Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum
Sigit Somadiyono
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLAKUAN BANK MUAMALAT INDONESIA TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM MUSNAHNYA BARANG JAMINAN DEBITUR OLEH PIHAK ASURANSI Sigit Somadiyono
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.057 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap perlakukan Bank Muamalat Indonesia tehadap pembayaran klaim musnahnya barang jaminan debitur oleh pihak asuransi. Obyek dari peneltian ini adalah perlakuan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan perjanjian pembiayaan tahun 2016 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Bank Mumalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang klaim yang dibayarkan oleh pihak asuransi atas musnahnya barang jaminan digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk membayar dan/atau melunasi sisa pokok dan margin pembiayaan Nasabah Pembiayaan (debitur)
TANGGUNG JAWAB PIDANA MARKETING MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk Sigit Somadiyono; Tresya Tresya
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.977 KB)

Abstract

Salah satu cara pemasaran produk bank yang dilakukan seorang marketing adalah memberikan kredit atau pembiaayan. Kredit atau pembiayaan adalah penyedian uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seorang marketing  menyeleksi calon nasabah untuk diberikan kredit atau pembiayaan dengan beberapa pertimbangan kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko dan objek kredit karena seorang marketing harus menjaga nasabahnya agar tidak terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit atau pembiayaan tidak dapat kembali pada waktunya. Kredit atau pembiayaan bermasalah di perbankan itu disebabkan beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit atau pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan atau disebabkan oleh faktor lain. Kata Kunci : Tanggung Jawab Marketing, Pembiayaan Bermasalah
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU Sigit Somadiyono
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.738 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana pengaturan pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariataan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan Kedua: Apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan sumber datanya pada bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Pertama, Ketidakadaan aturan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu membuat notaris selaku pihak yang memberikan bantuan hukum menjadi dilematis karena terjebak diantara aturan minimum honorarium yang datur oleh Ikatan Notaris Indonesia dan juga perintah undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Kedua, Akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu adalah 1) teguran lisan; 2) terguran tertulis; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian dengan hormat; atau 5) pemberhentian dengan tidak hormat. Kata kunci :    Bantuan Hukum Cuma-cuma, Kenotariatan, Orang Yang Tidak Mampu
RELEVANSI UU No. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN FENOMENA MUNCULNYA MATA UANG VIRTUAL, STUDI KASUS FENOMENA BITCOIN DI INDONESIA Sigit Somadiyono
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 2 (2014): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.485 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v14i2.284

Abstract

The development of the virtual world has penetrated the world of national borders. Not only unlimited distances but applicable laws in cyberspace are increasingly not bound by the laws of the state. In buying and selling in cyberspace, especially the internet, money that is used is no longer monotone in currency issued by a particular country but has created a payment system that does not require legitimacy of a country. The most phenomenal emergence of Bitcoin is that its use as currency in a purchase transaction has been appointed exceeds a country's currency. Several countries in the world have determined stance against the imposition of BitCoin, some accept and some refuse. Indonesia has not determined a clear stance for the development of new Bitcoin in Indonesia limited to the internet world and not stray into the real world.Keyword: Relevance, Law no. 7 In 2011, the Virtual Currency, Phenomenon, BitCoin, Indonesia
Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia Sigit Somadiyono
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.243

Abstract

This research is a comparative study of two laws in the world, Indonesian law and Malaysian law. The second study was conducted by comparing the terms of definition, characteristics, objectives, and legal system in the judicial structure. The study aims to look at comparisons of the two to find possible advantages and disadvantages. By comparatively comparative malaysian legal system, in fact, Indonesia is no worse than in Malaysia, in this study it turns out that Indonesia has many advantages that people who work and work in the field of law, and therefore the possibility of the rule of law in Indonesia is still better because many people are law-abiding. The State of Indonesia must create a good legal system, the structure of the court should consider the culture of society such as Malaysia, because law enforcement will be more effective when in accordance with the values or customs that have been formed in the society itself.
Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah Sigit Somadiyono
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.428

Abstract

Subsidiary is a company that was born due to the transfer or participation of majority shares by another company or it is called the parent company. There are no regulations related to subsidiaries in the laws and regulations related to companies or regarding Regional Owned Enterprises. This has resulted in confusion regarding the position of the regional-owned company subsidiaries, especially the unclear position of state finances in the subsidiary companies. The problem in this research is what is the legal status of ownership of a regional-owned company subsidiary? And what is the responsibility of the holding company of a Regionally Owned Company to its subsidiaries? The purpose of this study was to determine the legal status of the subsidiary and the responsibilities of the Regional Owned Company as the holding company. The research method used is normative juridical analysis of the laws and regulations and the theory of the jurists. From the results of the research, it is found that even though the status is a subsidiary of a Regional Owned Enterprise, the subsidiary is not owned by the Regional Government but has a private or private status, so that there is no special binding legal relationship between the Regional Government as a shareholder of a Regional Owned Enterprise and its owned subsidiary Regional owned enterprises. The responsibility of a Regional Owned Company as the holding company with its subsidiary is limited to the relationship between the shareholders and the company as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
PERAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEKANISME MEDIASI Sigit Somadiyono
Wajah Hukum Vol 1, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.817 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v1i1.16

Abstract

Mediation is one of the ways to resolve the issue of non litigation, where the parties sit together facilitated by the mediator which is in this study was conducted by Regional Office of National Land Agency of Jambi Province. The issue appointed by this research is how is the type of line dispute settled through the mediation path in Regional Office of National Land Agency of Jambi Province and how is the role of Regional Office of National Land Agency of Jambi Province in the settlement of land disputes through mediation mechanisms. The purpose of this research is to find out what type of case that is requested by mediaton to Regional Office of National Land Agency of Jambi Province and the role of Regional Office of National Land Agency of Jambi Province in process of the mediation.Keywords: content, formatting, article
Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana Bunyamin Alamsyah; Sigit Somadiyono
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.320

Abstract

Realita yang terjadi di tengah masyarakat, masih terjadi praktek nikah siri, sedangkan nikah siri memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tujuan penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan sanksi pidana pelaku nikah siri dalam hukum pidana perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif sehingga diperoleh tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini, menganalisa hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri yang ada saat ini, dan menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.
Co-Authors Bunyamin Alamsyah Tresya Tresya