Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Respon Publik
Khoiron Khoiron
Departemen Administrasi Negara/Publik Universitas Islam Malang
Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Respon Publik

 1   2   3 
ANALISIS NOMADISME POLITIK DALAM PEMILUKADA 2020 (Studi Perpindahan Elit Politik (Sanusi) Dari PKB Ke PDI-Perjuangan Di Kabupaten Malang) Moh. Ali Mas’udi; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.07 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor  internal partai politik yang menyebabkan kader partai termotivasi pindah ke partai politik lain (2) mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen pindah partai dari PKB ke PDI-Perjuangan. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata apa yang terjadi terkait studi perpindahan partai yang dilakukan oleh elit politik (Sanusi). Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga kompenen yaitu antara lain : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan dalam teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) motif yang melatarbelakangi elit politik (Sanusi) pindah partai ada dua hal yaitu partai sebagai kendaraan politik dan motif atas dasar hak politik individu. (2) Pada proses rekrutmen Sanusi pindah partai politik dari PKB ke PDI-Perjuangan itu melalui dua hal yaitu melalui kaderisasi yang bertujuan untuk proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai. Lalu yang kedua yaitu survei dimana survei ini bertujuan untuk melihat elektabilitas elit politis (Sanusi). Kata Kunci : Analisis Nomadisme Partai Politik Pemilukada di Kabupaten Malang
EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Luluk Nur Faizah; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.322 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang bagaimana ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di kabupaten Malang serta dampak dari perceraian Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penyebab Tingkat Perceraian di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang Semakin Meningkat, ekonomi menjadi faktor dominan pada Kecamatan Dampit, serta Untuk Mengetahui Dampak dari Fenomena Perceraian yang Semakin Meningkat di Lingkungan Masyarakat dan Keluarga. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa ataupaun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab faktor perceraian digolongkan menjadi dua diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab secara internal antara lain faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk/penjudi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor penyebab secara eksternal adalah perselingkuhan, dan perjodohan.(2) Faktor ekonomi dan perselisihan menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat lagi terhindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraianpun menjadikeputusan akhir yang di ambil. (3) Dampak perceraian terdiri dari 2 macam : Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak positif meliputi adanya perasaan lega terhadap kedua belah pihak yang bercerai dan pihak-pihak yang bercerai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian. Sedangkan dampak negative meliputi : Dampak terhadap mantan suami dan istri, anak dan keluarga. Kata Kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Dampak
DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA DRUJU KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN OLEH CSR BRI KANWIL MALANG Frisca Anggiani; Khoiron Khoiron; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.041 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak yang dihasilkan dari pembangunan  jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang pembangunannya dilaksanakan oleh program CSR (Corporate Social Responsibility) dari BRI Kanwil Malang . Dari uraian latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana dampak pembangunan jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan? (2) Bagaimana peran stakeholder dalam pembangunan jembatan gantung di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci : Dampak pembangunan, Jembatan Gantung, CSR
EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi Pada Aplikasi Surat Warga di Pemerintahan Kabupaten Malang) Mukhamad Ifan Fauzi; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.742 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang senantiasa harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Potret buruknya pelayan publik seperti halnya ketidakpastian pelayanan, standar pelayanan yang kurang jelas sehingga sulit di mengerti menjadikan masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu usaha untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas adalah perlu diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam sistem pemerintahan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Di Kota Malang dinilai sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehigga Kota Malang membuat terobosan berupa inovasi sehingga nantinya akan terus mengikuti dan menjadi pelaku pembangunan. Kota Malang menjadi salah satu kota yang mengembangkan program Smart City sebagaimana usulan dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Malang masih belum maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai surat warga di setiap daerah yang ada di kabupaten Malang dan juga Pemerintah Kabupaten Malang Masih Harus Mengembangkan Aplikasi Surat Warga. Kata Kunci : Evaluasi, Pelayanan, E-Government
AKUNTABILITAS DALAM KEPENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) (Studi Kasus Sistem Online Single Submission Di Kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab TTS, NTT) Jumharani Ramdan; Afifuddin Afifuddin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.278 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dengan penerapan layanan online single submission dilihat dari transparansi prosedur pelayanan dan responsivitas (2) kendala yang dihadapi oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengurusan surat izin usaha terkait informasi prosedur pelayanan dan implementasi informasi pelayanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif  yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh. Peneliti juga menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yakni antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Akuntabilitas dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan dengan menggunakan sistem online single submission  keterbukaan dalam prosedur pelayanan surat izin usaha sudah cukup bagus, mulai dari keterbukaan terhadap masyarakat, prosedur pelayanan yang sesuai dengan peraturan Bupati, serta responsivitas pegawai terhadap masyarakat. (2) Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melayani pengurusan surat izin usaha adalah kurangnya antusias masyarakat atau sikap acuh masyarakat yang beranggapan bahwa informasi yang diberikan tidak penting dalam menerima informasi prosedur pelayanan dan akses transportasi yang kurang memadai juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk menerima informasi. Kata Kunci : Akuntabilitas, Online Single Submission, Kendala
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI Moh. Wahyu Rhomadhon; Afifuddin Afifuddin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.22 KB)

Abstract

ABSTRAKPendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran dari pemerintah ialah memberikan  pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi yang telah berjalan saat ini. Latar belakang adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Indonesia adanya keinginan bisa mensejajarkan serta menyetarakan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Jembrana 841.80 KM2 dan dengan persebaran penduduk yang belum merata tentunya akan mempersulit proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (2014:14). Implementasi kebijakan beorientasi pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi lebih ditekankan terhadap hasil luaran berupa penerapan atas hasil dari kebijakan yang telah dibuat. PPDB sebagai bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan memiliki peranan yang cukup penting bagi berlangsungnya implementasi kebijakan sistem zonasi ini. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA negeri di Kabupaten Jembrana mengacu pada Pemendikbud No 51 Th 2018 dan Juknis Pelaksanaan PPDB sistem zonasi Provinsi Bali. Adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB berupa respon masyarakat yang mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak sekolah. Faktor internal dan eksternal sekolah serta faktor teknis penyelenggara menjadi faktor keberhasilan terselenggaranya kebijakan sistem zonasi ini. Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah ada regulasi baru berupa perbaikan sistem mengenai prosentase penerimaan melalui jalur zonasi yang proporsional dengan jalur lainnya serta rekomendasi penerapan kebijakan zona lingkungan lokal. Kata kunci :  ilmplementasi kebijakan, sistem zonasi, PPDB SMA
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) TERHADAP PEMBERDAYAAN KOPERASI (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang ) Ainun Nahib; Nurul Umi Ati; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.005 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) terhadap pemberdayaan koperasi, dalam proses peran pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi aka nada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi aktifitas peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Rembang.Dalam penelitian ini menggunakan penelitian  jenis pendekatan kualitatif, dengan tekhnik pengumpulannya dengan melakukan (Observasi, Wawancara, Dokumentasi). Sumber data didapat dari segi primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dari miles dan Huberman dalam saldana (2014).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi di Kabupaten Rembang masih banyak Koperasi yang tidak aktif, dikarenakan faktor internal yang dialami oleh banyak Koperasi di Kabupaten Rembang, dari segi permodalan hingga tidak bisa mengembangkan badan usaha, dan masih buruk dalam segi manajerial. Pemerintah Daerah berperan penting terhadap masa depan Koperasi, pendekatan intensif dan pelayanan fasilitas terhadap Koperasi di Kabupaten Rembang harus ditingkatkan guna menciptakan Koperasi dan berdaulat dan berkembang untuk membantu menigkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Kata Kunci : Pemberdayaan, pengembangan, tata kelola pemerintahan baik.
KEBIJAKAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KARAKTER STUDI TENTANG KETARUNAAN DI SMK NEGERI 6 KOTA MALANG Armansyah Ghalib Muzakhi; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.489 KB)

Abstract

ABSTRAKKebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. Salah satu upaya pelaksanaan kebijakan dalam bidang tertentu adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Pendidikan merupakan proses ataupun tahapan dalam pengubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pembinaan serta perbuatan yang mendidik. Berbicara tentang pendidikan, ada suatu materi yang mengajarkan tentang bagaimana siswa harus memiliki karakter baik. Dalam upaya penerapan pembinaan karakter, SMK Negeri 6 Kota Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menerapkan  kebijakan-kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi siswa SMK sebelum adanya kegiatan pembinaan karakter (2) kondisi siswa SMK sesudah adanya kegiatan pembinaan karakter, Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang kondisi siswa SMK sebelum dan sesudah adanya pembinaan karakter berbasis ketarunaan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan dalam teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data.Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa (1) kondisi siswa SMK sebelum adanya kegiatan pembinaan karakter di SMK Negeri 6 Kota Malang yakni untuk mengfokuskan pada kurangnya sikap pemimpin dan jiwa kepemimpinan dan memfokuskan pada rendahnya sikap kedisiplinan. (2) kondisi siswa SMK sesudah adanya kegiatan pembinaan karakter, yakni memfokuskan menghadapi Era Industri 4.0. dan membangun karakter dan mental yang pada siswa di SMK Negeri 6 Kota Malang. Kata Kunci : Kebijakan, Pembinaan Pendidikan Karakter, SMK Negeri 6 Kota Malang
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Pemerataan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep) Moh. Ibrahim; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.105 KB)

Abstract

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, seperti halnya pemerataan pembangunan. Namun terkadang banyak pemerintah daerah lalai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah, seakan menjadi wacana belaka otonomi daerah. Seperti halnya yang terjadi dikepulauan kangean kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) meningkatkan kualitas failitas kesehatan, akreditasi puskesmas (2) pembangunan rumah sakit (3) program-program dinas kesehatan kabupaten sumenep yang sudah terealisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan apa yang mempengaruhi berhasilnya kebijakan otonomi daerah  dalam hal pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan di kepulauan kangean antara lain, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga medis serta alokasi anggaran yang masih kecil untuk kepualaun. Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Fasilitas Kesehatan, Evaluasi kebijakan
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG ( Studi Kasus Krisis Blangko E-KTP Di Dispendukcapil Kota Malang ) Lisna Wati Mohamad; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.97 KB)

Abstract

Saat ini kartu identitas dibutuhkan dalam bidang apapun. Kartu identitas berfungsi sebagai alat yang menunjukkan diri, identitas dan informasi lainnya. Masyarakat yang terus bertambah setiap tahunnya mendiring pembauatan kartu identitas lebih sederhana namun mencakup semua informasi. Di Indonesia kartu identitas untuk penduduknya disebut dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Namun semenjak ada perubahan regulasi terkait kartu identitas, KTP diganti menjadi e-KTP atau Kartu tanda penduduk elektronik. Perbedaan e-KTP dengan KTP biasa adalah masa berlaku, informasi yang berada didalamnya dan bahan pembuatan kartu. Masa berlaku e-KTP adalah seumur hidup, sedangkan informasi yang ada dialamnya tidak hanya informasi diri secara umum melainkan informasi secara khusus seperti sidik jari, iris mata dan lainnya. Untuk bahan pembuatan dalam e-KTP terdapat chip memori yang disebut blangko untuk perekaman data tersebut. Dalam upaya pelayanan e-KTP masih terdapat banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya pada Dinas Dukcapil Kota Malang.Kata Kunci : Kartu Identitas, e-KTP, Pelayanan Publik.
Co-Authors Afifuddin Afifuddin Ainun Harir Ainun Nahib Armansyah Ghalib Muzakhi Bahrul Ulum Budi Irawanto Deni Adi Burohman Denis Wijayanto Frisca Anggiani Jumharani Ramdan Lisna Wati Mohamad Luluk Nur Faizah M. Mas'ud Said Moh. Ali Mas’udi Moh. Ibrahim Moh. Wahyu Rhomadhon Mohammad Rifyal Adam Mukhamad Ifan Fauzi Nurul Umi Ati Purwo Santoso Ramis Mashuri Redra Indah Hana Gunawan Retno Wulan Sekarsari Riska Aisyah Putri Roudhotul Angelika Wibowo Slamet Muchsin Subha Hermanto Uyyun Regia Fatva Yaqub Cikusin Ziana Walidah Yahya