Articles
<![CDATA[Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Hak Guna Usaha Atas Tanah Antara PT. Era Sakti Wiraforestama Dengan Masyarakat Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.882 KB)
<![CDATA[The agreement concluded between the PT. Era Sakti Wiraforestama with Maro Sebo is indigenous land use agreement for business purposes, as outlined in the letter of agreement. In the agreement, held, determined the rights and obligations of each party, generally the right of the PT. Era Sakti Wiraforestama able to use land owned by indigenous peoples for the business activities of plantation until the specified time period with the obligation to pay the price of plantation management is carried out and return the land to indigenous people at the time of expiry of the agreement. While indigenous rights as the owner of land in addition to the plantation also get back their land after the expiration of the agreement. With the changes in the implementation of the agreement without being noticed by the citizens of indigenous Maro Sebo, grow a variety of issues such as: Claiming some of the land of indigenous people has become the property of PT. Era Sakti Wiraforestama who previously had no land rights in the region; Revenue results by the citizens of indigenous landowners are no longer in accordance with the treaty agreed upon in advance; and The absence of submission of return of land lease rights to the indigenous peoples while the term of the agreement has expired. The existence of the above problems, there arose a dispute between PT. Era Sakti Wiraforestama with the community residents customary right to cultivate the land owner district Maro Sebo. Disputes are not allowed to taper which ultimately could harm one or both sides that were previously bound by the agreement the use of land for plantation, but made various efforts for the settlement of disputes. Key Note : Rights For Completion Of The Land]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL) ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.634 KB)
<![CDATA[Abstract One of the issues that arise in divorce life is the maintenance of the child, where the child can no one wants to take care of or between the two spouses want each other to take care or control of the child. To demonstrate responsibility for the maintenance of the child, the husband and wife were divorced sometimes scrambling to master, eventually a dispute between the two. With a dispute for control of the child resulting solution should be up to the courts. Win the defeat of the father or mother fighting over her, still the loser did not escape his responsibilities to his son, but the biggest responsibility is to win the struggle on the part of the child. In fact, it is not infrequently the case memperebut party won control of the child even less ability to provide for their children, while the parents as the losing party was spurious to help and accountability. Key Note : Responsibility, Divorce]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PT. PUTRA SENTOSA PRAKARSA DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.398 KB)
<![CDATA[Perjanjian jual beli perumahan yang diadakan antara Bank Internasional Indonesia Cabang Jambi dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa, pihak bank menyerahkan rumah yang dikehendaki oleh pihak konsumen dan sebaliknya pihak konsumen membayar sejumlah uang atas harga rumah tersebut, tetapi pihak bank belum memberikan sertifikat hak milik atas tanah rumah tersebut sebelum keseluruhan harga rumah itu dilunasi oleh konsumen.Dikarenakan perjanjian jual beli perumahan antara Bank Internasional Indonesia dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa berjalan dalam waktu yang cukup lama, yaitu bisa 5 tahun, 10 tahun dan ada juga hingga 15 tahun, maka tidak selamanya seluruh perjanjian yang diadakan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, tetapi ada ditemui permasalahan hingga merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.Adanya permasalahan yang ditemui akan mengingkari perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama yang secara otomatis melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai perjanjian itu sendiri. Key Note : Pelaksanaan, Perjanjian Kredit, Konsumen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ATAS KARYAWAN PT. CANTIKA MANDIRI PRATAMA DENGAN PT. JAMSOSTEK CABANG JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>;
<![CDATA[Madya Madya]]>;
<![CDATA[Rusniah Bt Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.101 KB)
<![CDATA[Perjanjian jaminan pemeliharaan kesehatan yang diadakan antara PT. Cantika Mandiri Pratama dengan PT. Jamsostek Cabang Jambi adalah perjanjian asuransi kesehatan yang diikat dalam surat perjanjian pertanggungan kesehatan karyawan.Setelah diikat dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama, maka kedua belah pihak harus melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian tanpa harus mengurangi atau melebihi.Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan dari PT. Jamsostek Cabang Jambi adalah pada saat pemberian dana kepada karyawan yang mengajukan klaim pemeliharaan kesehatannya. PT. Jamsostek Cabang Jambi wajib menyerahkan dana jaminan pemeliharaan kesehatan pada saat karyawan mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun dalam kenyataan, pada pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan terdapat adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu PT. Jamsostek Cabang Jambi hingga merugikan pihak karyawan PT. Cantika Mandiri Pratama.Karyawan hanya merupakan objek dari perjanjian pertanggungan pemeliharaan kesehatan yang diadakan antara PT. Cantika Mandiri Pratama dengan PT. Jamsostek Cabang Jambi, sangat dimungkinkan kurang atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap karyawan dalam hal penerimaan jaminan pemeliharaan kesehatannya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TANJUNG JABUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>;
<![CDATA[Che Tthalbi Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.138 KB)
<![CDATA[Abstract Sekalipun perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan perusahaan swasta telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja.Dikarenakan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta menggunakan dana negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau menggunakan dana daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidaklah dirasakan cukup, sehingga pemerintah menambahkan ketentuan yang wajib diikuti dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang untuk saat sekarang pengaturannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.Dengan keadaan tersebut di atas, maka segala ketentuan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, haruslah mencerminkan dan mencakup ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kata kunci : Aspek Hukum, Surat Perjanjian]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>;
<![CDATA[, Nurfauzia]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.877 KB)
<![CDATA[AbstractIn the area of Jambi known also foster child. Foster child is a child who clearly origins appointed with the consent of the family of both parties and confirmed by the village head.Adopted children are urgently needed in domestic life that has no biological children and is considered as a child of their own children, but in the future after the adult child or the adoptive parents already have a biological child or the adoptive parents died arise various problems of foster child, both at the time to establish a marriage or in terms of inheritance In Islamic law which is used as the foundation of society customary inheritance law does not define the city of Jambi's adopted son as heir adoptive parents, but in reality there that give step-son inheritance, although eventually when there will be a problem.]]>
<![CDATA[PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>;
<![CDATA[Nur Fauzia]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.511 KB)
<![CDATA[Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia seperti juga Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi. Permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, apa saja faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan kenotarisan dan melihat prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN TARIF CUKAI ALKOHOL SPESIFIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 15, No 2 (2015): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.553 KB)
|
DOI: 10.33087/jiubj.v15i2.189
<![CDATA[Among the products that are withdrawn excise goods are goods products using raw materials alcohol ranging from 1% (one percent) to above 20% (twenty percent), such as beer and other beverages. While determining the amount of excise duty of a good product that contains alcohol is based on the provisions of the applicable law governing alcohol rates.Determination of alcohol excise rates there are direct from central government officials and some are issued by local government officials (local laws).In the city of Jambi was no withdrawal of excise duty on companies which produce beverages containing alcohol that is at PT. Relieved Heart, where the product affected by the withdrawal rates beverage alcohol is a beverage brand Cap Tigers.Due to the tax rates related to the results of trading products, the indirect tax rates included in the business law sectionKeyword : alcohol, business law]]>
<![CDATA[PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH UNTUK JALAN ANTARA PT. CIPTA MARGA PERKASA DENGAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 15, No 3 (2015): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.378 KB)
|
DOI: 10.33087/jiubj.v15i3.143
<![CDATA[Land lease agreements are not only done by individuals, but also done by an agency or legal entity with legal entities or between legal entities with those individuals, such as including PT Cipta Perkasa Clan who held a lease agreement rent land with land owners or residents of the subdistrict Rantau Pandan Bungo. PT Cipta Perkasa Clan held a lease agreement with the landlord rented land is to organize a way to place his efforts.After the existence of the bonding agreement renting the land for the procurement of road to the place of business between PT. Cipta Perkasa Clan with the landowner, the rights and obligations for each party, the rights at one party an obligation on behalf of the other and vice versa. The parties committing yourself in the land lease agreement are not allowed to perform inkar promise (tort), but in reality, not a possibility the existence of the tort, both deeds committed by either party or by both parties.The existence of the tort in an agreement, did not escape from the presence of a obstacles faced in the implementation of the land lease agreement itself. If the constraints encountered were not corrected immediately, it is not impossible in addition to violating the agreed contents of the Treaty, may also violate the provisions of the applicable legislation. For it needs immediate relief efforts.Keywords: Tenancy, Land]]>
<![CDATA[PERJANJIAN JUAL BELI DUKU DENGAN SISTEM IJON ANTARA PEMBELI DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 13, No 4 (2013): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.615 KB)
|
DOI: 10.33087/jiubj.v13i4.320
<![CDATA[In addition to fruit ahead duku ripe fruit buds to take a long time and the payment of the purchase fruit duku not all at once, then that relationship is duku purchase a warranty and have the force of law, the parties ie the buyer with duku tree owner (seller) entered into a purchase agreement duku known in the community Maro Sebo is an agreement with the debt bondage system.Duku purchase agreement with bonded labor system in society Maro Sebo sub is actually very risky, because in addition to the agreement are not generally made in the form of written, also takes a long time and the results are uncertain. With agreements made quite risky, so in practice it is not always the implementation of a purchase agreement with a system of bonded labor duku running as it should, no event of default is even one party or both parties do not fulfill the agreement that has been agreed.A default in the execution of a purchase agreement with a system of bonded labor duku very possible encountered any obstacles, such as: 1) The desired result of the fruit duku not as expected; 2) Not so buy Duku fruit because it has no more money, and 3) Fruit duku sold or transferred to another party.Keyword : Agreement, Ijon Systems, Duku]]>
