methods, with statute approach. The data obtained through literature study techniques. The results of this study show the urgency of increasing the value-added tax rate and its impact based on the principle of national interest.
PENINGKATAN KOMPETENSI PEMASARAN PRODUK WARGA BELAJAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN MARKETPLACE DAN CANVA Safuri Musa; Sri Nurhayati; Rahmi Zubaedah
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 6 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i6.10912

Abstract

Abstrak: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sanggar Juang dengan warga belajar pendidikan kecakapan hidup sejumlah 20 orang. Produk yang dihasilkan oleh warga belajar program pendidikan kecakapan hidup di PKBM Sanggar Juang antara lain olahan pangan local seperti keripik talas, sabun pencuci piring, keripik sayur, dan makanan ringan. Mitra mengalami kendala dalam membuat desain merk, menjual hasil produksi secara online dan bagaimana membuat label kemasan yang menarik. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah mitra memiliki pengetahuan baru mengenai pemasaran produk secara online melalui market place, dan peningkatan kemampuan desain merk dan desain kemasan produk. Kegiatan yang diberikan oleh tim peneliti adalah pembuatan akun marketplace serta optimalisasi marketplace untuk menjual produk warga belajar PKBM Sanggar Juang dan pelatihan pembuatan desain merk dan desain label kemasan dengan menggunakan aplikasi Canva. Metode pada pengabdian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir dilakukan observasi dan evaluasi. Pada perencanaan tim melakukan wawancara pemberian pretest dan observasi, sedangkan pada saat pelakanaan tim melakukan kegiatan pelatihan dan diakhiri dengan melakukan evaluasi berupa posttest dan pengawasan serta pendampingan penggunaan pengetahuan setelah dilakukan pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian pelatihan yang diberikan menunjukkan bahwa para peserta telah mampu membuat design merk dan desain kemasan yang menarik, warga belajar PKBM Sanggar Juang juga sudah mampu membuat akun di beberapa marketplace dimana peningkatan pengetahuan peserta sebesar 35% dan dari evaluasi pelatihan bahwa 25% menyatakan pelatihan baik dan 75% menyatakan pelatihan ini Sangat Baik.Abstract: Community Learning Activity Center (PKBM) Sanggar Juang with 20 people learning life skills education. The products produced by residents studying the life skills education program at PKBM Sanggar Juang include processed local foods such as taro chips, dish soap, vegetable chips, and snacks. Partners experience problems in making brand designs, selling products online and how to make attractive packaging labels. The purpose of this training activity is for partners to have new knowledge about online product marketing through market places, and to improve brand design and product packaging design capabilities. The activities provided by the research team were creating a marketplace account and optimizing the marketplace to sell products for the Sanggar Juang PKBM learning community and training on making brand designs and packaging label designs using the Canva application. The method of this service begins with planning, implementation and finally observation and evaluation. In planning, the team conducted interviews with pretests and observations, while during the implementation the team carried out training activities and ended with an evaluation in the form of posttests and supervision and assistance in the use of knowledge after the training. The results of the training service activities provided indicate that the participants have been able to create attractive brand designs and packaging designs, PKBM Sanggar Juang learning residents have also been able to create accounts in several marketplaces where the participants' knowledge increased by 35% and from the training evaluation that 25% stated that the training good and 75% said this training was Very Good.
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PASANGAN MUSLIM YANG MEMILIKI PERJANJIAN PRA NIKAH Khobir Abdul Zabar; Rahmi Zubaedah
SUPREMASI HUKUM Vol 18 No 02 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v18i2.3032

Abstract

Heirs are entitled to the possessions or relics of the deceased, and the division of the inheritance can mean the property to be Shared with the bereaved, and then the prenup is a covenant couples make in order to make a provision or something in their household. The writing USES normative legal research methods through literature studies. The study explains that, while the marriage covenant has been made, it cannot put off the liabilities of one another, especially in the division of the property, which, although there isa wealth separating agreement, only separates the congenital items, for the possessions obtained during the marriage, when one dies, the share of the heir to the marriage will go in accordance with the islamic scriptures. Key Words; Prenupial Agreements; Heirs; Islamic Law
Eksplorasi Kebutuhan Dan Harapan Debitur Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Keuangan Fajar Dharma Saputra; Rahmi Zubaedah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 14 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8173498

Abstract

In addition to exploring the demands and expectations of Indonesian debtors about the safety of their personal information, this abstract seeks to identify ways to enhance such protection. Data was gathered through interviews with borrowers from various banks as part of the qualitative technique utilized in the research. The findings indicated that debtors place a high value on the protection of their personal information when dealing with financial institutions. Debtors require assurances that third parties won't abuse their personal data. Financial institutions are also expected to improve their security protocols and personal data protection guidelines. The usage and protection of customers' personal information is another thing that customers expect financial institutions to explain in detail. Based on the findings of the study, it has been determined that financial institutions must enhance the standard of their policies and security measures in order to satisfy the demands and expectations of debtors in terms of personal data protection in the financial sector