Claim Missing Document
Check
Articles

Public Policy Instruments Selected in Policy Implementation Prostitution Prevention and Revocation in Surabaya City Ati, Nurul Umi; Zauhar, Soesilo; Sarwono, Sarwono; Indah Mindarti, Lely
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1837.825 KB) | DOI: 10.21776/ub.jpas.2020.005.01.5

Abstract

This study aims to analyze public policy instruments chosen in the implementation of prostitution prevention and repetition policies in the city of Surabaya. This type of research is a qualitative descriptive study with a focus of research analyzing Voluntary Model Instruments, Mixed Model Instruments and Mandatory Instruments (Regulations). Novelty (novelty) of this research is to see the reality of the problem of prostitution by looking at the public policy instruments chosen in the implementation of prostitution prevention and repetition policies. The results showed that from the voluntary model instrument, commercial sex workers (CSWs) had been given skills training as well as spiritual spray/ recitation on a regular basis to then be repatriated to their home areas with compensation. However, not all sex workers want compensation. Residents of Dolly and Jarak held a bulletin board after hundreds of residents burned tires in the middle of the road as a refusal.
Public Policy Instruments Selected in Policy Implementation Prostitution Prevention and Revocation in Surabaya City Ati, Nurul Umi
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2021.006.02.1

Abstract

This study aims to analyze public policy instruments chosen in the implementation of prostitution prevention and repetition policies in the city of Surabaya. This type of research is a qualitative descriptive study with a focus of research analyzing Voluntary Model Instruments, Mixed Model Instruments and Mandatory Instruments (Regulations). Novelty (novelty) of this research is to see the reality of the problem of prostitution by looking at the public policy instruments chosen in the implementation of prostitution prevention and repetition policies. The results showed that from the voluntary model instrument, commercial sex workers (CSWs) had been given skills training as well as spiritual spray/recitation on a regular basis to then be repatriated to their home areas with compensation. But not all sex workers want compensation. Residents of Dolly and Jarak held a bulletin board after hundreds of residents burned tires in the middle of the road as a refusal.
Pelatihan dan Pendampingan UMKM Batik Tulis di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Susi Ratnawati; Nurul Umi Ati
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 2 (2021): April, Pages 161-458
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i2.287

Abstract

Batik tulis merupakan batik tradisional Indonesia yang paling baik dan tradisional. Proses pembuatan batik tulis melalui tahap-tahap yang rumit, selain juga tidak dijumpai pola ulang yang dikerjakan sama, artinya meski sedikit pasti ada perbedaan, misalnya sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan, karena pada proses pembatikan jenis ini sering terjadi gerakan spontan yang merupakan faktor pembeda dengan batik cap. Disamping itu, untuk batik cap desain dasar batiknya telah ditentukan terlebih dahulu dan di buat pola-polanya dalam sebuah papan cap/pencetak. Sedangkan batik tulis dilakukan secara manual yaitu digambar dengan tangan oleh para pengrajin-pengrajin. Hasilnya tentu berbeda, batik cap lebih terpola, teratur namun terkesan kaku sedangkan batik tulis lebih terkesan dinamis karena kesan desainnya yang lebih luwes sesuai dengan kreasi yang menggambarnya.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Kampung yang Bersih dan Asri di Desa Tebel Gedangan Sidoarjo Susi Ratnawati; Nurul Umi Ati; Kus Indarto
Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 2 (2022): April, Pages 228 - 354
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v3i2.537

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tebel Barat Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu program dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan masyarakat dalam penataan kampung bendo dari kampung yang kumuh dan tidak tertata menjadi kampung yang tertata rapi, indah dan asri. Perkampungan yang kumuh menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh warga desa Tebel Barat kecamatan Gedangan. Atas inisiatis serta swadaya dari warga masyarakat, kampung Bendo dari kampung yang kumuh, banyak sampah, tidak tertata disulap menjadi kampong yang tertata rapi serta bersih. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh warga kampung Bendo, yang merupakan asset yang dipunya oleh warga masyarakat., maka kampung Bendo ditata menjadi kampung nan asri. Metode dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah pelatihan, praktek, dan pendampingan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, manajemen, sosialisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Pelatihan, praktek, dan pendampingan materi manajemen proses bisnis dan ISO 9001: 2015 tentang standar manajemen mutu. Pelatihan, praktek, dan pendampingan manajemen usaha berbasis syariah. Hasil dari program pengabdian ini adalah terciptanya kampung yang indah nan asri, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.
PENINGKATAN USAHA KECIL INDUSTRI RUMAH TANGGA KERUPUK MILER BERBAHAN DASAR “KETELA POHON” DI KELURAHAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG Nurul Umi Ati; Muhammad Agus Salim; Shofiatul Jannah; Georgo Winaktu
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v3i2.1967

Abstract

Industri kecil rumah tangga saat ini telah banyak ditekuni oleh masyarakat sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satunya adalah industri rumah tangga yang mengelola kerupuk miler berbahan baku singkong yang dikelola oleh ibu umroh, industri rumah tangga ini berlokasi di kelurahan Kedungkandang kecamatan Kedungkandang kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia. Namun dalam proses pengelolannya industri rumah tangga kerupuk miler ini mengalami beberapa kendala antara lain: kendala dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kerupuk miler, karena kurangnya alat produksi yang berbasis teknologi modern serta cara pengemasan dan memasarkan produk yang masih menggunakan cara tradisional. Adapun metode pengabdian masyarkat ini adalah sosialisasi yaitu memberikan materi serta alat inovasi guna mengembangkan dan meningkatkan industri rumah tangga jamu tradisional. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini antara lain memberikan pendampingan dalam mengambangkan alat berbasis teknologi, menyediakan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kerupuk miler yang bersih dan sehat, melakukan sosialisasai terkait dengan manajemen pengeloaan, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Setelah adanya pelatihan-pelatihan tersebut pelaku isdustri rumah tangga menyadari akan pentingnya sistem pengelolaan bisnis
The Collaboration Model of Stakeholders Perspective Implementation of Prostitutional Prevention and Handling Policy Nurul Umi Ati
Khazanah Sosial Vol 4, No 2 (2022): Khazanah Sosial Vol 4, No 2 August 2022
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.92 KB) | DOI: 10.15575/ks.v4i2.17849

Abstract

The phenomenon of human trafficking for commercial sexual exploitation has long been developed in various countries, including Southeast Asia, such as Indonesia. Prostitution prevention and handling efforts can be carried out by the government through the formulation of policies or regulations and implemented with a collaboration of various government actors and non-government actors, both national, regional, and local stakeholders. This research aims to study the collaboration model of stakeholders in the perspective of implementation of prostitutional prevention and to handle policy in Surabaya as the closure of Dolly, the largest prostitution area in Southeast Asia. In conclusion, state collaboration with the community in handling prostitution will be a strong root because here will create a synergy together to always supervise and seek mutual solutions in preventing and handling the problem of prostitution, so that can be an example for other local governments in making prevention and handling policies of prostitution in their region. The method used in this research is the experimental method. The first step is a survey to get research subjects. The survey was conducted using the snowball method. Researchers also evaluated several potential groups. Then the process is continued by using a SWOT analysis to determine the best pilot location. Participatory Focus Group Discussion and interviews to deepen the diagnosis. The diagnostic results are developed and compiled manually. This study found that the main causes of prostitution were mostly related to family problems, personal problems, the trauma of sexual harassment, and unemployment. The existence of teenagers who fall into prostitution is a social problem in society. The negative impact is moral degradation. Implications of research to strengthen the Social work profession to prevent prostitution and provide clear and factual information about the reasons why young people may fall into prostitution. This solution should involve both formal and informal institutions.
PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB DALAM PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MENEKAN ANGKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MALANG Aisyah Fira Rahmawati; Nurul Umi Ati; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.872 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus pelecehan seksual di Kota Malang yang mencapai angka 40 kasus pada tahun 2016-2020. Kasus pelecehan seksual terjadi dalam bentuk pencabulan, sodomi, dan persetubuhan yang masih terjadi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menyusun fokus penelitian, yaitu: (1) Peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang (2) Faktor pendukung peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang (3) Faktor penghambat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecehan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Malang meliputi pencegahan dan penanganan dengan didukung faktor mitra kerjasama, pengarsipan data korban, dan sarana serta prasarana. Faktor penghambat dalam pengurusan program, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien. Kata Kunci : Kata Kunci: Peran, pelecehan seksual, anak
IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang) Shinta Devy Setyaningrum; Nurul Umi Ati; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.706 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan program urban farming salah satu wujud dari upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dalam hal kebutuhan mereka dibidang pangan. Dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi mereka membentuk kelompok pertanian guna membangun dirinya menjadi lebih mandiri dan maju. latarbelakang penulis membuat penelitian ini didasarkan pada hasil pengematan awal penulis melihat dari masalah pergeseran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur di Kota Malang cukup menganggu bagi kondisi pangan dan gizi masyarakat, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program urban farming di Kota Malang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan perpanjangan pengeamatan, meningkatan ketekunan, treangulasi, diskusi, analisis negative, membercheck yang bertujuan unutk mengecek keabsahan data penelitian. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan lima komponen yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, rekaman wawancara. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan program urban farming di Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2014:125). (2) implementasi program urban farming di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan dilakukan dengan baik. hal ini sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) dalam model-model implementasi kebijakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. (3) faktor pendukung yang sudah sesuai deng apa yang sudah dijelaskan oleh Edwards III bahwa ada 4 poin yang dapat mendorong kebrhasilan implementasi kebijakan yang diantanya adalah: (1) komunikasi (2). sumber daya (3). Sikakp birokrasi dan pelayanan (4). Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, program urban farming, di Kota Malang.
DAMPAK PENGEMBANGAN LOKASI WISATA PASIR PUTIH (WPP) TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYAKAT (Studi Kasus di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik) Indati Aulia Rahmah; Nurul Umi Ati; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.84 KB)

Abstract

Pengembangan dibidang sektor pariwisata merupakan upaya yang dilakukan untuk menambah dan meningkatkan pendapatan pada daerahnya. Dalam pengembangan wisata disuatu daerah harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan dan pengelolaan wisata yang jelas agar semua potensi yang dimiliki suatu daerah wisata tersebut dapat diberdayakan dengan optimal. Wisata Pasir Putih (WPP) merupakan wisata yang terletak di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik memilki obyek dan daya tarik wisata yang banyak potensi untuk dikembangkan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Pasir Putih (WPP) mulai menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Dampak Pengembangan Lokasi Wisata Pasir Putih (WPP) Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ekploratif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa WPP merupakan wisata yang mengandalkan panorama pantai yang masih alami sebagai daya tarik dan mempunyai ciri khas banyak terdapat pohon waru yang rindang dan teduh, wisata yang dikelolah langsung oleh pemerintah desa dan dibentuk petugas pengelolah wisata yang bekerja langsung dilapangan. Upaya pengembangan yang telah dilakukan dengan menambah fasilitas wisata seperti taman, area berfoto, meperbanyak tempat istirahat, dan menata ulang tempat makan disekitar wisata. Dampak dari adanya pengembangan wisata pasir putih menambah peningkatan pengunjung disetiap harinya. Peningkatan pengunjung memberikan dampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar wisata yang mana dari peningkatan pengunjung wisata mendorong masyarakat sekitar wisata untuk beriwirausaha, menciptakan peluang kerja baru dan peningktan pendapatan masyarakat. Kata kunci: Pengembangan Wisata, Dampak Wisata, Perubahan Sosial Ekonomi.
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu) Novenda Amellia Sandra Pramaisella; Nurul Umi Ati; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.931 KB)

Abstract

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Padahal pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, juga sebagai upaya memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya memulihkan keuangan negara melalui pelaksanaan pidana uang pengganti. Di Kejaksaan Negeri Batu dalam kurun waktu dua tahun terakhir tunggakan terkait uang pengganti selalu mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembalian uang pengganti di Kejaksaan Negeri Batu. Dengan hasil penelitian tersebut terjawab, bahwa implementasi pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu sudah cukup optimal, Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor yuridis, faktor terpidana, serta faktor sumber daya manusia.  Kata Kunci: korupsi; uang pengganti; kejaksaan negeri batu.