Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM Almas, Bahrina; Burhan, M. Umar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika kemiskinan merupakan akibat dari distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran ekonomi telah merumuskan dan memberi solusi tentang bagaimana kemiskinan terjadi dan ditinjau dari beberapa aspek tak terkecuali sosial-ekonomi. Aspek  keadilan  sangat  mendominasi mengapa  kemiskinan dapat  terjadi  dan bagaimana  kemiskinan  dapat  diatasi.  Islam  sebagai  agama  rahmatan  lil  ‘alamin  telah memberikan solusi praktis untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan dengan konsep redistribusi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui teori dan konsep zakat dan pajak sebagai instrumen redistribusi dari perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan content analysis atau analisis isi. Data dikumpulkan melalui literatur-literatur ilmiah, jurnal, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak yang merupakan instrumen redistribusi dalam Islam tidak mengenal bentuk yang saklek akan tetapi tetap terikat oleh nilai-nilai hakiki bertujuan mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah mengakui dan membolehkan pajak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rakyat, dengan catatan untuk kemashlahatan al-‘ammah. Sedangkan zakat telah jelas fungsinya sebagai wujud dari pelarangan konsentrasi kekayaan. Berbicara keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam berarti memahami dua dimensi manusia sekaligus, yakni sebagai ‘abdallah (hamba Allah) dan khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi). Mewujudkan keadilan sosial-ekonomi adalah salah satu tugas manusia di muka bumi. Keadilan bidang ekonomi diupayakan oleh pemenuhan kebutuhan pada tiap individu sehingga ada rasa tanggungjawab sosial pada masing-masing individu yang memiliki kekayaan lebih untuk membantu individu lain yang lebih rendah kekayaannya atau bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan primernya. Hal inilah yang menjadi asal-muasal kewajiban zakat dan pajak meskipun antara zakat dan pajak secara hakikat perintah asal sangat berbeda. Zakat merupakan kewajiban agama sedangkan pajak kewajiban negara. Akan tetapi, justru prinsip keadilan sosial lah yang menjadikan zakat dan pajak sebagai dua instrumen redistribusi perspektif Islam.   Kata Kunci: kemiskinan, keadilan, sosial-ekonomi, redistribusi, zakat dan pajak
Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Untuk Pengembangan Pertanian Di Desa Berbasis Pertanian (Studi Kasus Pada Bmt Mandiri Sejahtera, Desa Karangcangkring, Kab. Gresik) Oktavendy, Gilang Aryan; Burhan, M. Umar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 3 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro, keberadaan BMT diharapkan mampu menjangkau masyarakat kecil yang tidak dijangkau oleh Bank. Sedangkan di sisi lain, sektor pertanian merupakan salah satu sektor usaha masyarakat yang masih belum banyak dijangkau oleh lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Padahal sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional mengingat Indonesia merupakan sebuah Negara agraris. BMT Mandiri Sejahtera yang berada di Desa Karangcangkring, Kec Dukun, Kab. Gresik merupakan salah satu BMT yang berada di tengah – tengah masyarakat yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu BMT ini memiliki sebuah produk pembiayaan yang dikhususkan kepada para petani, yakni pembiayaan murabahah dengan jangka waktu musiman. Dimana pelunasan pembiayaannya dilakukan pada saat akhir musim tanam atau setelah panen. Selain itu, BMT Mandiri Sejahtera juga melakukan pembiayaan tanggung renteng dimana pembiayaan ini disalurkan kepada GAPOKTAN dan dikelola secara bersama – sama dengan petani yang tergabung dalam GAPOKTAN tersebut.   Kata kunci: Pertanian, Murabahah, GAPOKTAN, Rescheduling.  
ANALISIS KESEHATAN BANK SYARIAH MANDIRI, BANK MUAMALAT, DAN BANK MEGA TAHUN 2011-2014. Shoumi, Eko Rahman; Burhan, M. Umar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 4 No. 1
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah ini menjadi opsi bagi masyarakat dalam menetukan perbankan yang dianggap sebagai lembaga intermediasi, namun banyaknya perbakan di Indonesia mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami persaingan yang sangat kuat antara perbankan konvensional maupun perbanka syariah, maka dari itu BI menerapkan atura kesehatan bank agar bank tetap bias memberikan layanan dan mampu memperoleh keuntungan dalam menjalankan aktivitas perbankan. Analisis CAMELS dapat memahami tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek keuangan yang ditinjau dari aspek capital (permodalan), aset, earning, likuidity dan sensitivity. Serta aspek manajemen yang ditinjau dari aspek GCG dan risiko manajemen. Hasil analisis CAMELS menunjukkan bahwa bank Syariah Mandiri menghasilkan komposit 2 untuk tahun 2011 dan 2012 dan menghasilkan komposit 3 untuk tahun 2013-2014. Bank Muamalat menghasilkan komposit 2 untuk tahun 2011 dan 2013, dan pada tahun 2012 dan 2014 berada dalam komposit 3. Bank Mega menghasilkan komposit 2 selama Tahun 2011-2014. Kata kunci : bank, bank konvensional, bank syariah, kesehatan bank, CAMELS.
Islamic Educational Leadership and Women’s Entrepreneurial Empowerment: A Pathway to Alleviating Extreme Poverty in Mojokerto, Indonesia Prahara, Rahma Sandhi; Burhan, M. Umar; Manzilati, Asfi; Ekawaty, Marlina
Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Progressive Management of Islamic Education
Publisher : Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/munaddhomah.v7i1.1941

Abstract

Extreme poverty and limited economic access remain significant challenges for women in many developing regions, including Mojokerto, Indonesia. In response to these challenges, Islamic educational leadership has increasingly been positioned as a strategic approach to women’s economic empowerment through entrepreneurship. This study aims to examine the role of Islamic educational leadership in empowering women entrepreneurs through the 4P Entrepreneurial Incubation Program, a local government initiative implemented in collaboration with Islamic educational institutions. The program seeks to enhance women’s entrepreneurial capacity by integrating business skills, mentoring, and access to resources with Islamic values such as social justice, honesty, integrity, and community welfare. This study employs a qualitative research Design, using in-depth interviews with women participants, program administrators, and Islamic educational leaders, complemented by document analysis of program guidelines and reports. The findings indicate that Islamic educational leadership plays a transformative role in shaping entrepreneurial development by embedding moral and spiritual guidance within practical business training. This integration not only strengthens participants’ business competencies but also enhances ethical awareness, self-confidence, and resilience. Despite persistent challenges such as limited access to capital and socio-cultural constraints, incorporating Islamic values enables women to navigate obstacles and sustain their entrepreneurial activities. The study concludes that Islamic educational leadership is a critical factor in ensuring the effectiveness, sustainability, and ethical orientation of women-focused entrepreneurial incubation programs. The findings imply that faith-based leadership models can serve as a viable framework for poverty alleviation policies and for promoting women’s economic independence in similar socio-religious contexts.