Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS
Islah Islah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal LEX SPECIALIS

 1 
PERAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN HARI DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARO JAMBI Islah Islah; Sugiarto Sugiarto
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.486 KB)

Abstract

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari dilakukan karena sidik jari tidak akan mengalami perubahan selama hidup manusia dan sidik jari pada setiap manusia tidak sama kecuali dalam keadaan yang tidak wajar misalnya jarinya terbakar sedemikian rupa sehingga membuat hilangnya garis-garis papilar atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tangannya terpotong. Kata Kunci : Sidik Jari, Tindak Pidana Pencurian
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MUARO JAMBI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 Masriyani Masriyani; Islah Islah; Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.046 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dalam peraturan daerah. Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah tentang bagaimana penerapan sanksi, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencemaran yang terjadi pada sungai Batanghari Jambi khususnya di wilayah kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelitian terhadap data dan fakta yang didapat di lapangan, yang selanjutanya dilihat dan dikaji apakah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi yang diterapkan sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa tejadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar perusahaan akan kehilangan pengahasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesenambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (controling) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jambi
PENANGGULANGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA JAMBI Islah Islah; Maryati Sri Rezeki
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.026 KB)

Abstract

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.  Kata Kunci : Anak, Korban Kejahatan
SUATU TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 Islah Islah; Dudi Handika
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.352 KB)

Abstract

Tanggung Jawab atau peran Kepolisian RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, dimana pada hakikatnya sistem peradilan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana ( SHSP ) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, jadi sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana / upaya ‘penal’ (penghukuman)Sebagai komponen /unsure /sub  sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini ( baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang yang Kepolisian No. 2 tahun 2002 ) yaitu sebagai ‘penyelidik dan penyidik’. Artinya Tanggung Jawab POLRI dalam penyidikan, telah sangat jelas diatur. Polri umumnya dan penyidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat.Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan,dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri,namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya, maka sudah seharusnya dilakukan peningkatan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi dibidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Key Note :   Tanggung Jawab Polri, Penyidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU TERJADI KEBAKARAN DAN PROSES PENYELESAIAN DI KOTA JAMBI Islah Islah; Arham Arham
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.888 KB)

Abstract

Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia akan mengalami ketidak tentraman dalam penyesuaian hidup yang tidak wajar, sehingga tidak menutup kemungkinan baginya untuk melakukan berbagai tindak pidana, misalnya pencurian yang tujuannya untuk memenuhi ketidak puasan dalam kebutu­hannya. Kota Jambi adalah salah satu daerah rawan pencurian, baik itu pencurian dengan pemberatan maupun pen­curian biasa. Akibat terjadinya kebakaran maka akan menimbulkan suatu kesempatan bagi para pelaku yang ingin memanfaatkan situasi pada saat orang sedang panik atau sibuk dengan adanya kebakaran tersebut, sehingga barang-barang kurang bisa terkontrol, hal inilah yang menyebabkan para pelaku tindak kejahatan melaksanakan aksinya untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian. permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran terjadi?, Apa hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana pen­curian pada waktu kebakaran? Dan Bagaimana cara menanggulangi hambatan tersebut? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Metode  pendekatan  yuridis-empiris,  yaitu  suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian Pencurian pada waktu kebakaran yaitu, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP, dan unsur kwalifikasi pasal 363 ayat (1) bagian ke 2e KUHP. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi adalah: Adanya kesempatan, Adanya keinginan untuk memiliki, Disebabkan faktor ekonomi sipelaku, Karakter manusianya  tidak baik dan Upaya yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi, dengan cara melakukan pengamanan yang ketat oleh pihak yang berwenang untuk melindungi korban dan harta benda korban, serta adanya kerjasama antara pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, pencurian, pemberatan, kebakaran.
TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA Islah Islah
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.738 KB)

Abstract

Abstract Lembaga peradilan berperan penting karena satu-satunya institusi formal dalam mengelolah permasalahan hukum dari setiap warga yang mengalami kesulitan dan menjadi andalan serta tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan.Penegakan hukum melalui peradilan menggunakan hukum formil atau hukum acara.Tujuan hukum formil adalah menegakkan hukum materiil.Untuk mencari kebenaran hukum materiil diperlukan suatu pembuktian menurut hukum formil.Ditinjau dari perspektif hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak.Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian.Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum.Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Kata Kunci : Kesaksian Palsu, Tindak Pidana
Co-Authors Alvarie Norindra Leonita Arham Arham Dudi Handika Hisbah Hisbah Maryati Sri Rezeki Masriyani Masriyani Masriyani Masriyani Muhammad Badri Sugiarto Sugiarto