Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Dakwah Risalah Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Jurnal Riset Komunikasi Karimah Tauhid
Muhammad Badri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MUARO JAMBI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 Masriyani Masriyani; Islah Islah; Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.046 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dalam peraturan daerah. Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah tentang bagaimana penerapan sanksi, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencemaran yang terjadi pada sungai Batanghari Jambi khususnya di wilayah kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelitian terhadap data dan fakta yang didapat di lapangan, yang selanjutanya dilihat dan dikaji apakah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi yang diterapkan sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa tejadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar perusahaan akan kehilangan pengahasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesenambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (controling) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jambi
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN MELUASNYA KEJAHATAN TERORGANISASI muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.261 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kebijakan kriminal dengan meluasnya kejahatan terorganisasidengan rumusan masalah “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Meluasnya Kejahatan Terorganisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Apabila diteliti perundang-undangan Narkotika, khususnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kapada kejahatan terorganisasi yang di lakukan oleh korporasi, terlihat bahwa Undang-undang Narkotika sama sekali tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas kapan suatu tindak pidana  atau kejahatan terorganisasi yang dapat dilakukan oleh korporasi. Key Note :   Kebijakan Kriminal,Kejahatan,Terorganisir
WHITE COLLOR CRIME SEBAGAI KEJAHATAN INDIVIDUAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PIDANA DAN KEGIATAN PEREKONOMIAN Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.662 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian dengan rumusan masalah “white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian”. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Kata Kunci : white collor crime sebagai kejahatan individual.
PENEGAKAN HUKUM DALAM BATAS TOLERANSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.463 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dengan rumusan masalah “Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa kejahatan pada hakekatnya adalah sesuatu perwujudan prilaku manusia, hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor baik dari faktor dirinya sendiri maupun faktor karena faktor lingkungan. Pelaku yang harus diberi toleransi adalah pelaku yang menjadi tumpuan keluarganya atau kelompoknya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Toleransi.
Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.685 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi dalam tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang syarat penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana, tidak terdapat parameter yang terukur atau kriteria yang jelas  mengenai mengapa seseorang harus ditahan. Ketentuan penetapan penahanan yang sebaiknya diterapkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi agar mampu meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah berupa penguatan terhadap ketentuan penetapan tersangka. Kata Kunci : Analisis Sanksi, Korupsi, Penetapan Penahanan
EFEKTIVITAS PRA PERADILAN DITINGKAT PENYIDIK, PENUNTUTAN TERHADAP PROSES PERADILAN Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.067 KB)

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan dengan rumusan masalah “Bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan”. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan.  Di  samping  itu,  praperadilan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol terhadap  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  penyalahgunaan  wewenang yang diberikan kepadanya, kemudian terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidak penghentian penuntutan kepada praperadilan. Kata Kunci : Efektifitas Pra Peradilan, Proses Peradilan, Tegaknya Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.521 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kejahatan korporasi harus dibedakan dari kejahatan lainnya, kejahatan korporasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah subjek hukum tertentu. Kejahatan korporasi adalah bagian dari kejahatan kerah putih, karena pada umumnya pelanggaran hukum pidana itu dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, serta manfaat atau hasil kejahatan itu dinikmati oleh korporasi yang bersangkutan. Jadi pelaku kejahatan kerah putih adalah pimpinan perusahaan sedangkan pelaku dari kejahatan korporasi adalah perusahaan itu sendiri. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Subjek Hukum Tertentu.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI Muhammad Badri; Masriyani Masriyani; Islah Islah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 1 (2016): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.257 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v16i1.76

Abstract

Traffic violations are the problem causes the majority of traffic accidents. Mainly because of the human factor that road users do not obey traffic rules, police have been carrying out various efforts, both preventive repressive through socialization to society and give blangko fines speeding tickets and persuasive manner through educational outreach to the public about traffic laws in perspective of legislation, traffic and road transport is regulated in Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter referred to as the traffic laws and Road Transport). In the Traffic laws and Road Transport, among other organized effort of coaching, prevention and law enforcement in the field of road transport and traffic. The coaching efforts made through an increase in the intensity of traffic education and extension of law and the construction of human resources. Due to traffic accidents besides inflicting casualties and property losses also financially/materially, as the amount of losses in natural by riders. It is concerned, if not done strategic steps to enhance safety and compliance with traffic laws of society, then it will add to the long list of casualties and losses are material.Keyword : law enforcement, traffic
PROGRAM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Muhammad Badri
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 3 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.29 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v16i3.13

Abstract

Narcoticswas nowgrowingexplosiveand has even beenup toon the State ofthetrouble.He spread all over and all levels of society. Act No. 35 in 2009 about the Narcotic is defined that the existence of rehabilitation against the abusers (or recovering) Narcotic contained in article 54. Based on the present article rehabilitation can be organized by the Government or society that is instasi set in a regulation of the Minister, than that at this time the community demands that in the user complete a narcotic which proved to the user judges gave the verdict of the rehabilitation Program of rehabilitation of narcotics is a series of coordinated and integrated effort, consisting of medical efforts, psychosocial guidance, mental, religious, education and exercise Polytechnic to improve adaptability, independence andhelp ourselvesas well as toachievefunctionalcapabilitiesin accordance with thepotential, bothphysical, mental, social and economic.Keyword : rehabilitation,narcotics 
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Muhammad Badri
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 3 (2014): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.867 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v14i3.262

Abstract

Corruption at this time has caused damage in various aspects of community life, the nation and the state that the prevention and eradication of corruption needs to be done continuously and sustainably. The government is trying to build a national political commitment to eradicate corruption by issuing regulations and provisions of law through legislation, for example: in No.X MPR / MPR / 1998 and TAP MPRNo.XI / MPR / 1998, Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and free from corruption, law No.31 of 1999 on Eradication of Corruption, Presidential Decree No. 81 Year 1999 on the Establishment of the State Wealth Audit Commission, undnag-undnag No. 20 of 2001 on the Amendment Act 31 of 1999 and Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, later socialization conducted Komis Pemberantsan related corruption anti-corruption program is done by providing a comprehensive explanation and a more 'grounded' about the things that are included in the category of acts of corruption, it will be very effective giving signs for society and form of monitoring the state and government agencies are still biased more optimized implementation.Keyword :  eradication, prevention, corruption
Co-Authors Aldi Afriansyah Annisa Zahra Sholehah Dian Wijaya DWI AYU ANGGRAINI Firanti Silvia Islah Islah KHAIRUL ANWAR Masriyani Masriyani Muhammad Ripjan Rialna Amirusna Rismayanti Sastrawan, Berry Wahyu Agung