Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TANJUNG JABUNG BARAT Abdul Hariss
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 1 (2016): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Though the agreement held between the job of chartering public works with private companies have been set up in the book of the law of civil law, but to strengthen and mempertegasnya of the parties making the agreement work.Due to the agreement between the Government of chartering with private parties using State funds that come from the budget of revenue and Expenditure of the country or region using funds derived from Budget revenues and Spending areas, then the provisions of the book of the law of civil law is not enough, so the Government is perceived to add provisions in the agreement which is mandatory for a contractor job, which for the moment are now setting it is set in the presidential regulation Number 70 in 2012 On the procurement of goods and services.With the circumstances mentioned above, then all provisions are made and agreed upon in the agreement must reflect the work, the contractor and includes provisions presidential regulation Number 70 in 2012.Keyword : aspects of the law, the Treaty work, procurement of goods and services

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI Abdul Hariss
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 4 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Because of the soil is very important for the implementation of the business or to establish a residence and / or place of business sometimes citizens who have a desire to land the highly bazaar forget to acreage or deliberately exaggerate the land boundary to other people's land area. On the other hand sometimes citizens who have a very extensive land boundary lies the forgotten land and not care about it or do not manage the land in full. At some point after the interest on a land boundary issues arise where landowners feel aggrieved that some land has been managed and owned by others with evidence terpancangnya new land boundary markers that previously did not exist or did not know or people who have marked out a new one considers pebuatannya is true with documentary evidence of legal land ownership available to it.In because of land certificates issued by the National Land Agency of Jambi to the case of a dispute shall be held responsible in the early stages of dispute resolution is the National Land Agency of the city of Jambi.In the settlement of the land boundary by the National Land Agency Jambi is not easy because many constraints faced.Keyword : cases, land disputes

Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Abdul Hariss
Wajah Hukum Vol 2, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

The Government of the Republic of Indonesia that is obliged to protect its citizens wherever they are located, with negarannya commissioned the Embassy to address problems encountered. The one that needs to be done is legal protection for the workforce of Indonesia in particular who are in Malaysia, the role of the Embassy of Indonesia in Malaysia of which commissioned the Consular Affairs to handle Immigration Attaches correspondence ( Indonesia's labor Administration) in Malaysia as both travelers (tourists) as well as Indonesia's labor. When livelihoods work in the country's increasingly narrow then becomes one of a promising option in menompang a living life out to seek livelihoods abroad, one of which was Malaysia which became one of the main goals for the community Indonesia in search of a decent livelihood. Livelihood that promises to work outside the country raises many of the benefits of kindness as well as problems that arise either channelling legally or illegally, for the workforce in addition in the menafkahi family for labor Indonesia working outside the country will add to his family's prosperity for the regions in addition can also add defisa to the country so that workers who work outside of the country became the hero of the defisa for the State, then the labor should be given good legal protection. Because the State must be present to protect all the citizens of the respective countries anywhere.

PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI DALAM PEMBUATAN PASPOR HAJI (STUDY KASUS JEMAAH HAJI KERINCI) Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Setelah memiliki biaya atau dana yang cukup untuk naik haji ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara Arab Saudi, tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah. Surat perjalanan keluar negeri yang dimaksud adalah paspor yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi.Namun yang sangat disayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor haji dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi di wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah lain yang memiliki kantor Imigrasi. Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat, karena selain memakan waktu yang panjang juga akan mengeluarkan biaya yang cukupbesar. Atas dasar hal tersebut pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.Pembukaan loket pelayanan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.Ternyata dalam pembuatan paspor haji, banyak permasalahan yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah di biarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN NEGERI SENGETI Suzanalisa Suzanalisa; Ferdricka Nggeboe; Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2012): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga r/rukun antara suami dan isteri, tetapi kadangkala terjadi pertengkaran dan percekcokan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan saja tetapi lelaki juga dapat menjadi korban. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang menjadi korban adalah seorang suami dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap isteri selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.Kata Kunci: Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua

KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM INDONESIA Ardiansyah Ardiansyah; Ferdricka Nggeboe; Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut persfektif Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hokum. Adapun peraturan – peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Analisa yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Indonesia belum optimal dikarenakan kasus penelantaran anak oleh orang tua masih meningkat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya system hokum yang terdiri dari komponen Struktur, Substansi, dan kultur yang tidak dapat saling bekerjasama pelaksanaan perlindungan hokum terhadap korban anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampakaikan yaitu Meningkatkan peranan pemerintah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak Dilakukan sosialisasi simultan terhadap penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikarenakan penetapan Undang Undang ini merupakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hokum terhadap anak sehingga tercapai kesejahteraan terhadap anak

PRINSIP PERJANJIAN "UANG TEH": SUATU ULASAN PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH DI KOTA JAMBI Abdul Hariss; Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Perjanjian uang teh adalah suatu perjanjian sewa menyewa rumah yang terjadi antara penduduk asli Kota Jambi dengan penduduk imigran warga negara asing keturunan Cina yang tidak memiliki tanah pada saat itu. Konsekuensi rumah sewa dibangun oleh penyewa bukan oleh pemilik tanah sebagaimana halnya perjanjian sewa menyewa rumah pada umumnya, menyebabkan penyewa memiliki beberapa hak, antara lain: perjanjian sewa dengan sistem uang teh tidak memiliki masa berakhirnya, artinya sepanjang penyewa menginginkan menempati rumah sewa tersebut, maka pemilik tanah tidak dapat memutuskan perjanjian sewa, penyewa bisa mengoperkan hak sewanya kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan pembayaran biaya sewa rumah yang sangat murah jika dibandingkan dengan sewa menyewa rumah yang tidak memakai sistem uang teh. Penataan kota, perpindahan penduduk ke kota dan pelebaran jalan-jalan utama serta perkembangan zaman, membuat semakin tingginya harga tanah menyebab tuan tanah ingin mengakhiri perjanjian sewa karena merasa dirugikan dengan murahnya biaya sewa dan tidak ada berakhirnya masa sewa sedangkan penyewa tidak ingin mengakhiri perjanjian sewa karena masih mendasarkan pada kesepakatan sewa yang telah disepakati sebelumnya.

Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang di Kemenkumham Kota Jambi Abdul Hariss; Nur Fauzia; Puti Indah Ramaya
Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1194

Trademarks as part of the intellectual property rights protected by Indonesia, provided that the mark must be registered in advance with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Trademark rights serve as a differentiator and identity for a business, one of which is micro, small and medium enterprises (MSMEs), but in reality the legal awareness of MSME entrepreneurs is still relatively low. The formulation of the problem in this study are: 1) What is a trademark and what is its importance for micro, small and medium enterprises (MSMEs)? What causes the low interest of MSME entrepreneurs in registering trademarks at the Jambi City Ministry of Law and Human Rights? 3) How are the efforts being made to increase the legal awareness of MSME entrepreneurs in registering? The research method used is empirical juridical with interview techniques. Based on the research that has been done, it can be concluded that there is a correlation between the low legal awareness of MSME entrepreneurs to register trademarks caused by various factors/causes, the biggest one is the the lack legal awareness of MSME entrepreneurs.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search