Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Proses Persidangan Putusan Hakim Terdakwa Mengalami Stres Berat Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pada Acara Pemeriksaan Biasa Rahmida Erliyani*; Noor Hafidah; Alke Mario
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak stres berat yang dialami oleh hakim dalam proses persidangan terhadap putusan terdakwa dalam perkara tindak pidana umum pada acara pemeriksaan biasa. Stres yang dialami oleh hakim dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan, serta dapat memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mental hakim itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim yang terlibat dalam proses persidangan perkara tindak pidana umum pada acara pemeriksaan biasa. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan hakim mengalami stres berat dalam proses persidangan, seperti beban kerja yang tinggi, tekanan publik, dan tingginya tuntutan profesionalisme. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi strategi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi stres hakim dalam proses persidangan, seperti dukungan psikologis dan pengaturan waktu yang lebih baik.
APPLICATION FOR DISSOLUTION OF LIMITED COMPANY BY THE ATTORNEY WITH THE REASON OF VIOLATION OF PUBLIC INTEREST” Dita Herlina Sari; Rahmida Erliyani; Anang Shophan Tornado
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2133-2146

Abstract

The purpose of doing this research is to analyze first, How is the measure of violating the public interest as a reason for the attorney to dissolve a limited liability company; and secondly, what are the legal steps for a limited liability company that was filed for dissolution by the Attorney General's Office on the grounds that it violated the public interest. First Research Results because the definition of public interest is still dynamic and keeps up with the times and in UUPT does not explain the definition of public interest in detail. then the measure of violating the public interest is taken from the law which provides a definition of public interest in the Land Law, the Prosecutor's Law, the State Administrative Court Act. So that if a Limited Liability Company violates the understanding of a public interest as described in the law, the Limited Liability Company will automatically violate the Public Interest. Second: The legal steps taken are filing an objection in court on the basis that the dissolved Limited Liability Company can still carry out re-management and improve the company even better so that it can operate again in accordance with applicable regulations.
PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN DALAM “KEDAAN TERTENTU” MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL Khadijah; Achmad Faishal; Rahmida Erliyani
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.815

Abstract

Arrangements for the transfer of land rights are regulated in the provisions of Article 37 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In this case the meaning of "Certain Circumstances" according to the concept of Article 37 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and the authority of the Head of the Land Office in registering the transfer of land rights even without being proven by the deed of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study uses normative legal methods, with the approach of statutory regulations and other library materials. Based on the results of the author's research that "Certain Circumstances" does not have a clear meaning and uniformity, causing multiple interpretations. As for the authority of the head of the office in carrying out land registration according to the provisions of Article 37 Paragraph (2) has discretionary authority in making policies regarding the transfer of land rights that are not proven by a PPAT deed. Thus, it is necessary to synchronize the laws and regulations governing the registration of land rights by the National Land Agency, especially in the registration of land rights based on deeds that are not made by the PPAT. It would be better if the "Certain Circumstances" referred to were detailed in the body/explanation section so as not to cause multiple interpretations which could become an opportunity for abuse of authority.
Notaris Yang Berhenti Dari Masa Jabatannya Terkait Perkara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Jaida Yamani; Rahmida Erliyani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya dan langkah hukum jika akta yang dibuatnya terkait perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Perlindungan hukum untuk notaris yang telah berhenti atau tidak menjabat lagi tidak diatur dalam UUJN, akta Notaris tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan. Notaris tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari UUJN sebagaimana termuat di pasal 66 dan Persetujuan dari MKN hanya melindungi profesi notaris yang masih aktif, bukan individu notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang sudah berhenti dari masa jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila akta yang dibuatnya menjadi objek perkara pidana dikarenakan dalam UUJN tidak ada mengatur mengenai hal tersebut.
A Representative National Police Commission in Realizing the Professionalism of the Indonesian National Police Sri Widayatai; Diana Haiti; Rahmida Erliyani; Anang Shophan Tornado
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3186

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) has a vital constitutional mandate, but the integration of large authorities without strong external oversight creates a risk of abuse of authority and a decline in public trust. This study aims to analyze the nature of the position and juridical limitations of the National Police Commission (Kompolnas) and formulate the urgency of reconstructing the institution so that it becomes representative in realizing the professionalism of the National Police. Using normative legal research methods with a qualitative approach, this study dissects the position of the National Police Commission as a state auxiliary organ through the theory of representative bureaucracy. The findings of the study show that the National Police Commission experiences normative ambiguity and an "authority gap" because its legal basis is only based on Presidential Regulations, so it does not have investigative and executive authority. In addition, the dominance of government elements ex-officio injures independence and creates a conflict of political interests. As a solution, this study concludes the need to transform the legal basis of the National Police Commission into an independent law that provides immunity rights, investigative authority, and integrates the values of local wisdom such as Siri' Na Pacce and Piil Pesenggiri as moral instruments. This reconstruction is crucial to ensure that the National Police is transformed into a humane, accountable, and trusted institution in the democratic era.
Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Silvia Kumalasari; Rahmida Erliyani
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.67

Abstract

Akta Pencatatan Sipil, seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian merupakan dokumen hukum penting yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan ini tidak menyebut secara eksplisit pengadilan mana yang berwenang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan praktik dualisme antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikaji secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kewenangan dan implikasi yuridisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pencatatan sipil memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena dikeluarkan oleh pejabat administratif yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum individual. Oleh karena itu, PTUN merupakan forum yang paling tepat untuk mengadili perkara pembatalan akta tersebut. Ketidakjelasan norma dalam undang-undang telah menyebabkan ketidakteraturan praktik peradilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi undang-undang dan penerbitan pedoman Mahkamah Agung untuk menjamin keseragaman praktik dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kata kunci: kewenangan pengadilan; akta pencatatan sipil; pembatalan; kepastian hukum
Kedudukan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Neneng Emelia Fatimah; Rahmida Erliyani
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.68

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan akan bukti yang sah menurut KUHAP, di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan keterangan signifikan untuk membongkar kejahatan besar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu kriteria penetapan seseorang sebagai Justice Collaborator serta mekanisme pemberian penghargaan atas kesaksiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus aktual seperti perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan, khususnya terkait penghargaan dan perlindungan hukum. Penetapan Justice Collaborator harus mempertimbangkan peran pelaku bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Adapun penghargaan berupa keringanan pidana atau hak narapidana lain masih bergantung pada rekomendasi LPSK, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Kata kunci: Justice Collaborator; Sistem Peradilan Pidana; Kepastian Hukum
Reconstructing the Ultimum Remedium Principle in Environmental Criminal Law: Toward a Primum Remedium Approach Based on Ecological Justice Ahmad Mubarak; Ifrani Ifrani; Rahmida Erliyani; Mispansyah Mispansyah
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2026): IN PRESS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v6i1.39758

Abstract

The accelerating environmental crisis has exposed the limitations of an anthropocentric legal paradigm that continues to subordinate ecological sustainability to economic development. Within this context, the continued reliance on the ultimum remedium principle in environmental criminal law has become increasingly contested, as treating criminal sanctions as a measure of last resort often weakens deterrence and delays effective responses to serious environmental harm. Despite growing concern over environmental law enforcement, limited attention has been given to the conceptual incompatibility between the ultimum remedium doctrine and the distinctive characteristics of environmental offences. This study critically examines that incompatibility and develops a reconstruction model based on primum remedium and ecological justice. Employing normative legal research through statutory and conceptual approaches, the study analyzes legislation, legal doctrine, and theories of criminal law policy, legal systems, and law as a tool of social engineering. The findings demonstrate that ultimum remedium is ill-suited to environmental crimes that are collective, cumulative, and frequently irreversible, while Indonesia's reliance on administrative enforcement diminishes the preventive function of criminal law. This study contributes to environmental criminal law scholarship by proposing an ecological justice framework that repositions criminal law as the primary response to serious environmental offences while preserving proportionality and legal certainty.
Keabsahan dan Implikasi Hukum Perjanjian Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tia Aulia Hesy Noviana Noviana; Rahmida Erliyani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10739

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum overkredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai perbuatan hukum turunan, legalitas pengalihan debitur melalui novasi subjektif pasif, serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang didukung bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkredit KPR merupakan perbuatan hukum turunan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan Hak Tanggungan sebagai perjanjian accessoir. Pengalihan debitur tidak dapat dilakukan secara sepihak karena hanya sah melalui mekanisme novasi subjektif pasif dengan persetujuan tegas dari bank sebagai kreditur. Praktik overkredit di bawah tangan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual tidak mengikat bank, tidak mengalihkan tanggung jawab debitur lama, serta tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur baru. Akta autentik memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, validitas identitas para pihak, dan mitigasi risiko pembiayaan. Perlindungan hukum preventif dan represif hanya dapat terwujud melalui pelaksanaan take over resmi, penerapan prinsip kehati-hatian, penggunaan akta autentik, dan optimalisasi hak eksekutorial kreditur berdasarkan Hak Tanggungan. Notaris berperan sebagai gatekeeper kepastian hukum melalui verifikasi identitas, penyuluhan hukum, dan penolakan terhadap pembuatan akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap prosedur novasi diperlukan untuk mencegah sengketa, melindungi kepentingan para pihak, dan menjaga stabilitas perbankan serta menjamin keberlangsungan fungsi jaminan kebendaan bagi kreditur secara berkelanjutan efektif.
Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana: Ultra Petita Judicial Decisions in Criminal Cases Norhidayah; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan pengaturan ketahanan keluarga di Indonesia serta merumuskan konsep regulasi yang ideal dalam konteks dinamika sosial saat ini. Ketahanan keluarga menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta doktrin dan pandangan pakar yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan ketahanan keluarga masih mengalami tarik menarik antara pendekatan moral normatif dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Regulasi yang telah dirancang sebelumnya, seperti RUU Ketahanan Keluarga, dinilai terlalu intervensif dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kebutuhan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi ketahanan keluarga yang ideal dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mempertimbangkan keragaman budaya, agama, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Reformulasi kebijakan ketahanan keluarga seharusnya dilakukan melalui partisipasi publik yang luas dan berbasis pada data empiris agar dapat menjawab tantangan zaman dan memperkuat integritas keluarga Indonesia secara berkelanjutan.